Korupsi e-KTP
  Kasus Korupsi e-KTP, Politikus Golkar Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara Sidang putusan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa politisi Golkar Markus Nari (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Mantan anggota DPR RI Fraksi Golkar Markus Nari divonis enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Majelis hakim meyakini, politikus partai berlogo beringin itu menerima uang sebesar USD 400 ribu atau setara dengan Rp 4 miliar terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Baca Juga:

Politikus Golkar Melchias Mekeng Disebut Kecipratan USD 1 Juta dari Proyek e-KTP

"Mengadili, menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/11).

Markus Nari di ruangan pengadilan tipikor Jakarta
Politikus Partai Golkar Markus Nari yang juga anggota DPR 2009-2014 dituntut 9 tahun penjara. ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia

Majelis hakim juga meminta agar Markus Nari membayar uang pengganti sebesar USD 400 ribu. Uang ini terkait dengan penerimaan Markus Nari dari bamcakan proyek pengadaan e-KTP.

"Apabila Markus Nari tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, Markus dipidana penjara selama 2 tahun," ujarnya.

Perbuatan Markus selaku anggota Badan Anggaran ikut membahas pengusulan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 1,045 triliun. Kemudian Markus Nari menemui pejabat Kemendagri Irman selaku Dirjen Dukcapil saat itu dengan meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar.

"Markus Nari menerima USD 400 ribu atau setara Rp 4 miliar diungkap Sugiharto dalam persidangan. Markus Nari bermula mengunjungi Kemendagri, uang yang diterima terdakwa berasal dari Andi Narogong yang sebagai pengumpul uang fee proyek," ujar Frangky.

Selain itu, Markus juga dinilai bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Markus sengaja merintangi pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.

Markus meminta pengacara Anton Tofik dan Robinson untuk memantau perkembangan perkara korupsi proyek e-KTP. Anton yang menerima SGD 10 ribu dari Markus berhasil mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Miryam S Haryani dan Markus.

Markus memerintahkan Anton untuk membujuk Miryam agar tidak menyebut namanya dalam persidangan. Anton meminta pengacara Miryam S Haryani, Elza Syarief, agar mencabut keterangan yang menyebut nama Markus Nari.

Baca Juga:

Korupsi E-KTP dan Halangi Penyidikan, Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara

"Atas permintaan tersebut, Amran Hi Mustary meneruskan pesan terdakwa kepada Sugiharto. Tapi Sugiharto menolak dengan mengatakan, 'Tidak Pak, saya mau jujur terus terang saja. Apa adanya yang saya alami'. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan terdakwa dengan sengaja meminta Miryam S Haryani dan Sugiharto untuk memberikan keterangan Irman dan Sugiharto agar tidak menyebut nama Markus Nari," beber Frangky.

Markus terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 21 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Pon)

Baca Juga:

Setnov Berseloroh Anggota DPR Langsung Habiskan Uang Korupsi e-KTP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas Belum Gunakan UU Kekarantinaan Buat Larang Buruh Demo
Indonesia
Satgas Belum Gunakan UU Kekarantinaan Buat Larang Buruh Demo

Masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa untuk disiplin melaksanakan semua protokol kesehatan demi keamanan masyarakat.

Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana
Indonesia
Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana

Polri menangani 28 perkara dugaan tindak pidana pemilu pada Pilkada 2020

Taliban Tuntut Joe Biden Penuhi Janji Penarikan Pasukan AS
Dunia
Taliban Tuntut Joe Biden Penuhi Janji Penarikan Pasukan AS

Kelompok Taliban Afghanistan pada Selasa menuntut pemerintahan Amerika Serikat pimpinan Presiden terpilih Joe Biden memenuhi perjanjian pada Februari untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan.

Harga Melonjak, Pedagang Daging Bakal Mogok Jualan 3 Hari
Indonesia
Harga Melonjak, Pedagang Daging Bakal Mogok Jualan 3 Hari

Data Kementerian Perdagangan harga daging di pasar pada Senin (18/1) Rp120,795 per kilogram dan naik menjadi Rp 120,862 per kilogram di Selasa (19/1). Harga tersebut terpantau di 12 lokasi pasar tradisional Jakarta. (Asp)

LPSK Minta Polri Kembangkan Kasus Pemalsuan Sertifikat ABK ke TPPO
Indonesia
LPSK Minta Polri Kembangkan Kasus Pemalsuan Sertifikat ABK ke TPPO

Dalam aksinya para tersangka melakukan illegal acces terhadap website resmi Kemenhub.

Dirlantas Polda Metro Tantang Publik Rekam Anak Buahnya Minta Duit dari Pemudik
Indonesia
Dirlantas Polda Metro Tantang Publik Rekam Anak Buahnya Minta Duit dari Pemudik

Hingga kini, ia belum menerima laporan anak buahnya menerima maupun meminta uang dari pemudik

Begini Operasi Yustisi 14 Hari Satpol PP Jakarta
Indonesia
Begini Operasi Yustisi 14 Hari Satpol PP Jakarta

Operasi simpatik ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar selalu disiplin menaati protokol kesehatan.

Wagub Sarankan Warga DKI Tetap Jalankan Budaya Kirim Makanan saat Lebaran
Indonesia
Wagub Sarankan Warga DKI Tetap Jalankan Budaya Kirim Makanan saat Lebaran

Budaya maaf-memaafkan di hari Lebaran tahun ini bisa dilakukan dengan cara komunikasi virtual atau online menggunakan telepon.

La Nina Bikin Curah Hujan di Yogyakarta Naik 40 Persen
Indonesia
La Nina Bikin Curah Hujan di Yogyakarta Naik 40 Persen

BMKG memprediksi musim hujan akan mulai terjadi di DIY pada Oktober dasarian II hingga Oktober dasarian III.

Presiden Jokowi Berkurban Seekor Sapi Seberat 1,3 Ton untuk Warga Kalteng
Indonesia
Presiden Jokowi Berkurban Seekor Sapi Seberat 1,3 Ton untuk Warga Kalteng

sapi jenis limousin dengan berat sekitar 1,3 ton dan harganya sekitar Rp75 juta