Kasus Korupsi CSRT, KPK Tetapkan Bos PT Ametis Indogeo Prakarsa Tersangka Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) Lissa Rukmi Utari (LRU) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015.

"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan LRS sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/1).

Baca Juga

KPK Tetapkan Bekas Kepala Badan Informasi dan Geospasial Tersangka Korupsi CSRT

Alex, sapaan Alexander, menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Lissa Rukmi Utari. Kasus ini bermula pada tahun 2015, saat BIG melaksanakan kerja sama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT dengan total anggaran senilai Rp187 miliar.

Sebelum proyek di mulai, Lissa telah diundang oleh Priyadi Kardono selaku Kepala BIG tahun 2014-2016 dan Muchamad Muchlis selaku Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada LAPAN tahun 2013-2015 untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Pembahasan awal tentang pengadaan CSRT tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui beberapa pertemuan, di antaranya dengan bersepakat merekayasa penyusunan berbagai berbagai dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT dengan “mengunci” spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut.

"LRU diduga menerima penuh pembayaran atas pengadaan CSRT tersebut dengan aktif melakukan penagihan pembayaran tanpa dilengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan penagihan dan barang-barang yang disuplai harganya pun telah di mark up sedemikian rupa dan tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan," ungkap Alex.

Alex melanjutkan, dalam proyek pengadaan CSRT ini diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp179,1 miliar.

Baca Juga

KPK dan Timnas Pencegahan Korupsi Dorong Peningkatan Capaian Aksi

Atas perbuatannya, Lissa Rukmi Utari disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lima hari sebelumnya, Rabu (20/1), KPK telah lebih dulu menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka yaitu Kepala BIG tahun 2014-2016 Priyadi Kardono dan Kapusfatekgan pada LAPAN tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Masalahkan Harta Jenderal Andika, Legislator PPP: Menantunya Orang Kaya
Indonesia
Tak Masalahkan Harta Jenderal Andika, Legislator PPP: Menantunya Orang Kaya

Karena, ketika menjabat tidak akan mengutak atik terkait pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista)

Pemprov DKI Diminta Segera Tindaklanjuti Temuan Parasetamol di Teluk Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Segera Tindaklanjuti Temuan Parasetamol di Teluk Jakarta

Seharusnya di tengah menyusun upaya revitalisasi, pencegahan terhadap beban pencemaran dilakukan terlebih dahulu

Kronologi Kebakaran Blok Chaniri Nengga 2 Versi Kalapas Klas I Tangerang
Indonesia
Kronologi Kebakaran Blok Chaniri Nengga 2 Versi Kalapas Klas I Tangerang

Telah datang beberapa belas Ambulan dari Rumah Sakit Umum untuk penyelematan

BW Duga Firli Bahuri Bohong Soal Minta BAP Kasus Walkot Tanjungbalai
Indonesia
BW Duga Firli Bahuri Bohong Soal Minta BAP Kasus Walkot Tanjungbalai

Bambang Widjojanto menduga Ketua KPK Firli Bahuri berbohong soal permintaan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi kasus suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Pemprov DKI akan Anggarkan Perbaikan Waduk Pluit
Indonesia
Pemprov DKI akan Anggarkan Perbaikan Waduk Pluit

"Nanti, ke depan kita anggarkan pemeliharaannya kebersihannya perapihan waduk dan lain-lain di tahun 2022," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria

Vaksinasi Menjadi Syarat Warga Menerima Bantuan di Majalengka
Indonesia
Vaksinasi Menjadi Syarat Warga Menerima Bantuan di Majalengka

"Perpres 14 tahun 2021 intinya akan mempersyaratkan setiap bantuan apapun dari APBN, APBD Provinsi dan APBD seperti Bansos, hibah dan sebagainya," kata Bupati Majalengka.

Terungkap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai Terkait Perkara di KPK
Indonesia
Terungkap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai Terkait Perkara di KPK

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju mengungkap komunikasi antara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dengan.

BPIP Sebut Aksi Brutal KKB Terhadap Nakes di Papua Sangat Melukai Bangsa
Indonesia
Pimpinan DPR Apresiasi Terobosan Mantan Menkes Kembangkan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan DPR Apresiasi Terobosan Mantan Menkes Kembangkan Vaksin Nusantara

BPOM mengevaluasi Vaksin Nusantara AntiCOVID-19 yang dikembangkan tim mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

Gibran Tutup Tempat Belajar Anak atas Kasus Intoleran Perusakan Makam
Indonesia
Gibran Tutup Tempat Belajar Anak atas Kasus Intoleran Perusakan Makam

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menemukan fakta baru terkait kasus intoleran melibatkan beberapa siswa dari rumah belajar.