Kasus Korupsi CSRT, Direktur PT Bhumi Prasaja Diduga Menyuap Pejabat BIG dan LAPAN Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan aliran uang dari Direktur PT Bhumi Prasaja, Rasjid A Aladdin untuk pejabat Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Aliran uang itu diduga merupakan fee dari Rasjid terkait proyek pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) tahun 2015. Hal itu terungkap setelah penyidik memeriksa Rasjid Aladdin sebagai saksi pada Jumat, 22 Februari 2021.

Saat itu, Rasjid diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan CSRT pada BIG yang bekerja sama dengan LAPAN tahun 2015, untuk tersangka mantan Kepala BIG Priyadi Kartono (PRK).

Baca Juga:

Korupsi CSRT Eks Pejabat BIG-LAPAN Rugikan Negara Rp179 Miliar

"Rasjid A Aladdin (Direktur PT Bhumi Prasaja) didalami keterangannya terkait perusahaan saksi yang menjadi salah satu rekanan/penyedia dalam pengadaan CSRT BIG-LAPAN tahun 2015," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (10/2).

"Sekaligus juga dikonfirmasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan penerimaan pembayaran pekerjaan oleh Lapan serta dugaan adanya pemberian sejumlah uang dalam bentuk 'fee' kepada pihak-pihak tertentu di BIG dan LAPAN," sambung Ali.

KPK tak menutup kemungkinan bakal mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Utamanya, terkait adanya dugaan pemberian uang ke sejumlah pejabat BIG dan LAPAN.

Namun, kata Ali, saat ini penyidik masih fokus mengumpulkan keterangan dari saksi untuk memperkuat pasal-pasal yang telah disematkan kepada tiga tersangka.

"Proses penyidikan perkara tersebut masih berjalan. Tentu beberapa hal terkait pembuktian unsur pasal masih akan terus di dalami dengan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang dipanggil," ujarnya.

KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Foto: Humas KPK
KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Foto: Humas KPK

Diketahui, KPK menetapkan Kepala BIG tahun 2014-2016 Priyadi Kardono dan mantan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN periode 2013-2015 Muchamad Muchlis sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada BIG bekerja sama dengan LAPAN Tahun Anggaran 2015.

Kasus ini bermula pada 2015, saat BIG bekerja sama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT. Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, Priyadi dan Muchlis diduga telah bersepakat untuk merekayasa proyek yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh pemerintah.

Baca Juga:

Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK

Keduanya telah menggelar pertemuan beberapa kali dengan pihak tertentu dan perusahaan calon rekanan yang telah ditentukan menerima proyek, yakni PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja, sebelum untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

Atas perintah kedua tersangka, penyusunan berbagai dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai dasar pelaksanaan CSRT langsung melibatkan PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja agar "mengunci" spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut.

Untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka juga diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses quality control (QC). Perbuatan kedua tersangka tersebut ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp179,1 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Sita Dokumen Terkait Gratifikasi Pejabat Kota Batu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Sudah Dua Kali Ditindak Gegara Langgar Prokes
Indonesia
Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Sudah Dua Kali Ditindak Gegara Langgar Prokes

Satpol PP telah memberikan sanksi penutupan 1x24 jam

Bagikan Masker ke Warga, Polri Ingatkan Bahaya Hoaks COVID-19
Indonesia
Bagikan Masker ke Warga, Polri Ingatkan Bahaya Hoaks COVID-19

Roma juga meminta masyarakat melaporkan jika ada berita hoaks yang beredar.

Usai Ledakan dan Tekanan Publik, PM Lebanon Mundur
Indonesia
Usai Ledakan dan Tekanan Publik, PM Lebanon Mundur

Sebagian besar masyarakat Lebanon telah lama menuntut pemerintahan yang dipimpin PM Diab dibubarkan. Diab telah meminta pemilihan parlemen diselenggarakan lebih cepat.

Buat Belajar Daring, 1,3 Juta Kartu Perdana Berkuota 10 GB Dibagikan Telkomsel
Indonesia
Buat Belajar Daring, 1,3 Juta Kartu Perdana Berkuota 10 GB Dibagikan Telkomsel

Kuota internet yang disiapkan oleh Telkomsel telah dirancang khusus hanya bisa untuk mengakses semua situs dan fitur berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar jarak jauh.

Polisi Klaim Arus Lalu Lintas DKI Turun Selama PSBB Ketat
Indonesia
Polisi Klaim Arus Lalu Lintas DKI Turun Selama PSBB Ketat

Volume lalu lintas roda dua dan empat mengalami penurunan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total Jakarta sejak 14 hingga 24 September 2020.

644 Pelanggar Protokol Kesehatan di Cirebon Dihukum Ucapkan Pancasila
Indonesia
644 Pelanggar Protokol Kesehatan di Cirebon Dihukum Ucapkan Pancasila

Pelanggar yang disanksi denda maksimal Rp100 ribu ialah mereka yang benar-benar tidak membawa masker. Jika warga yang membawa masker tetapi tidak mengenakannya, maka petugas akan memberikan sanksi sosial.

 Curah Hujan Tinggi 20 RW di Jakarta Banjir Hingga 90 Sentimeter
Indonesia
Curah Hujan Tinggi 20 RW di Jakarta Banjir Hingga 90 Sentimeter

Data tersebut berdasarkan catatan dari BPBD DKI sekira pukul 15.00 WIB. Adapun ketinggian air antara 15 hingga 90 sentimeter (cm).

[HOAKS atau FAKTA]: Obat Dexamethasone Lebih Murah dari Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Obat Dexamethasone Lebih Murah dari Vaksin COVID-19

WHO sebagai otoritas kesehatan dunia menyebutkan, obat dexamethasone tidak boleh dikonsumsi untuk mencegah atau mengobati gejala ringan COVID-19

BNPT Bersama LPSK Fokus Pulihkan Trauma Korban Terorisme
Indonesia
BNPT Bersama LPSK Fokus Pulihkan Trauma Korban Terorisme

Boy Rafli mengajak kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam melakukan pemulihan terhadap para penyintas yang berada di luar program yang sudah direncanakan BNPT dan LPSK.

Masih Temukan Kasus Baru, Anies Perpanjang Kembali PSBB Selama 14 Hari?
Indonesia
Masih Temukan Kasus Baru, Anies Perpanjang Kembali PSBB Selama 14 Hari?

Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang penerapan PSBB selama 14 hari ke depan.