Kasus Korupsi Berlanjut, Bos PT Humpuss Bakal Duduk di Kursi Pesakitan Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan proses penyidikan kasus dugaan suap kerjasama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal dalam distribusi pupuk antara Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog) yang menjerat Taufik.

Baca Juga:

Petinggi PT Humpuss Didakwa Menyuap Bowo USD 158 Ribu dan Rp 311 Juta

"Hari Senin (24/8) penyidik KPK telah melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka TAG (Taufik Agustono) kepada tim JPU," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/8).

Dengan pelimpahan ini, penahanan Taufik dialihkan ke tim jaksa penuntut umum dan dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 12 September 2020 di Rutan KPK Kavling C1.

Sementara tim jaksa memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Persidangan akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta Pusat," katanya.

Selama proses penyidikan, tim penyidik telah dilakukan memeriksa sekitar 28 saksi, salah satunya mantan anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso yang telah divonis bersalah dalam perkara ini.

Selain itu, tim penyidik juga telah memeriksa sejumlah petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia dan PT Pupuk Indonesia serta anak perusahaannya.

Beberapa di antaranya mantan Dirut PT Pupuk Logistik Indonesia, Ahmadi Hasan; Dirut PT Petrokimia Gresik Rahmad Pribadi; mantan Dirut PT Pupuk Kaltim Bakir Pasaman serta mantan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat; Direktur Pemasaran PT. Pupuk Indonesia, Achmad Tossin Sutawikara.

Diketahui, posisi Aas Asikin sebagai Dirut PT Pupuk Indonesia digantikan oleh Bakir Pasaman beberapa waktu lalu.

Dalam penanganan kasus distribusi pupuk ini ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni, mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso; orang kepercayaan Bowo, Indung; serta Marketing Manager PT HTK Asty Winasti‎; dan Taufik Agustono.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Sengkarut kasus suap ini bermula dari diputusnya kontrak kerja sama antara PT HTK dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) yang merupakan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik pada 2015 setelah berdirinya PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang menjadi perusahaan induk BUMN pupuk.

Dalam surat tuntutan terhadap mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, setelah pemutusan kontrak antara PT HTK dan PT KCS, terjadi pertemuan di kawasan Kebon Sirih pada Jakarta pada 31 Oktober 2017 lalu.

Saat itu, Direktur Utama (Dirut) Petrokimia Gresik Rahmad Pribadi dan Steven Wang selaku pemilik PT Tiga Macan memperkenalkan Asty kepada Bowo Sidik.

Asty pun menceritakan kepada Bowo mengenai kontrak PT HTK dan PT KCS yang diputus setelah berdirinya PT PIHC. Pengangkutan amoniak kemudian dialihkan ke anak usaha PT PIHC, yakni PT PILOG.

Dalam pertemuan itu, Asty meminta Bowo mengupayakan agar PT PILOG dapat menggunakan kapal milik PT HTK untuk pengangkutan amoniak. Sementara kapal milik PT PILOG akan dicarikan pasarnya oleh Asty.

Baca Juga:

KPK Kantongi Bukti Petinggi PT Humpuss Ikut Menyuap Bowo Sidik

Diketahui, penetapan tersangka terhadap Taufik merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya Indung serta Marketing Manager PT HTK Asty Winasti.

Majelis kakim telah menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bowo Sidik lantaran terbukti menerima suap sebesar Rp311.022.932 dan USD158.733 dari Asty dan Taufik melalui Indung.

Selain suap, Bowo juga terbukti menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Sementara anak buah Bowo, Indung divonis majelis hakim dengan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Sedangkan Asty divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. (Knu)

Baca Juga:

KPK Tahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usai Ikut Kunjungan Edhy Prabowo, Dirjen PRL KKP Meninggal Gegara COVID-19
Indonesia
Usai Ikut Kunjungan Edhy Prabowo, Dirjen PRL KKP Meninggal Gegara COVID-19

Aryo Hanggono terpapar oleh penyakit COVID-19 setelah kunjungan kerja rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke sejumlah daerah

Cek Kawasan Senen, Anies Terenyuh Ruko Buku Ikut Hangus Terbakar
Indonesia
Cek Kawasan Senen, Anies Terenyuh Ruko Buku Ikut Hangus Terbakar

Sejumlah lapak dagangan ikut hangus dalam kebakaran gedung bekas Bioskop Senen, Jakarta Pusat.

Politikus Demokrat Nilai Anji dan Hadi Pranoto Tak Perlu Diproses Hukum
Indonesia
Politikus Demokrat Nilai Anji dan Hadi Pranoto Tak Perlu Diproses Hukum

Politisi Partai Demokrat menilai bahwa sikap main lapor polisi Muannas Alaidid itu berlebihan.

Soal UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Sebut Lebih Banyak Beredar Kabar Tidak Benar
Indonesia
Soal UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Sebut Lebih Banyak Beredar Kabar Tidak Benar

Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berujung bentrok dan kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia.

KPK Yakin Kejagung dan Polri Bakal Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Yakin Kejagung dan Polri Bakal Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

Alexander Marwata meyakini Kejaksaan Agung dan Polri bakal segera mengirimkan berkas perkara skandal Djoko Tjandra.

WHO: Satu dari Tujuh Kasus COVID-19 Terjadi pada Petugas Kesehatan
Dunia
WHO: Satu dari Tujuh Kasus COVID-19 Terjadi pada Petugas Kesehatan

Di beberapa negara, angkanya meningkat menjadi satu dari tiga petugas.

Jelang Lebaran, Pasar Tradisional di Solo Dipadati Pengunjung
Indonesia
Jelang Lebaran, Pasar Tradisional di Solo Dipadati Pengunjung

Selain itu, kemunculan pedagang musiman penjual kebutuhan Lebaran seperti ketupat di jalan pintu masuk pasar membuat arus lalu lintas di pasar tersendat

Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial
Indonesia
Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial

Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Picu Ketidakpastian Hukum, Permenhub No 18 Diminta Dibatalkan
Indonesia
Picu Ketidakpastian Hukum, Permenhub No 18 Diminta Dibatalkan

"Aplikasi Grab maupun Gojek, sudah menghapus, ojek online untuk mengangkut orang, kenapa justru dikeluarkan permenhub yang ngijinkan??," tanya dia.

 Muncul Kerajaan Baru 'King of The King' di Tangerang, Polisi Lakukan Penyelidikan
Indonesia
Muncul Kerajaan Baru 'King of The King' di Tangerang, Polisi Lakukan Penyelidikan

Sugeng menyebut jika dia dijanjikan keuntungan oleh seorang bernama Syrus Manggu Nata yang namanya juga terpampang dalam baliho tersebut.