Kasus Korupsi Berlanjut, Bos PT Humpuss Bakal Duduk di Kursi Pesakitan Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan proses penyidikan kasus dugaan suap kerjasama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal dalam distribusi pupuk antara Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog) yang menjerat Taufik.

Baca Juga:

Petinggi PT Humpuss Didakwa Menyuap Bowo USD 158 Ribu dan Rp 311 Juta

"Hari Senin (24/8) penyidik KPK telah melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka TAG (Taufik Agustono) kepada tim JPU," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/8).

Dengan pelimpahan ini, penahanan Taufik dialihkan ke tim jaksa penuntut umum dan dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 12 September 2020 di Rutan KPK Kavling C1.

Sementara tim jaksa memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Persidangan akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta Pusat," katanya.

Selama proses penyidikan, tim penyidik telah dilakukan memeriksa sekitar 28 saksi, salah satunya mantan anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso yang telah divonis bersalah dalam perkara ini.

Selain itu, tim penyidik juga telah memeriksa sejumlah petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia dan PT Pupuk Indonesia serta anak perusahaannya.

Beberapa di antaranya mantan Dirut PT Pupuk Logistik Indonesia, Ahmadi Hasan; Dirut PT Petrokimia Gresik Rahmad Pribadi; mantan Dirut PT Pupuk Kaltim Bakir Pasaman serta mantan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat; Direktur Pemasaran PT. Pupuk Indonesia, Achmad Tossin Sutawikara.

Diketahui, posisi Aas Asikin sebagai Dirut PT Pupuk Indonesia digantikan oleh Bakir Pasaman beberapa waktu lalu.

Dalam penanganan kasus distribusi pupuk ini ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni, mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso; orang kepercayaan Bowo, Indung; serta Marketing Manager PT HTK Asty Winasti‎; dan Taufik Agustono.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Sengkarut kasus suap ini bermula dari diputusnya kontrak kerja sama antara PT HTK dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) yang merupakan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik pada 2015 setelah berdirinya PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang menjadi perusahaan induk BUMN pupuk.

Dalam surat tuntutan terhadap mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, setelah pemutusan kontrak antara PT HTK dan PT KCS, terjadi pertemuan di kawasan Kebon Sirih pada Jakarta pada 31 Oktober 2017 lalu.

Saat itu, Direktur Utama (Dirut) Petrokimia Gresik Rahmad Pribadi dan Steven Wang selaku pemilik PT Tiga Macan memperkenalkan Asty kepada Bowo Sidik.

Asty pun menceritakan kepada Bowo mengenai kontrak PT HTK dan PT KCS yang diputus setelah berdirinya PT PIHC. Pengangkutan amoniak kemudian dialihkan ke anak usaha PT PIHC, yakni PT PILOG.

Dalam pertemuan itu, Asty meminta Bowo mengupayakan agar PT PILOG dapat menggunakan kapal milik PT HTK untuk pengangkutan amoniak. Sementara kapal milik PT PILOG akan dicarikan pasarnya oleh Asty.

Baca Juga:

KPK Kantongi Bukti Petinggi PT Humpuss Ikut Menyuap Bowo Sidik

Diketahui, penetapan tersangka terhadap Taufik merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya Indung serta Marketing Manager PT HTK Asty Winasti.

Majelis kakim telah menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bowo Sidik lantaran terbukti menerima suap sebesar Rp311.022.932 dan USD158.733 dari Asty dan Taufik melalui Indung.

Selain suap, Bowo juga terbukti menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Sementara anak buah Bowo, Indung divonis majelis hakim dengan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Sedangkan Asty divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. (Knu)

Baca Juga:

KPK Tahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Nomor 5 Tentang ASN Paling Sering Diuji di MK
Indonesia
UU Nomor 5 Tentang ASN Paling Sering Diuji di MK

Regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku memang memerlukan waktu yang cukup untuk dapat dipahami

Video Jokowi Berada di Tengah-Tengah Kerumunan Massa Viral, Ini Klarifikasi Istana
Indonesia
Video Jokowi Berada di Tengah-Tengah Kerumunan Massa Viral, Ini Klarifikasi Istana

Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggiran jalan

 MUI Sebut Pemerintah Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Selama Pandemi Corona
Indonesia
MUI Sebut Pemerintah Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Selama Pandemi Corona

Bahkan, lanjut dia, di beberapa daerah para petugas menggunakan pengeras suara mengingatkan masyarakat tidak berkumpul di masjid.

Sejak Subuh, Polisi Sudah Tangkapi Puluhan Pemuda
Indonesia
Sejak Subuh, Polisi Sudah Tangkapi Puluhan Pemuda

Remaja-remaja tanggung, anak-anak sekolah yang tidak jelas tujuan

[Hoaks atau Fakta]: Warga Luar Jakarta Bisa Vaksinasi di Istora Senayan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Warga Luar Jakarta Bisa Vaksinasi di Istora Senayan

Layanan vaksinasi dibuka setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu pukul 08.00 sampai 16.00 WIB.

 Persiapkan New Normal, Pemerintah: Jangan Harap Bisa Kembali ke Masa Sebelum Corona
Indonesia
Persiapkan New Normal, Pemerintah: Jangan Harap Bisa Kembali ke Masa Sebelum Corona

Oleh karenanya, pola hidup bersih dan sehat penting diterapkan, terlebih sebentar lagi Indonesia akan menerapkan fase new normal.

MAKI Temukan Aset Rp56 Miliar di Solo Raya Terkait Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
MAKI Temukan Aset Rp56 Miliar di Solo Raya Terkait Dugaan Korupsi Asabri

"Ada sembilan aset yang kami temukan terkait dugaan pencucian uang kasus dugaan korupsi kasus Asabri," ujar Boyamin

Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Ini Langkah KPU Daerah Yogyakarta
Indonesia
Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Ini Langkah KPU Daerah Yogyakarta

KPU DIY telah berkordinasi dengan KPU 3 Kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak yakni KPU Gunungkidul, Sleman, dan Bantul.

Tiga 'Mobile Storage' Pertamina disiapkan di Tol Purbaleunyi dan Tol Cipali
Indonesia
Tiga 'Mobile Storage' Pertamina disiapkan di Tol Purbaleunyi dan Tol Cipali

Mobile Storage adalah mobil tangki berisi BBM yang bersiaga untuk mengisi tangki BBM di SPBU

[Hoaks atau Fakta]: Fatwa Halal Bukan Lagi Milik MUI
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Fatwa Halal Bukan Lagi Milik MUI

Narasi dari akun Facebook Rama Sakettie yang melibatkan nama Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang dilantik pada Rabu (23/12/2020) sebenarnya tidak ada hubungannya dengan konten PT. Surveyor Indonesia.