Kasus Korupsi
 Kasus Komisioner KPU, Penggeledahan KPK Harus Sesuai Regulasi dan Norma Hukum Pakar hukum pidana Universitas Lambung Mangkurat (Unilam) Banjarmasin, DR. Fathul Achmadi Abby,S.H.,M.H (Foto: Dok Pribadi)

MerahPutih.Com - Pakar hukum pidana Universitas Lambung Mangkurat (Unilam) Banjarmasin, DR. Fathul Achmadi Abby,SH,MH mengingatkan penggeledahan yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan harus tetap berbasis pada regulasi dan norma-norma hukum.

"Penggeledahan sebagai upaya paksa KPK, tetap dalam batas hukum yang berlaku," kata Abby dalam keterangan tertulis yang diterima merahputih.com, Senin (13/1).

Baca Juga:

Nekat Lakukan Penyegelan, Pengamat Ingatkan KPK Akan Potensi Pelanggaran Hukum

Abby menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilalukan lembaga antirasuah terhadap Wahyu Setiawan merupakan bukti keseriusan pimpinan baru KPK yang dikomandoi Firli Bahuri.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan terlibat suap PAW
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terlibat suap PAW DPR dari PDIP (Foto: antaranews)

Di samping itu, Abby menilai perbuatan dan pernyataan Wahyu Setiawan menjadi tanggung jawab pribadinya, bukan KPU sebagai lembaga. Pun demikian dengan caleg PDIP Harun Masiku.

“Begitu pula keterkaitan politisi Harun Masiku (HM) tidak dalam konteks tanggung jawab PDIP sebagai kelembagaan. Keterlibatan HM dalam suap ini adalah pribadi yang tidak ada korelasinya dengan parpol," ujarnya.

Karena itu, menurut Abby, penggeledahan sebagai tindakan upaya paksa lanjutan tetap harus dilakukan KPK. Namun, ia mengingatkan upaya penggeledahan maupun penyitaan jangan sampai meluas tanpa arah.

"Tapi limitatif terhadap objek geledah yang terkait dengan perkara atau kasus dari pelaku individual atau pribadi tersebut," jelas dia.

Objek yang digeledah, kata Abby, sebaiknya terbatas pada tempat individual dari Wahyu dan Harun, bukan objek kelembagaan KPU dan PDIP.

"Ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang KPK dalam pelaksanaan upaya paksa dan terjadinya pra peradilan," tutup Abby.

Baca Juga:

Kaitkan Dugaan Suap Wahyu KPU dengan Hasil Pilpres 2019, PDIP: Itu Orang Frustrasi

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Komisioner KPU Wahyu Setiawan, KPK juga menetapkan caleg PDIP Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta Saeful.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.(Pon)

Baca Juga:

KPK Harus Jadikan Kasus Suap Wahyu KPU Pintu Masuk Bongkar Korupsi Penyelenggara Pemilu

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabut Tebal, Bandara Adi Soemarmo Solo Ditutup
Indonesia
Kabut Tebal, Bandara Adi Soemarmo Solo Ditutup

Akibat penutupan bandara sejumlah penerbangan komersial dari Solo mengalami gangguan.

Ketua MPR Minta Pengumuman Penambahan COVID-19 Tetap Disiarkan Langsung
Indonesia
Ketua MPR Minta Pengumuman Penambahan COVID-19 Tetap Disiarkan Langsung

Sebaiknya pemerintah tetap mengumumkan perkembangan kasus lewat media televisi karena lebih tepat dibandingkan lewat media internet.

PN Jakarta Pusat Dikepung Banjir, Sejumlah Persidangan Korupsi Ditunda
Indonesia
PN Jakarta Pusat Dikepung Banjir, Sejumlah Persidangan Korupsi Ditunda

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda seluruh persidangan yang dijadwalkan digelar pada hari ini.

Sandi Minta Wagub DKI Sabar dan Jangan Baper
Indonesia
Sandi Minta Wagub DKI Sabar dan Jangan Baper

Sandi menyarankan dua calon wakil gubernur DKI Jakarta Riza Patria dan Nurmansjah Lubis untuk sabar dalam bekerja bersama Gubernur DKI Jakarta Anies.

MAKI Laporkan Firli ke Dewas KPK Soal Dugaan Pakai Helikopter Milik Swasta
Indonesia
MAKI Laporkan Firli ke Dewas KPK Soal Dugaan Pakai Helikopter Milik Swasta

MAKI juga melaporkan Firli ke Dewas KPK karena diduga tidak mematuhi terhadap protokol kesehatan COVID-19

Besok Jokowi Luncurkan Bantuan Pekerja Rp600 Ribu
Indonesia
Besok Jokowi Luncurkan Bantuan Pekerja Rp600 Ribu

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini tengah menyiapkan administrasi

 Di Jakarta Terjadi Pelambatan Jumlah Penderita Corona
Indonesia
Di Jakarta Terjadi Pelambatan Jumlah Penderita Corona

"Khusus DKI perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat. Dan saat ini sudah mengalami flat," kata Doni Monardo.

Diterjang Banjir, 495 Ruas Jalan di Jakarta Rusak
Indonesia
Diterjang Banjir, 495 Ruas Jalan di Jakarta Rusak

Ribuan jalan berlubang itu tersebar di lima wilayah Jakarta.

Jokowi: Kurva COVID-19 Harus Turun dengan Cara Apapun
Indonesia
Jokowi: Kurva COVID-19 Harus Turun dengan Cara Apapun

Presiden menekankan upaya menurunkan kurva COVID-19 tidak hanya dilakukan gugus tugas

Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai di Perdesaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai di Perdesaan

Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan