Kasus Kerumunan Holywings Naik ke Penyidikan Holywings Kemang setelah disegel Satpol PP DKI karena melanggar protokol kesehatan, Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (6/9/2021). ANTARA/Sihol Hasugian

MerahPutih.com - Kasus kerumunan yang terjadi di Kafe Holywings, Kemang terus bergulir.

Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa lima orang saksi terkait dengan kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menerangkan, empat dari lima orang saksi tersebut merupakan pihak manajemen Holywings.

Baca Juga:

Holywings Kemang Ditutup sampai Pandemi COVID-19 Berakhir

"Dari pihak kepolisian kita sudah lakukan penyelidikan kemarin dan sudah kita klarifikasi. Sekarang naik ke tingkat penyidikan," kata Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (7/9).

Belum ada tersangka dalam perkara ini. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk melakukan langkah selanjutnya.

Ilustrasi - Penyegelan. (Antara)
Ilustrasi - Penyegelan. (Antara)

Kelima saksi tersebut diperiksa dengan sangkaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman 1 tahun penjara.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menegaskan, tidak akan tebang pilih dalam menindak kafe atau tempat hiburan yang melanggar jam operasional selama PPKM Level 3.

Baca Juga:

Satpol PP Jaksel: Kafe Holywings Berulang Kali Langgar Prokes di Masa Pandemi

Hal ini sehubungan dengan ditindaknya Kafe Holywings, Kemang pada Sabtu (4/9) malam.

"Holywings betul kami razia, dari tim terpadu Satpol PP langsung menyegel tempat tersebut. Ini bukti ketegasan kami, tidak ada tebang pilih di sini, di mana ada kerumunan pasti ada razia," kata Yusri. (Knu)

Baca Juga:

Polda Metro Beberkan Dugaan Pelanggaran Hukum Holywings

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mulai Pekan Ini, Kotabaru Manut Kemendagri Setop Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
Mulai Pekan Ini, Kotabaru Manut Kemendagri Setop Pembelajaran Tatap Muka

Berlaku pekan ini mengikuti instruksi Kemendagri.

Wamenkes Tegaskan Vaksinasi Menjamin Angka Kematian Akibat COVID-19 Turun
Indonesia
Wamenkes Tegaskan Vaksinasi Menjamin Angka Kematian Akibat COVID-19 Turun

Pemerintah berencana melakukan vaksinasi COVID-19 pada 208.265.720

Soal Pembelajaran Tatap Muka 2021/2022, Gibran Tunggu Perintah Ganjar
Indonesia
Soal Pembelajaran Tatap Muka 2021/2022, Gibran Tunggu Perintah Ganjar

ia menyerahkan keputusan untuk memulai kegiatan sekolah tatap muka itu kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan perintah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor
Indonesia
KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor

KPK menyambut baik langkah PPATK meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendorong ditetapkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas.

Jokowi Bisa Jadi Bandul Politik di Pilpres 2024
Indonesia
Jokowi Bisa Jadi Bandul Politik di Pilpres 2024

"Jokowi bisa menjadi bandul politik. Artinya dukungan Pak Jokowi kepada siapa pun itu masih memiliki pengaruh," ujar Karyono.

Kasus Bansos, KPK Telusuri Sumber Duit "Fee Lawyer" untuk Advokat Hotma Sitompul
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Telusuri Sumber Duit "Fee Lawyer" untuk Advokat Hotma Sitompul

KPK tengah menelusuri sumber "fee lawyer" yang diterima advokat senior Hotma Sitompul dari tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19.

Kelola Blok Rokan, Pertamina Diminta Bentuk Manajemen Andal
Indonesia
Kelola Blok Rokan, Pertamina Diminta Bentuk Manajemen Andal

Karena itu, Mulyanto berharap aksi korporasi ini diikuti dengan pembentukan manajemen yang andal. Apalagi Dirut PHR ini bukan orang dalam Pertamina.

Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja

UU Ciptaker atau Omnibus Law mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan. Aksi penolakan itu dilakukan melalui aksi demontrasi dengan turun ke jalan.

Kemenkes Jawab Isu Vaksin Sinovac Banyak yang Kedaluwarsa
Indonesia
Kemenkes Jawab Isu Vaksin Sinovac Banyak yang Kedaluwarsa

Vaksin tersebut memiliki tampilan fisik yang berbeda dengan vaksin Sinovac yang didatangkan langsung dari Tiongkok

Jokowi Belum Putuskan PPKM Level 4 Diperpanjang atau Tidak, Wagub DKI: Kita Tunggu Aja
Indonesia
Jokowi Belum Putuskan PPKM Level 4 Diperpanjang atau Tidak, Wagub DKI: Kita Tunggu Aja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 diperpanjang atau tidak.