Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, LPSK: Banyak Korban Memilih Diam Kerangke di rumah Bupati Langkat. (Foto: KPK)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) optimistis kasus kerangkeng manusia yang diduga dijadikan tempat perbudakan modern milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin, bisa dituntaskan oleh Polri.

"LPSK optimis kasus itu akan tuntas bila ditangani secara profesional," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di Jakarta, Minggu (6/2).

Baca Juga:

KPK Pastikan Pemeriksaan Bupati Langkat oleh Komnas HAM Tak Ganggu Proses Penyidikan

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memutuskan untuk memberikan asistensi pada kasus temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif. Upaya tersebut dinilai sebagai langkah maju.

Hasto menilai, langkah Bareskrim Polri dapat dimaknai sebagai keseriusan Korps Bhayangkara untuk mengusut tuntas sejumlah temuan dugaan tindak pidana yang terjadi di kediaman Bupati Langkat.

Berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan LPSK, kerangkeng yang ditemukan tidak layak untuk dikatakan sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba, dan lebih tepat dikatakan sebagai rutan ilegal.

Ia memaparkan, dari sejumlah fakta yang ada, LPSK beranggapan, Polri memang perlu untuk mendalami kasus tersebut lebih jauh karena ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana.

"Berdasarkan fakta yang ada, kami menemukan indikasi adanya tindak pidana perdagangan orang, penganiayaan yang menyebabkan kematian dan perampasan kemerdekaan seseorang," ujar Hasto.

Ia menilai, sikap tegas Polri akan menjadi suntikan moral bagi korban dan keluarganya untuk berani memberikan keterangan penting dalam proses pengungkapan perkara.

LPSK. (Foto: Antara)
LPSK. (Foto: Antara)

"LPSK menyakini masih banyak korban yang memilih diam serta tidak ingin memperpanjang masalah," katanya.

LPSK menegaskan, siap memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban dalam kasus tersebut dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bilamana keterangannya dibutuhkan guna mengungkap perkara.

"Kami sangat terbuka bila saksi dan korban ingin mendapatkan perlindungan, kemarin kami sudah melakukan upaya proaktif dan saat ini menunggu mereka mengajukan permohonan ke LPSK," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Kasus Bupati Langkat, KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menaker Ingatkan Tiga Hal Penting bagi Industri Kreatif untuk Bertahan
Indonesia
Menaker Ingatkan Tiga Hal Penting bagi Industri Kreatif untuk Bertahan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyakini industri kreatif di Indonesia mampu menghadapi tantangan pandemi COVID-19.

Isu Kekerasan Seksual Diharap Dibahas dalam Muktamar NU
Indonesia
Isu Kekerasan Seksual Diharap Dibahas dalam Muktamar NU

Kekerasan seksual ini banyak faktor pemicunya

Depan Wakil Rakyat, Firli Pamer KPK Selamatkan Uang Negara Rp 114 Triliun
Indonesia
Pemerintah Dinilai Tidak Bisa Kendalikan Distribusi Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Dinilai Tidak Bisa Kendalikan Distribusi Minyak Goreng

Jimmy menduga, ada pihak yang sengaja melakukan sabotase ekonomi nasional dengan menaikkan bahan pokok kebutuhan rakyat menjelang bulan suci ramadan.

Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi
Indonesia
Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen mendapat dukungan dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Mabes Polri Siapkan Aparat Polda Bali-NTB Tangani Dampak Gempa NTT
Indonesia
Mabes Polri Siapkan Aparat Polda Bali-NTB Tangani Dampak Gempa NTT

Mabes Polri langsung menurunkan personel ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membantu korban terdampak bencana gempa bumi magnitudo 7,4.

Pengamat Lihat Kursi KSAD Hadiah Dudung Keras Sama FPI dari Jokowi
Indonesia
Pengamat Lihat Kursi KSAD Hadiah Dudung Keras Sama FPI dari Jokowi

Sikap keras Dudung terhadap FPI juga menjadi pertimbangan Jokowi memilih eks Pangdam Jaya itu menjadi KSAD.

Dukung Perpanjangan PPKM, Muhammadiyah Minta Pemerintah Konsisten
Indonesia
Dukung Perpanjangan PPKM, Muhammadiyah Minta Pemerintah Konsisten

PP Muhammadiyah juga mengajak masyarakat agar terus berdoa

Fraksi Demokrat Minta RUU Pemekaran Papua Dikembalikan kepada Pengusul
Indonesia
Fraksi Demokrat Minta RUU Pemekaran Papua Dikembalikan kepada Pengusul

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Debby Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang membahas RUU DOB Papua, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, meminta agar RUU tersebut sebaiknya dikembalikan kepada pengusul.

Sentra Vaksin COVID-19 di Taman Dewi Sartika dan Tegallega Bandung Segera Diaktifkan
Indonesia
Sentra Vaksin COVID-19 di Taman Dewi Sartika dan Tegallega Bandung Segera Diaktifkan

Di Kota Bandung, terdapat dua Sentra Vaksinasi yang akan segera diaktifkan, yaitu di Taman Dewi Sartika dan Lapangan Tegallega.