Kasus Jiwasraya, Sinarmas Asset Management Dituntut Bayar Denda Rp 74,9 Miliar PT Sinarmas Asset Management. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - PT Sinarmas Asset Management dituntut hukuman membayar denda Rp 74,9 miliar karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya.

PT Sinarmas Asset Management merupakan satu dari 13 terdakwa korporasi yang didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp12 triliun terkait kasus Jiwasraya.

Baca Juga

Babak Baru Pembayaran Polis Jiwasraya

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Sinarmas Asset Management dengan pidana, dalam tindak pidana korupsi denda sebesar Rp1 miliar dan dalam tindak pidana pencucian uang denda sebesar Rp 73.938.704.154," kata jaksa pada Kejaksaan Agung, T.M Pakpahan, membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/12).

Jaksa menilai PT Sinarmas Asset Management terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Pasal 3 Jo Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca Juga

Haris Azhar Ingatkan Staf Khusus BUMN, Banyak Korban Jiwasraya Kehilangan Hak

Dalam surat dakwaan, PT Sinarmas Asset Management disebut telah menerima komisi berupa management fee yang tidak sah sebesar Rp 4.272.413.804,00, yaitu memperkaya Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 77 miliar.

Jumlah itu jika diakumulasikan dengan kerugian negara yang disebabkan oleh 12 korporasi lainnya mencapai Rp 12 triliun. (Pon)

Baca Juga

Imbas Kasus Jiwasraya, Pemegang Saham PT Hanson Diminta Lapor Ombudsman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini 3 Nama Calon Sekda DKI yang Diajukan ke Presiden
Indonesia
Ini 3 Nama Calon Sekda DKI yang Diajukan ke Presiden

Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tertinggi Madya mengumumkan hasil akhir seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pengganti Marullah Matali.

Ledakan Terjadi di Aspol Solo Baru Sukoharjo, 1 Polisi Terluka
Indonesia
Ledakan Terjadi di Aspol Solo Baru Sukoharjo, 1 Polisi Terluka

Menurut dia, satu polisi bernama Bripka Dirgantara Pradipta dilaporkan terluka dalam kejadian tersebut.

Permenaker 2/2022 Direvisi, Pekerja Resign dan PHK Lebih Mudah Klaim JHT
Indonesia
Permenaker 2/2022 Direvisi, Pekerja Resign dan PHK Lebih Mudah Klaim JHT

Dengan kembali ke aturan lama, pekerja dapat mengklaim dana yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan setelah satu bulan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri.

Kemenkes Ingatkan Masyarakat Vaksin Booster di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Kemenkes Ingatkan Masyarakat Vaksin Booster di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19

Jumlah konfirmasi kasus positif pada Jumat (4/11) sebanyak 5.303.

Menag Ungkap Alasan Undang Grand Syekh Al-Azhar dan Paus Fransiskus
Indonesia
Menag Ungkap Alasan Undang Grand Syekh Al-Azhar dan Paus Fransiskus

Dua tokoh agama dunia, Grand Syeikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb dan pimpinan Geraja Katolik di Vatikan Paus Fransiskus masih terus dilobi agar mau datang ke Indonesia.

Penyidik Kantongi Bukti Kuat Keterlibatan Istri Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J
Indonesia
Penyidik Kantongi Bukti Kuat Keterlibatan Istri Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J

"Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation," ujar Budi di Jakarta, Jumat (19/8)

Terbukti Berbisnis Forex Ilegal, DKPP Pecat Anggota Bawaslu Pohuwatu
Indonesia
Terbukti Berbisnis Forex Ilegal, DKPP Pecat Anggota Bawaslu Pohuwatu

Teradu terbukti menggunakan jabatan untuk menghimpun dana publik secara ilegal dengan menjalankan bisnis investasi Forex bernama Bintang Trader sejak tahun 2019. Dana yang terkumpul sebanyak Rp 1,6 miliar.

Jokowi Peringatkan Masyarakat Waspadai Penyebaran Omicron Subvarian Baru
Indonesia
Jokowi Peringatkan Masyarakat Waspadai Penyebaran Omicron Subvarian Baru

Pemerintah terus memantau perkembangan kasus COVID-19 pasca-terdeteksinya subvarian baru Omicron BA.4 dan BA.5 di tanah air.

Kejagung Diminta Tolak Pelimpahan Kasus Istri Mantan Menteri ATR/BPN
Indonesia
Kejagung Diminta Tolak Pelimpahan Kasus Istri Mantan Menteri ATR/BPN

Jika dua alat bukti tidak cukup dan dugaan kriminalisasi dapat dibuktikan, JPU bisa menolak permohonan P21 atas kasus tersebut.

Okupansi Kereta Api Arus Balik Capai 100 Persen
Indonesia
Okupansi Kereta Api Arus Balik Capai 100 Persen

Perjalanan kereta api jarak jauh pada arus balik 6 sampai 8 Mei 2022 mencapai 389.812 pelanggan.