Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup Sidang putusan terhadap Benny Tjokro di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10) malam. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro divonis pidana seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Benny Tjokro dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersama sejumlah pihak lain bersalah telah melakukan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Tak hanya itu, majelis hakim menyatakan Benny Tjokro telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina saat membacakan amar putusan terhadap Benny Tjokro di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10) malam.

Baca Juga:

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Jalani Sidang Putusan Kasus Jiwasraya

Tak hanya pidana penjara seumur hidup, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Benny Tjokro berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp6.078.500.000.000.

Jaksa akan menyita harta benda Benny Tjokro dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti jika dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Benny Tjokro belum juga membayar uang pengganti. Hukuman terhadap Benny sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Tersangka dugaan korupsi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro kembali diperiksa Kejagung (Foto: antaranews)
Tersangka dugaan korupsi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro saat diperiksa Kejagung (Foto: antaranews)

Dalam menjatuhkan hukuman tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, majelis hakim menilai perbuatan Benny Tjokro merupakan tindak pidana korupsi secara terorganisir dengan baik sehingga sulit untuk diungkap. Selain itu, Benny Tjokro menggunakan pihak lain dalam jumlah banyak dan nominee.

"Bahkan terdakwa menggunakan KTP palsu untuk menjadikan nominee," ujar Hakim.

Baca Juga:

Vonis Benny Tjokro-Heru Hidayat Diyakini Akan Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa

Tak hanya itu, perbuatan Benny Tjokro dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Benny Tjokro dinilai telah menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk merusak pasar modal dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perasuransian.

"Terdakwa bersikap sopan, menjadi kepala keluarga, namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Maka perlakuan sopan dan kepala keluarga hilang," ujar Hakim. (Pon)

Baca Juga:

Benny dan Heru Dituntut Hukuman Bui Seumur Hidup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pegang Bukti Kuat, Erick Minta Pejabat Garuda Terlibat Penyelundup Harley Mundur
Indonesia
Pegang Bukti Kuat, Erick Minta Pejabat Garuda Terlibat Penyelundup Harley Mundur

Erick masih menunggu koordinasi dari pihak Bea Cukai

Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta
Indonesia
Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta

“Kita akan berjaga dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk memantau apakah peningkatan jumlah arus yang masuk Gerbang Tol Cikampek Utama dan Gerbang Tol Kalihurip Utama,” kata Sambodo.

Rawan Gangguan Keamanan, Aksi Unjuk Rasa Depan Istana Negara Dilarang
Indonesia
Rawan Gangguan Keamanan, Aksi Unjuk Rasa Depan Istana Negara Dilarang

Aksi demo di depan persis Istana Negara untuk sementara tak diperbolehkan.

Pertama Dalam Sejarah, Vatikan Tunjuk Orang Indonesia Masuk Dewan Kepausan
Indonesia
Pertama Dalam Sejarah, Vatikan Tunjuk Orang Indonesia Masuk Dewan Kepausan

Menteri Agama Fachrul Razi berharap Kardinal Suharyo bertugas sebaik-baiknya di Dewan Kepausan Vatikan.

 Firli Klaim Arah Kebijakan Umum KPK 2020 Tak Kurangi Penindakan
Indonesia
Firli Klaim Arah Kebijakan Umum KPK 2020 Tak Kurangi Penindakan

Penindakan, kata jenderal bintang tiga ini, akan dilakukan semaksimal mungkin dengan penekanan dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui strategi pemulihan aset.

Kejagung Undang KPK Hadiri Gelar Perkara Korupsi Jaksa Pinangki
Indonesia
Kejagung Undang KPK Hadiri Gelar Perkara Korupsi Jaksa Pinangki

Kejagung akan melakukan gelar atau ekspos perkara dugaan korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Selasa (8/9) besok.

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja
Indonesia
15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

"Benar-benar kami, pemerintah dan DPR, mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Menteri Tenagakerja Ida Fauziah dalam paparan di Kementerian Koordinator Perekonomian.

 Ormas Islam Solo Berunjuk Rasa Tuntut Gus Muwafiq Diproses Hukum
Indonesia
Ormas Islam Solo Berunjuk Rasa Tuntut Gus Muwafiq Diproses Hukum

"Jelas ini tidak bisa dibenarkan. Ini persoalan agama jangan salah ucap. Tausiah Gus Muwafiq di Purwodadi, Jawa Tengah apapun alasanya tidak dibenarkan," tegas Endro.

 Pengamat Intelijen Tantang Polisi Buka-bukaan Proses Penangkapan Dua Penyerang Novel
Indonesia
Pengamat Intelijen Tantang Polisi Buka-bukaan Proses Penangkapan Dua Penyerang Novel

“Isu-isu liar yang beredar di masyarakat yang cenderung menyudutkan Polri harus segera dinetralisir dengan penyampaian fakta secara terang benderang,” tuturnya kepada merahputiih.com

Pemerintah Diminta Jangan Lengah Saat Evaluasi 'New Normal'
Indonesia
Pemerintah Diminta Jangan Lengah Saat Evaluasi 'New Normal'

Pemerintah diminta untuk terus terbuka soal data