Kasus Jiwasraya, Ahli Jelaskan Direksi Punya Hak Diskresi Ubah Kebijakan Strategi Investasi Sidang lanjutan kasus Jiwasraya (Ist)

Merahputih.com - Ahli Asuransi, menegaskan Direksi sebuah perusahaan asuransi memiliki kewenangan melakukan perubahan pedoman investasi, termasuk perubahan kebijakan strategi investasi.

Hak Diskresi ini disampaikan Irvan Raharjo saat menjawab pertanyaan Tim Kuasa Hukum Direksi PT Jiwasraya Tbk periode 2008-2018, Dion Pongkor di dalam persidangan lanjutan kasus Perkara Pidana Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (12/8) malam.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Jiwasraya

Saatu, Dion Pongkor meminta pendapat Irvan ketika ditanya apakah Direksi sebuah perusahaan asuransi bisa merubah pedoman investasi tatkala sebuah perusahaan asuransi mengalami kerugian 6,7 T serta posisi Risk Based Capital (RBC) minus 580.

Pertanyaan ini disampaikannya karena dalam surat dakwaan JPU, perubahan pedoman investasi dianggap menyalahi aturan. "Bapak punya hak (mengubah pedoman investasi disesuaikan dengan keadaan perusahaan),” jawab Irvan.

Dalam persidangan tersebut Irvan menjelaskan Rencana Kerja Perusahaan (RKAP) memang terikat. Namun, Direksi memiliki kekuasaan melakukan perubahan pedoman dan strategi investasi.

Langkah ini dapat dilakukan guna menyelamatkan perusahaan agar tidak semakin terpuruk. “Iya (itu namanya Bussiness Judgment Rule)" jawab Irvan ketika kembali ditanya Dion.

Irvan, Direksi juga bisa melakukan kontrol terhadap semua investasi. Pasalnya, Direksi mempunyai Bussiness Judgment Rule dan protokol investasi.

"Bisa, karena tadi bapak punya bussiness judgement rule dan sama bapak punya protokol investasi," tegas dia. P

persidangan perkara kasus Jiwasraya ini, selain menghadirkan saksi ahli Perasuransian, JPU juga menghadirkan Ahli Keuangan dan Perbankan, Muhammad Kodrat Muis. Kepada kodrat, Dion mempertanyakan pengertian unrealized loss dan unrealized gain dalam laporan keuangan.

Dalam jawabannya, Kodrat menjelaskan, istilah unrealized loss, terdapat dalam laporan laba-rugi. Ini artinya, pendapatan minus karena pendapatannya di luar ekspektasi namun pendapatan ini belum diterima. “Potensi kerugian yang belum direalisasikan,” jelas Kodrat.

Logo Jiwasraya (ANTARA)

Kodrat kemudian menjelaskan unrealized gain, yakni potensi mendapatkan keuntungan yang belum terealiasikan. “Kalau belum teralisasi maka dalam laporan keuangan, belum bisa dicatat sebagai keuntungan ataupun kerugian,” terang dia. D

setelah sidang, Dion Pongkor menjelaskan perubahan pedoman investasi bisa dilakukan Direksi untuk menyelamatkan industri asuransi. Hal ini dimungkinkan lantaran pemegang saham tidak mau menginjeksi modal guna menopang rencana bisnis asuransi.

“Kalau mau dibandingkan, Dirut Hexana (Hexana Tri Sasongko_Red) waktu bersaksi juga mengaku bahwa setelah dilantik langsung merubah pedomam investasi. Alasannya, disesuaikan dengan keadaan ketika masuk Jiwasraya,” kata Dion.

“Sedangkan untuk klien kami, mereka didakwa melakukan ii karena rubah pedoman investasi. Ini jelas tidak adil,” tegasnya menambahkan.

Baca Juga

Saksi Ungkap Eks Dirkeu Jiwasraya Pernah Beli Saham Anak Perusahaan Bakrie Group

Selanjutnya Dion mengatakan pencatuman unrealized loss dalam Laporan Keuangan belum kerugian secara riil. "Karena barang masih milik kita, cuman harga lagi turun, hal ini terjadi dalam kasus investasi Jiwasraya, padahal masih unrealized loss tapi BPK sudah menyatakan rugi secara riil," pungkas Dion. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengusaha di Bandung Diajak Nyumbang Oksigen Medis
Indonesia
Pengusaha di Bandung Diajak Nyumbang Oksigen Medis

"Cadangan yang ada sekarang jelas masih sangat kurang. Oleh karena itu kita menggenjot, mengajak kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung untuk membantu melalui program CSR nya," kata Wali Kota Bandung Oded.

Langkah Selamatkan Sektor Wisata Indonesia
Indonesia
Langkah Selamatkan Sektor Wisata Indonesia

emenkeu juga memberikan insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata sebesar Rp0,4 triliun. Kemudian hibah pariwisata senilai Rp0,1 triliun.

Wagub Sebut Puskesmas Kebon Jeruk Tak Bersalah Vaksinasi Helena Lim
Indonesia
Wagub Sebut Puskesmas Kebon Jeruk Tak Bersalah Vaksinasi Helena Lim

Pemprov DKI Jakarta menyebut, petugas Puskesmas Kebon Jeruk tidak menyalahi aturan dalam kasus pemberian vaksin COVID-19 Sinovac kepada selebgram Helena Lim.

Terancam Kelebihan Beban Pasien, RSD Wisma Atlet Mohon Warga Batasi Pergerakan
Indonesia
Terancam Kelebihan Beban Pasien, RSD Wisma Atlet Mohon Warga Batasi Pergerakan

Pengelola Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran meminta dilakukan pembatasan ketat terhadap kegiatan masyarakat di Jakarta.

DPR Peringatkan Soal Potensi Konflik AS dengan Tiongkok
Indonesia
DPR Peringatkan Soal Potensi Konflik AS dengan Tiongkok

Indonesia mesti mewspadai potensi "perang dunia ketiga" antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah
Indonesia
Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah

Terungkapnya kasus mafia karantina kesehatan membuktikan lemahnya pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

75 Pegawai KPK Akan Laporkan Firli Bahuri ke Dewas
Indonesia
75 Pegawai KPK Akan Laporkan Firli Bahuri ke Dewas

"Dan F (Firli Bahuri) akan kita laporkan ke Dewas. Suratnya tengah kami siapkan," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK) Sujanarko

Ini Sejumlah Vaksin yang Dikembangkan di Indonesia
Indonesia
Ini Sejumlah Vaksin yang Dikembangkan di Indonesia

Pertama, upaya oleh konsorsium Lembaga Eijkman dan Biofarma yang disebut Vaksin Merah Putih.

 Meringankan Beban Warga Terdampak PPKM Darurat
Indonesia
Meringankan Beban Warga Terdampak PPKM Darurat

"Sebagai warga kurang mampu kami sangat terdampak dengan PPKM Darurat. Namun, karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah, hanya bisa mengikuti saja," kata Sugito.

Kasatgas Penyelidik KPK Sebut Hanya Firli Bahuri yang Getol Dorong TWK
Indonesia
Kasatgas Penyelidik KPK Sebut Hanya Firli Bahuri yang Getol Dorong TWK

Menurut dia, hanya Ketua KPK Firli Bahuri yang yang getol mendorong Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).