Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Tetapkan Politikus Nasdem Andi Irfan Tersangka Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kali ini, Korps Adhyaksa menetapkan politikus Partai Nasdem Andi Irfan.

"Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka lagi dengan inisial AI, disangka melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono di kantornya, Rabu (2/9).

Andi Irfan diduga menjadi perantara suap dari Djoko Tjandra terhadap Pinangki. Diketahui, Djoko Tjandra yang telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap memberikan uang senilai USD 500 ribu atau setara Rp 7 miliar untuk Pinangki.

"Diduga adanya percobaan atau pemufakatan jahat dalam dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh oknum jaksa PSM terhadap tersangka yang baru saja ditetapkan oleh penyidik," ujar Hari.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari

Andi disangkakan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung menduga, Djoko Tjandra memberikan uang kepada jaksa Pinangki melalui Andi Irfan.

"Pasal sangkaannya Pasal 15 adanya dugaan permufakatan jahat yang dilakukan PSM dengan JST sebagaimana yang disampaikan dalam rangka mengurus fatwa," kata Hari.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dugaan menerima suap sebesar USD 500 ribu atau setara Rp 7 miliar dari Djoko Tjandra untuk membantu proses pengurusan fatwa di MA.

Sebagai penerima suap, Pinangki disangkakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pinangki juga telah dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Pengurusan fatwa MA itu diduga merupakan permintaan dari Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi terkait hukuman yang dijatuhkan hakim atas kasus korupsi cessie Bank Bali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Propam Polri Investigasi Anggota Polda Metro Jaya Terkait Kematian Laskar FPI
Indonesia
Propam Polri Investigasi Anggota Polda Metro Jaya Terkait Kematian Laskar FPI

“Propam sedang menginvestigasi anggota yang bela diri sesuai Perkap atau tidak,” kata Ferdy

Lieus: Berhenti Hujat Anies Kalau tidak Berdasarkan Fakta
Indonesia
Lieus: Berhenti Hujat Anies Kalau tidak Berdasarkan Fakta

Lieus Sungkharisma memuji Anies Baswedan sebagai gubernur toleran.

Hari Pahlawan, MUI Soroti Polarisasi Masyarakat yang Semakin Runcing
Indonesia
Hari Pahlawan, MUI Soroti Polarisasi Masyarakat yang Semakin Runcing

"Harus menjadikan pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan bersama. Supaya polarisasi dan perbedaan pandangan yang ada saat ini tidak semakin meruncing bahkan memanas," jelas Abbas

Jelang Musim Dingin, Korban Tewas COVID-19 Eropa Capai 300.000
Dunia
Jelang Musim Dingin, Korban Tewas COVID-19 Eropa Capai 300.000

Pihak berwenang juga khawatir bahwa kematian dan infeksi akan terus meningkat saat kawasan itu menuju musim dingin.

Pemerintah Antisipasi Jaga Kinerja Ekspor-Impor di Tengah Wabah Virus Corona
Indonesia
Pemerintah Antisipasi Jaga Kinerja Ekspor-Impor di Tengah Wabah Virus Corona

Sementara ini jalan impor dari Tiongkok belum ada kendala

Maria Lumowa Segera Diperiksa Soal Pembobolan Bank Senilai Rp1,7 Triliun
Indonesia
Maria Lumowa Segera Diperiksa Soal Pembobolan Bank Senilai Rp1,7 Triliun

Pemeriksaan dilakukan usai Maria memilih pengacara dari lis yang diberikan oleh Kedutaan Besar Belanda.

KPK Beberkan Alasan Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri
Indonesia
KPK Beberkan Alasan Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan Penasihat Wadah Pegawai (WP) KPK Nanang Farid Syam.

Merapi Siaga, Obyek Wisata Kaliurang Ditutup Sementara
Indonesia
Merapi Siaga, Obyek Wisata Kaliurang Ditutup Sementara

Penutupan dilakukan pasca peningkatan status Gunung Merapi dari level waspada menjadi level siaga.

Uang Beredar Capai Rp6.393,7 Triliun di Juni 2020
Indonesia
Uang Beredar Capai Rp6.393,7 Triliun di Juni 2020

Uang beredar dalam arti sempit, melambat dari 9,7 persen (yoy) pada Mei 2020 menjadi 8,2 persen (yoy) pada Juni 2020, disebabkan oleh perlambatan giro rupiah.

Mulai Hari Ini, WNA Dilarang Masuk ke Indonesia
Indonesia
Mulai Hari Ini, WNA Dilarang Masuk ke Indonesia

Larangan itu berlaku untuk seluruh WNA dengan enam pengecualian.