Kasus IPDN, KPK Terima Pengembalian Uang Negara Rp 10 Miliar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang kerugian negara dari PT Hutama Karya. Lembaga antirasuah itu menerima cicilan sebesar Rp 10 miliar dari salah satu perusahaan BUMN itu.

Pengembalian uang ini terkait kasus korupsi pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga

Dalami Kasus Korupsi Wali Kota Cimahi, KPK Garap Bos Anak Usaha Hutama Karya

"Telah dilakukan penyetoran melalui rekening penampungan KPK sejumlah Rp 10 Miliar dari PT Hutama Karya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/5).

Hutama Karya menjadi salah satu pihak yang diuntungkan dalam kasus korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir, Riau.

"Untuk proyek pembangunan gedung IPDN di wilayah Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir Riau dari nilai kerugian keuangan negara sekitar sebesar Rp 34,8 Miliar dan Rp 22,1 Miliar," kata Ali.

KPK pun mengapresiasi sikap kooperatif PT Hutama Karya yang secara bertahap melakukan pembayaran kerugian keuangan negara. KPK akan menunggu pelunasan pembayaran dari PT Hutama Karya.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto dan Direktur Keuangan PT Hutama Karya, Hilda Savitri, Selasa (1/3).

Baca Juga

KPK Periksa Eks Dirut PT Hutama Karya Terkait Korupsi Proyek Jembatan

KPK meminta PT Hutama Karya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi ini sejumlah Rp 40.856.059.167,10.

"Tim penyidik menjelaskan kepada keduanya terkait adanya kewajiban PT HK (Hutama Karya) dan tata cara serta tahapan pembayaran pengembalian atas kerugian negara dalam perkara korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011 sejumlah sekitar Rp 40,8 M," ujar Ali Fikri, saat dikonfirmasi, Rabu (2/3).

Adapun dalam kasus korupsi ini KPK telah menjerat mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri Dudy Jocom dan dua mantan pejabat PT Hutama Karya.

Di antaranya, mantan Senior Manager Pemasaran PT Hutama Karya, Bambang Mustaqim dan mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan.

Bambang telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, (7/8/2019). Dia juga dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp 500 juta.

Sementara Budi Rachmat Kurniawan divonis 5 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan pada Jumat (26/7) lalu. Budi Racmat tidak dijatuhi pidana uang pengganti.

Kemudian, Dudy Jocom telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Dudy juga dihukum membayar uang pengganti Rp 4,2 miliar karena terbukti melakukan korupsi. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa Bos Hutama Karya Aspal Beton Terkait Kasus Wali Kota Cimahi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Bus Tabrakan di Purworejo, 1 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Dua Bus Tabrakan di Purworejo, 1 Orang Meninggal Dunia

Terjadi peristiwa tabrakan antara bus Murni Jaya bernomor polisi A 7790 KL dengan bus Efisiensi dengan nomor polisi AA 7023 OD di Jalan Purworejo-Yogyakarta tepatnya di Desa Jenar Wetan, Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis. Kejadian tersebut mengakibatkan seorang korban meninggal dunia. Dia adalah pengemudi bus Murni Jaya atas nama Slamet Heru Subagyo. Korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sedangkan pengemudi bus Efisiensi atas nama Rudi Ruspendi mengalami luka berat

Antisipasi Lonjakan Penumpang Jarak Jauh, PT KAI Tambah Loket Tes Antigen
Indonesia
Antisipasi Lonjakan Penumpang Jarak Jauh, PT KAI Tambah Loket Tes Antigen

Masa berlaku hasil negatif Rapid Test Antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Hal tersebut sesuai dengan SE Kementerian Perhubungan Nomor 97 Tahun 2021.

Wagub Riza Sebut Warga Bermain Sepatu Roda di Jalan Raya Bertindak Arogan
Indonesia
Wagub Riza Sebut Warga Bermain Sepatu Roda di Jalan Raya Bertindak Arogan

Dinas Perhubungan DKI Jakarta meminta pemain sepatu roda untuk memanfaatkan Jakarta International Roller Track Arena (JIRTA) di Sunter, Jakarta Utara.

Peneror Rumah Keluarga Veronica Koman Diduga Gunakan Pelat Palsu
Indonesia
Peneror Rumah Keluarga Veronica Koman Diduga Gunakan Pelat Palsu

Polisi sendiri sudah memeriksa lima orang saksi terkait kasus tersebut

Pulau Lokasi "Jurassic Park Komodo" Kebakaran, Puluhan Ranger Dikerahkan
Indonesia
Pulau Lokasi "Jurassic Park Komodo" Kebakaran, Puluhan Ranger Dikerahkan

Pulau Rinca masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat

Elektabilitas Prabowo Anjlok, Suara Berpotensi Pindah ke Anies
Indonesia
Elektabilitas Prabowo Anjlok, Suara Berpotensi Pindah ke Anies

Menurut Ratno, suara eks pendukung Prabowo mengalir perlahan ke Anies Baswedan.

Selesai Dirawat di Rumah Sakit, Sopir Vanessa Angel Bakal Dites Urine
Indonesia
Selesai Dirawat di Rumah Sakit, Sopir Vanessa Angel Bakal Dites Urine

Kepolisian akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urine kepada Tubagus Joddy yang merupakan sopir dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah.

Jokowi Tinjau Pabrik Porang dan Vaksinasi di Jawa Timur
Indonesia
Jokowi Tinjau Pabrik Porang dan Vaksinasi di Jawa Timur

Kemenkes mencatat kasus COVID-19 di Indonesia naik sebanyak 15.768 kasus di seluruh Indonesia yang menyebabkan jumlah total kasus kini menjadi 3.908.247 kasus per Rabu (18/8).

KPK Mulai Usut Proyek Infrastruktur Bermasalah di Kabupaten Bogor
Indonesia
KPK Mulai Usut Proyek Infrastruktur Bermasalah di Kabupaten Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut proyek infrastruktur bermasalah di bawah kepemimpinan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin. Dalam mengusut itu, tim penyidik memeriksa sejumlah saksi dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Saksi yang diperiksa ialah Kepala Dinas PUPR Soebiantoro, PPK Bina Marga Dinas PUPR Heru Haerudin, tiga PNS Dinas PUPR Gantara Lenggana, Aldino Putra Perdana, serta R. Indra Nurcahya, dan Kabid Bina Marga Krisman Nugraha.

Pertemuan Prabowo-Cak Imin dalam Pandangan Pengamat Politik LIPI
Indonesia
Pertemuan Prabowo-Cak Imin dalam Pandangan Pengamat Politik LIPI

Siti Zuhro menuturkan, pertemuan antara Prabowo dengan Muhaimin merupakan respons terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).