Kasus Intoleran Perusakan Makam di Solo, Kemendikbud Diminta Turun Tangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi makam yang dirusak anak-anak di bawah umur, Senin (21/6). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Terjadinya tindakan intoleransi di salah satu pemakaman di Solo, Jawa Tengah, yang pelakunya anak sekolah dasar (SD) menjadi perhatian berbagai pihak.

Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Antonius Benny Susetyo mengatakan, kasus ini menyangkut pendidikan sejak dini, jangan diajarkan kebencian.

"Harusnya pengawas sekolah dan Kemdikbudristek mengawasi sekolah agar jangan mengajarkan kebencian,” kata Benny Susetyo kepada wartawan, Selasa (22/6).

Baca Juga:

Gibran Tutup Tempat Belajar Anak atas Kasus Intoleran Perusakan Makam

Pria yang akrab disapa Romo Benny itu melihat terkait penerapan toleransi terjadi perbedaan antara realitas dan kenyataan di lapangan.

Artinya, ada persoalan di lapangan yang tengah terjadi terkait toleransi.

Salah satu buktinya adalah, anak-anak yang masih belia mampu melakukan perusakan makam dengan mematahkan nisan dan serta merusak simbol-simbol keagamaan.

Karena itu, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim harus membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan kasus perusakan makam Kristen di Solo tersebut.

Dengan demikian, tindakan tersebut tidak akan terulang kembali karena pemerintah serius turun tangan untuk menyelesaikannya.

“Maka saya berharap Mendikbudristek, harus turun tangan membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan kasus tersebut,” tegas Romo Benny.

Warga memperlihatkan kondisi salah satu makam yang dirusak anak-anak di bawah umur, di TPU Cemoro Kembar di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Senin (21/6). (MP/Ismail)
Warga memperlihatkan kondisi salah satu makam yang dirusak anak-anak di bawah umur, di TPU Cemoro Kembar di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Senin (21/6). (MP/Ismail)

Ia juga menegaskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai pemimpin daerah harus tegas dan tidak boleh kompromi terhadap tindakan intoleransi, meski hal itu dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

“Langkah yang dilakukan Gibran sudah tepat dan sesuai konstitusi,” terang Romo Benny.

Karena itu, ia mengharapkan seluruh pemimpin daerah bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Gibran bila menghadapi persoalan intoleransi.

Tindakan intoleransi, lanjut Romo Benny, tidak sesuai dengan konstitusi bangsa dan negara Indonesia.

Anak-anak bisa melakukan tindakan intoleransi, menggambarkan ada unsur kebencian terhadap agama tertentu yang diajarkan dalam sekolah mereka.

“Ini sangat berbahaya,” tegas Romo Benny.

Seperti diketahui, sebanyak 10 anak di bawah umur diduga melakukan intoleransi dengan melakukan tindakan tidak terpuji merusak makam di TPU Cemoro Kembar, Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon.

Informasi dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni lalu. Kasus bermula saat warga mendapati sekitar 10 anak di bawah umur merusak makam pada pukul 15.00 WIB. Sebanyak 12 makam dirusak.

Anak-anak tersebut merupakan siswa dari rumah belajar nonformal yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kejadian. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Pasar Kliwon.

Menanggapi kejadian tersebut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka angkat bicara dengan menegaskan dari penelusuran sekolah tersebut tidak berizin.

"Mereka (pengasuhnya) buka sekolah tidak berizin. Kita akan proses kasusnya. Tidak bisa dibiarkan," ujar Gibran usai meninjau lokasi kejadian, Senin (21/6).

Baca Juga:

Kasus Intoleran Perusakan Makam, Kapolresta Surakarta: Jangan Sampai Terprovokasi

Gibran sangat menyayangkan kasus ini karena melibatkan anak kecil. Ia menilai kasus ini sebagai bentuk intoleransi. Siswa yang melakukan perusakan bukan warga Solo.

"Yang diproses hukum pengasuhnya. Termasuk anak di bawah umur harus ada pembinaan. Sudah kurang ajar sekali. Ini bentuk intoleransi," kata dia.

Gibran juga meminta pada dinas terkait agar menutup sekolah tersebut. Sementara itu, siswa yang masih di bawah umur akan dilakukan pembinaan.

"Sekolah tutup saja, sudah tidak benar. Sekolah dan gurunya tidak benar. Anaknya akan kita bina," tutup dia.

Kapolresta Surakarta Kombes Ade Safri Simanjuntak membenarkan kejadian itu. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan.

"Kasus itu masih dalam penyelidikan. Nanti kita beritahu hasil penyelidikan," kata Ade. (Knu)

Baca Juga:

Gibran Emosi 10 Bocah Diduga Rusak Makam di TPU Cemoro Kembar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Semua SKPD Pemprov DKI Keberatan Reuni 212, 'Bolanya' di Tangan Anies
Indonesia
Polres Metro Jakarta Pusat Tangkap Artis Residivis Pemakai Narkoba
Indonesia
Polres Metro Jakarta Pusat Tangkap Artis Residivis Pemakai Narkoba

Polisi menangkap seorang artis sinetron berinisial RR karena tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika.

Pemprov DKI Tampik Anies Kirim Surat Minta Dana Anti Rokok ke Bloomberg
Indonesia
Pemprov DKI Tampik Anies Kirim Surat Minta Dana Anti Rokok ke Bloomberg

Pemprov DKI Jakarta menampik jika Gubernur Anies Baswedan meminta jatah dana ke Bloomberg untuk melakukan kampanye antirokok di Ibu kota melalui pengiriman surat.

Jabodetabek Diguyur Hujan, Warga Diminta Waspadai Banjir
Indonesia
Jabodetabek Diguyur Hujan, Warga Diminta Waspadai Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memberikan informasi peringatan dini.

Ratusan Kendaraan Diputar Balik saat Masuki Kawasan Puncak
Indonesia
Ratusan Kendaraan Diputar Balik saat Masuki Kawasan Puncak

Sebanyak 280 kendaraan mengarah ke Puncak, Bogor diputar balik di Simpang Gadog.

Malaysia Wajibkan Tes Swab ke Pekerja Asing
Dunia
Malaysia Wajibkan Tes Swab ke Pekerja Asing

Pemerintah Malaysia mewajibkan tes swab bagi pekerja warga negara asing untuk mengurangi resiko penularan COVID-19.

Malam Ini, Jalan di Depan Katedral dan Istiqlal Ditutup Selama Tiga Bulan
Indonesia
Malam Ini, Jalan di Depan Katedral dan Istiqlal Ditutup Selama Tiga Bulan

"Jadinya ditutup malam ini Jam 10," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Lilik Sumardi, kepada wartawan, Rabu (20/1).

Program Pencegahan Dinilai BKP Tidak Efektif, Ini Respon KPK
Indonesia
Program Pencegahan Dinilai BKP Tidak Efektif, Ini Respon KPK

Perkom tidak menyebutkan secara eksplisit fungsi pencegahan pada Kedeputian Korsup sehingga dikhawatirkan akan membuat pelaksanaan tugas Korsupgah tidak efektif.

Punya Niat Mulia, MUI Dukung Larangan Mudik 2021
Indonesia
Punya Niat Mulia, MUI Dukung Larangan Mudik 2021

Langkah tersebut harus didukung dengan menahan diri untuk tidak bepergian karena dapat menimbulkan kerumunan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru.

BMKG Minta Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem di 23 Wilayah ini
Indonesia
BMKG Minta Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem di 23 Wilayah ini

BMKG memperingatkan potensi hujan petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jakarta pada hari ini