Kasus Gratifikasi THR yang Diduga Libatkan Rektor UNJ Dinilai Memalukan Ilustrasi. ANTARA/Shutterstock/am.

MerahPutih.com - Citra Universitas Negeri Jakarta kembali tercoreng. Lembaga pencetak guru di Indonesia ini menghadapi kasus gratifikasi THR yang diduga melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Gratifikasi tersebut diduga berasal dari Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin untuk diberikan kepada pejabat tinggi di Kemendikbud.

Baca Juga:

Polisi Masih Selidiki Kasus Pemberian THR yang Diduga Libatkan Rektor UNJ

“Kami menyesalkan UNJ terseret kasus yang membuat namanya menjadi semakin terpuruk. Setelah dua tahun lalu, terseret kasus plagiarisme. Kini lebih buruk lagi, Rektor UNJ diduga melakukan gratifikasi THR kepada pejabar Kemendikbub,” ujar Ide Bagus Arief Setiawan, Juru Bicara Forluni UNJ/IKIP Jakarta dalam siaran persnya kepada wartawan, Jumat (22/5).

Ide Bagus mempertanyakan motif di balik gratifikasi ini kepada pejabat Kemendikbud menjelang Hari Raya Lebaran. Kasus gratifikasi ini harus ditelusuri lebih jauh untuk memastikan dunia perguruan tinggi bersih dari budaya korupsi, termasuk Kemendikbud.

Forluni UNJ menilai kasus ini harus menjadi momentum bagi kementerian untuk menggali akar persoalan koruptif di lingkungan perguruan tinggi.

Ide Bagus mengatakan, keluarga besar alumni UNJ mendesak Kemendikbud beserta aparat penegak hukum dan pemerintah mengusut tuntas dugaan kasus gratifikasi di dunia akademis, khususnya di UNJ.

Tindakan gratifikasi THR oleh oknum pejabat tinggi UNJ jelas melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 yang berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin (unj.ac.id)
Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin (unj.ac.id)

Forluni UNJ mendukung sikap tegas Kemendikbud kepada Rektor UNJ dan jajarannya apabila ada bukti keterlibatan dan bersalah dalam kasus ini.

"Tindakan pemecatan dan sanksi akademik layak dijatuhkan karena mencoreng nama UNJ sebagai perguruan tinggi pencetak guru," tutur dia.

Ia ingin ada perbaikan menyeluruh dan mendalam terhadap tata Kelola UNJ. Tidak boleh lagi kasus memalukan ini terjadi.

"Karena UNJ adalah lembaga pencetak tenaga pendidikan yang seharusnya dapat menjadi contoh dan pembentuk karakter,” ujar Ide Bagus yang juga alumni Sejarah UNJ.

Untuk itu, Ide Bagus mengusulkan perbaikan sistem pengawasan di dalam kampus.

Seharusnya, UNJ memiliki Satuan Pengawas Internal yang bekerja independen untuk mengawasi perilaku menyimpang di dalam kampus sekaligus menumbuhkan budaya transparansi pengunaan anggaran.

"Sehingga dapat diakses oleh publik dan terbuka,"kata dia.

Baca Juga:

Respons Kemendikbud setelah Rektor UNJ Ditangkap KPK

Selain itu, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus memperbaiki pola pemilihan rektor perguruan tinggi untuk melihat integritas dan rekam jejaknya.

"Sehingga perguruan tinggi benar-benar menjadi ruang akademis berintegritas tinggi," pungkas dia.

Diketahui, KPK memberikan klarifikasi soal operasi tangkap tangan terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

KPK awalnya diminta bantuan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dugaan akan adanya pemberian uang.

Informasinya uang THR itu akan dibagikan kepada beberapa sejumlah pegawai Kemendikbud.

Berdasarkan hal tersebut, KPK kemudian melakukan OTT. Dalam OTT itu, KPK menangkap Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor.

Saat penangkapan, KPK menemukan uang sebesar USD 1.200 (setara Rp 17.514.000) dan Rp 27,5 juta. Diduga, uang itu merupakan hasil urunan THR yang diminta Rektor UNJ Komarudin.

Namun, berdasarkan pemeriksaan awal, KPK masih belum menemukan keterlibatan penyelenggara negara sebagaimana kewenangan KPK. (Knu)

Baca Juga:

OTT KPK Terhadap Rektor UNJ Dinilai Tidak Berkelas dan Memalukan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Tampik RS Rujukan COVID-19 di Jakarta Penuh
Indonesia
Wagub DKI Tampik RS Rujukan COVID-19 di Jakarta Penuh

Hingga saat ini pun tidak ada pasien COVID-19 yang terbengkalai

Gibran Soroti Kondisi Rutan Klas 1 Surakarta
Indonesia
Gibran Soroti Kondisi Rutan Klas 1 Surakarta

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka melakukan inspeksi di rumah tahanan (Rutan) Klas 1A Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (9/3).

 Tidak Disiplin, Agustus Indonesia Masih Dicengkeram Pandemi COVID-19
Indonesia
Tidak Disiplin, Agustus Indonesia Masih Dicengkeram Pandemi COVID-19

"Optimisme kita untuk meredakan Covid-19 di bulan Juni-Juli adalah tantangan kita bersama, sebab kuncinya adalah disiplin kita semua," ucap Yuri.

Indonesia Urutan Ke-23 Dunia Sebaran Kasus COVID-19
Indonesia
Indonesia Urutan Ke-23 Dunia Sebaran Kasus COVID-19

Angka tersebut turut menyumbang 0,66 persen dari total kasus secara global yang mencapai 23.260.775 positif COVID-19.

Antisipasi Munculnya Klaster Baru COVID-19, Makam Gus Dur Masih Ditutup untuk Umum
Indonesia
Antisipasi Munculnya Klaster Baru COVID-19, Makam Gus Dur Masih Ditutup untuk Umum

Kedatangan tamu dari berbagai daerah tentunya sangat mengkhawatirkan

Jhoni Allen dkk Nekat Gelar KLB Tanpa Izin SBY, Demokrat: Itu Kerumunan Ilegal
Indonesia
Jhoni Allen dkk Nekat Gelar KLB Tanpa Izin SBY, Demokrat: Itu Kerumunan Ilegal

Kisruh Partai Demokrat terus berlanjut. Bahkan, Jhoni Allen dan kawan-kawan yang diduga ingin merebut kekuasan Agus Harimurti Yudhoyono nekat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB)

Tempe Tahu Hilang di Pasar, Muhammadiyah Minta Pemerintah Segera Atasi
Indonesia
Tempe Tahu Hilang di Pasar, Muhammadiyah Minta Pemerintah Segera Atasi

Kondisi itu akan sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan para produsen dan pedagang tahu dan tempe. Termasuk juga pada masyarakat sebagai konsumen.

Mabes Polri Minta Bukti Kasus Dugaan Penyiksaan Laskar FPI ke Komnas HAM
Indonesia
Mabes Polri Minta Bukti Kasus Dugaan Penyiksaan Laskar FPI ke Komnas HAM

Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol, Andi Rian Djajadi mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan permintaan barang bukti kepada Komnas HAM pada Senin (15/2) pagi.

KPK Selidiki Rekanan Kemensos Yang Hanya Pinjam Bendera
Indonesia
KPK Selidiki Rekanan Kemensos Yang Hanya Pinjam Bendera

Salah satu yang akan ditelusuri KPK, yakni mengenai asal usul dan rekam jejak vendor dalam pengadaan dan distribusi bansos.

DKI Mulai Vaksinasi Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Jumat Pagi
Indonesia
DKI Mulai Vaksinasi Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Jumat Pagi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut untuk wilayah ibu kota akan memulai vaksinasi COVID-19 pada Jumat (15/1) mendatang.