Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Diah Pitaloka. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus fetish jarik, memperkuat pentingnya pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Hal itu terungkap dalam diskusi virtual bertema "Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif" di Jakarta, Kamis (6/8). Acara itu dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Baca Juga:

PKS Solo Ngotot Lawan Gibran, Purnomo: Peluangnya Maju Tipis

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Diah Pitaloka yang menjadi pembicara utama di diskusi itu menyatakan, RUU PKS sempat dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Salah satu yang sempat menjadi alasan pembahasan RUU itu mentok adalah perdebatan mengenai hasrat seksual. Dalam perdebatan itu, hasrat seksual didorong tak boleh masuk ke dalam definisi kekerasan seksual.

Namun, berkaca dari kejadian fetish kain jarik, di mana terduga pelaku menemukan fantasi seksualnya dengan memanipulasi dan memaksa korban, maka "hasrat seksual" dalam definisi kekerasan seksual pun menjadi jelas wujudnya.

"Tadinya dalam pembahasan RUU Kekerasan Seksual, hasrat seksual dipertanyakan dengan sangat keras. Maksud hasrat seksual itu apa? Jadi begitu ada kasus fetish ini, kita bisa menerjemahkan kenapa hasrat seksual masuk dalam definisi kekerasan seksual," kata Diah Pitaloka.

Untuk itu, politikus PDI Perjuangan ini mendorong agar RUU PKS kembali dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas 2021. Sementara, masalah lainnya menyangkut konstruksi sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, Diah mengaku pihaknya sudah berdiskusi dengan banyak pakar. Dari hasil diskusi terakhir, usulan dari pakar adalah karakteristik hukum yang berlaku adalah hukum pidana khusus.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Istania DF Iskandar. (Foto: MP/Istimewa)
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Istania DF Iskandar. (Foto: MP/Istimewa)

Dengan begitu, menurut Diah, layaknya pidana terhadap korupsi, maka RUU PKS tak perlu menunggu selesainya pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang juga menjadi alasan lain kenapa RUU PKS sempat dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020.

"Itu menjawab pertanyaan apakah Undang-Undang PKS ini harus menunggu KUHP atau tidak. Ternyata undang-undang ini mengandung kekhususan hukum," imbuh anggota Komisi VIII DPR ini.

Diah lalu mengingatkan, salah satu substansi alasan pentingnya RUU ini adalah karena berdasarkan pengakuan korban, banyak kasus kekerasan seksual berbasis relasi pelaku dan korban yang tidak setara. Sehingga ada dominasi, tekanan, manipulasi.

"Semoga RUU ini menjadi RUU yang diketengahkan sebagai bentuk political will, goodwill, keinginan baik yang diterjemahkan ke dalam ruang politik oleh fraksi-fraksi di DPR RI," katanya.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Istania DF Iskandar, menyampaikan bahwa lembaga itu kerap terhalang bila hendak melindungi korban kekerasan seksual yang mengadu karena ketiadaan dasar hukum. Ada berbagai kasus di mana korban melapor karena berada di bawah ancaman pelaku kekerasan seksual. Sejauh ini, yang bisa dilaksanakan pihaknya adalah mencoba berkoordinasi dengan para psikolog untuk membantu para korban.

Pihaknya mencatat sejumlah poin yang harus menjadi perhatian dalam pembahasan RUU PKS. Pertama adalah soal pemenuhan hak prosedural, hak psikologis, dan restitusi.

Kedua, kasus di Bengkulu dimana keluarga korban justru dikucilkan oleh masyarakat. Ini berarti perlu mengatur kerangka sosio-ekologis dimana masyarakat tidak boleh menyalahkan korban sebagai pemicu kekerasan seksual.

Baca Juga:

PKS Tegaskan Dany Anwar Meninggal Dunia Bukan karena COVID-19

Selanjutnya adalah kasus kekerasan seksual dalam hubungan inses di mana keberulangan sangat tinggi terjadi.

"Penegak hukum juga harus responsif korban. Maksudnya paham hak-hak saksi dan korban, sehingga nanti penanganan perkara menjadi suatu kebutuhan. Penuntut umum dan hakim itu paham tentang apa yang harus dilalui korban. Ini dipaksa ngomong berkali kali, saya membayangkan harus berapa kali si korban ini menyampaikan apa yang terjadi pada dia. Itu menyedihkan," bebernya.

Soal pembuktian hukumnya juga harus diatur jelas. Bagi Livia, keterangan seorang saksi korban saja semestinya sudah cukup untuk membuktikan dugaan kekerasan seksual.

"Victim impact statement, RUU PKS harus mengadopsi konsep partisipasi korban dalam proses peradilan pidana. Dimana si korban dapat memberikan pernyataan kejahatan yang menimpanya, baik berupa tulisan maupun lisan. Pernyataan itu ditujukan kepada hakim dan dibacakan. Ini supaya bisa mendengar langsung bagaimana peristiwa tersebut mengubah hidup seorang korban," tambah Livia. (Pon)

Baca Juga:

Anggota DPRD F-PKS Kena Sanksi Partai Gegara Beda Pilihan, Gibran: Terima Kasih Atas Dukungannya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PON Jadi Kesempatan Tingkatkan Usaha UMKM di Papua
Indonesia
PON Jadi Kesempatan Tingkatkan Usaha UMKM di Papua

Sesuai dengan visi gubernur, kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan Papua dapat dilaksanakan berdasarkan asas keadilan.

Perempuan Tani HKTI Bagikan 1.000 Paket Sembako
Indonesia
Perempuan Tani HKTI Bagikan 1.000 Paket Sembako

Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membagikan 1.000 paket sembako di wilayah Jabodetabek sebagai bentuk solidaritas terhadap mereka yang membutuhkan bantuan selama masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022
Indonesia
Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022

Permasalahan jadwal Pilkada Aceh tidak bisa ditarik ulur lagi 2022 atau 2024, karena sesuai dengan amanah UUPA digelar lima tahun sekali, atau tetap 2022.

[Hoaks atau Fakta]: Raja Arab Resmikan Gereja Katolik
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Raja Arab Resmikan Gereja Katolik

Gereja St Paul terletak di Musaffah, di ibu kota UEA, Abu Dhabi. Peresmian gereja tersebut juga dilaporkan oleh media UEA seperti Khaleej Times dan The National.

Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.032 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.032 Jiwa

Dengan positivity rate 8,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.032 jiwa.

Warga Kota Bandung Diizinkan Lewati Penyekatan Jika Kondisi Darurat
Indonesia
Warga Kota Bandung Diizinkan Lewati Penyekatan Jika Kondisi Darurat

Selama dalam kondisi sangat darurat, urusan kesehatan, dan terkait keselamatan jiwa. Warga hanya perlu merapihkannya kembali.

Kasus COVID-19 Terus Melonjak, Kapolda Metro Beri Peringatan Serius Seluruh Kapolres
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Melonjak, Kapolda Metro Beri Peringatan Serius Seluruh Kapolres

Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan infeksi paling tinggi yaitu 2.959 kasus dari total penambahan seluruh Indonesia sebanyak 10.617.

Polisi Bantah Ada Penjarahan di Thamrin City
Indonesia
Polisi Bantah Ada Penjarahan di Thamrin City

Kapolsek Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari memastikan tak ada aksi penjarahan di Thamrin City.

Vaksinasi COVID-19 Gratis Dilakukan di Puskesmas
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Gratis Dilakukan di Puskesmas

Pemerintah pusat pun telah menyiapkan skema pembagian vaksin bagi masyarakat. Nantinya, terdapat beberapa alur sebelum vaksin disuntikkan ke tubuh.

Sudah Tewas, Laskar FPI Pengawal Rizieq Dinilai Tak Pantas Dijadikan Tersangka
Indonesia
Sudah Tewas, Laskar FPI Pengawal Rizieq Dinilai Tak Pantas Dijadikan Tersangka

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menyoroti penyelidikan dan penyidikan yang menetapkan enam pengawal Rizieq Shihab sebagai tersangka.