Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (8/2). (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp600 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan," kata hakim Ignasius Eko Purwanto saat membacakan putusan, Senin (8/2).

Pinangki dinyatakan terbukti menerima suap USD500 ribu dari USD1 juta yang dijanjikan oleh terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

Baca Juga:

ICW Desak Hakim Vonis Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat dan pencucian uang atas uang suap yang diterimanya dari Djoko Tjandra.

"Menyatakan Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kroupsi seperti didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider, dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketikga subsider," ujar hakim Eko.

Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Pinangki terbukti melanggar pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia juga terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat melanggar pasal 15 jo pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor. Pinangki juga terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Vonis hakim lebih tinggi dibanding dengan tuntutan jaksa. Diketahui, jaksa menuntut Pinangki dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Juga:

Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra

Pinangki diyakini jaksa menerima suap USD450 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA). Selain itu, Pinangki juga dituntut melakukan tindak pidana pencucian uang. Dia dituntut pasal pencucian uang, yaitu pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.

Tuntutan Pinangki ini sempat dinilai terlalu rendah. Sejumlah pihak mendesak agar hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa Tegaskan Pinangki Terima Uang USD500 Ribu dari Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun
Indonesia
Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun

Dimana pada masa PPKM level 3 itu juga masih diberlakukan ketentuan sektor esensial dan kritikal

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut 2 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut 2 Tahun Penjara

Rizieq Shihab dituntut dua tahun penjara dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Wagub DKI Akui Mafia Tanah Sudah Lama Ada di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Akui Mafia Tanah Sudah Lama Ada di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta mengakui perkara tanah sudah sejak lama terjadi di ibu kota atau bukan hal baru.

Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta, Sejumlah Sektor Kembali Dibuka
Indonesia
Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta, Sejumlah Sektor Kembali Dibuka

Dalam Keputusan Gubernur tersebut, tercantum bahwa selama masa perpanjangan PPKM Level 4, masyarakat yang akan melakukan aktivitas di setiap tempat atau sektor-sektor yang telah ditetapkan, harus sudah divaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama.

Luhut Tawarkan Riset Obat Herbal ke Tiongkok
Indonesia
Luhut Tawarkan Riset Obat Herbal ke Tiongkok

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan area seluas 500 hektare di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang akan difungsikan sebagai Pusat Herbal dan Hortikultura.

Penganiayaan Muhammad Kece, Penjaga Rutan Bareskrim Diperiksa Propam
Indonesia
Penganiayaan Muhammad Kece, Penjaga Rutan Bareskrim Diperiksa Propam

Belajar dari kasus ini semua supaya tidak terulang kembali

Ketua Komisi IX DPR: Soal Gaji Bukan Untuk Diumbar ke Publik
Indonesia
Ketua Komisi IX DPR: Soal Gaji Bukan Untuk Diumbar ke Publik

"Di luar pernyataan itu benar semua, saya tetap menyayangkan sikap Krisdayanti yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI, tidak bisa menjaga etika," kata Felly.

Diduga Asyik Dugem, Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar Dicopot
Indonesia
Diduga Asyik Dugem, Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar Dicopot

Polda Sumatera Utara mencopot Kasatnarkoba Polres Pematangsiantar, AKP David Sinaga imbas video viral mirip dirinya yang tengah asyik dugem di tempat hiburan malam

Jokowi Ingatkan Penerima Bansos Tunai Tidak Beli Rokok
Indonesia
Jokowi Ingatkan Penerima Bansos Tunai Tidak Beli Rokok

"Saya perintahkan kepada para menteri dan gubernur agar mengawal pengiriman ini agar cepat, tepat sasaran dan diawasi, tidak ada potongan apa pun,” kata Presiden.

[Hoaks atau Fakta]: Anies Juara Lomba Mewarnai
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Anies Juara Lomba Mewarnai

Dari penelusuran Mafindo diketahui foto tersebut merupakan hasil suntingan dari dua sumber foto yang berbeda.