Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (8/2). (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp600 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan," kata hakim Ignasius Eko Purwanto saat membacakan putusan, Senin (8/2).

Pinangki dinyatakan terbukti menerima suap USD500 ribu dari USD1 juta yang dijanjikan oleh terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

Baca Juga:

ICW Desak Hakim Vonis Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat dan pencucian uang atas uang suap yang diterimanya dari Djoko Tjandra.

"Menyatakan Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kroupsi seperti didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider, dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketikga subsider," ujar hakim Eko.

Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Pinangki terbukti melanggar pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia juga terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat melanggar pasal 15 jo pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor. Pinangki juga terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Vonis hakim lebih tinggi dibanding dengan tuntutan jaksa. Diketahui, jaksa menuntut Pinangki dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Juga:

Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra

Pinangki diyakini jaksa menerima suap USD450 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA). Selain itu, Pinangki juga dituntut melakukan tindak pidana pencucian uang. Dia dituntut pasal pencucian uang, yaitu pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.

Tuntutan Pinangki ini sempat dinilai terlalu rendah. Sejumlah pihak mendesak agar hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa Tegaskan Pinangki Terima Uang USD500 Ribu dari Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KAI Layani 40 Ribu Pelanggan pada Puncak Arus Balik Libur Natal 2020
Indonesia
KAI Layani 40 Ribu Pelanggan pada Puncak Arus Balik Libur Natal 2020

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melayani 40.600 pelanggan pada masa puncak arus balik libur Natal 2020 yaitu keberangkatan 27 Desember 2020.

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo

Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap terduga teroris bernama Siswanto (65), warga Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pengamat Intelijen Singgung Potensi Sabotase dalam Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Pengamat Intelijen Singgung Potensi Sabotase dalam Kebakaran Gedung Kejagung

Pemerintah perlu belajar dari swasta untuk lebih patuh dan quick response

Pejabat AS Ditangkap Gara-Gara Sesumbar Bawa Senjata ke Pelantikan Biden
Indonesia
Pejabat AS Ditangkap Gara-Gara Sesumbar Bawa Senjata ke Pelantikan Biden

Griffin berjanji akan kembali ke Ibu Kota dengan membawa senapan dan revolver untuk memprotes pelantikan Biden.

Lebaran, Jokowi Ajak Masyarakat Belanja Online
Indonesia
Lebaran, Jokowi Ajak Masyarakat Belanja Online

Menjelang Lebaran, perekonomian masyarakat diharapkan kembali pulih. Ini ditandai dengan meningkatkan transaksi ekonomi di masyarakat.

Kemenkes Beri Penanganan COVID DKI Nilai E, Wagub DKI: Kita Evaluasi
Indonesia
Kemenkes Beri Penanganan COVID DKI Nilai E, Wagub DKI: Kita Evaluasi

Pemprov DKI akan melakukan evaluasi penanganan COVID-19 di Ibu Kota setelah mendapatkan nilai E yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Polrestabes Bandung Amankan 150 Kg Tembakau Gorila Siap Edar
Indonesia
Polrestabes Bandung Amankan 150 Kg Tembakau Gorila Siap Edar

Peredaran tembakau sintetis dilakukan dengan modus penjualan secara daring atau pun penjualan secara langsung.

Was-was Baswaslu dan Komnas HAM, Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka
Indonesia
Was-was Baswaslu dan Komnas HAM, Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka

Para peserta pilkada lebih banyak melakukan kampanye tatap muka secara terbatas daripada kampanye secara daring.

Bareskrim Periksa 3 Anggota Polda Metro Jaya yang Diduga Terlibat Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Bareskrim Periksa 3 Anggota Polda Metro Jaya yang Diduga Terlibat Penembakan Laskar FPI

Bareskrim Polri telah memeriksa tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang berstatus terlapor dalam kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Kapolda Metro Tekankan Disiplin Prokes saat Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Kapolda Metro Tekankan Disiplin Prokes saat Libur Natal dan Tahun Baru

"Prinsipnya aturannya sudah ada bagaimana beraktivitas," ujar Fadil