Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jumat (22/1). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp3 miliar yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur. Uang Rp3 miliar itu disita dari bekas Caleg Partai Gerindra sekaligus Direktur Utama PT Gardatama Nusantara, Syammy Dusman.

Uang itu disita saat penyidik memeriksa Syammy Dusman sebagai saksi dalam kasus suap benur pada Selasa (23/3) kemarin. Dia diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Baca Juga

KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

"Syammy Dusman, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP dkk. Pada yang bersangkutan dilakukan penyitaan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/3).

Sebelumnya, penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen dan uang dari Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Divisi (Kadiv) Keuangan PT Gardatama Nusantara, Mulyanto. Dokumen dan uang itu disita penyidik dari Mulyanto pada Jumat (19/3).

Belakangan, KPK intens menelusuri sejumlah aliran uang dugaan suap terkait perizinan ekspor benih bening lobster. Uang dugaan suap itu disinyalir mengalir ke sejumlah aset milik Edhy Prabowo dan ke pihak-pihak lain. Uang itu juga disebut-sebut turut mengalir ke PT Gardatama Nusantara.

Tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Edhy Prabowo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Edhy Prabowo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Ketujuh tersangka itu yakni, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP); Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Misanta Pribadi (AMP).

Kemudian, Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi (SWD); Staf Istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF); dan pihak swasta Amiril Mukminin (AM). Sementara satu tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjito (SJT).

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya, Iis Rosita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Pon)

Baca Juga

Eks Caleg Gerindra Miftah Sabri Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual
Indonesia
DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual

Tamliha mengimbau KPI harus memberi sanksi tegas dengan memecat pelaku, bila memang apa yang diungkap MS terbukti benar. "Jika terbukti lakukan tindakan tegas sampai pemecatan," kata Tamliha.

Pesantren di Jabar Didorong Bisa Buka Lapangan Kerja
Indonesia
Pesantren di Jabar Didorong Bisa Buka Lapangan Kerja

Selain makanan, minuman, fashion, ada juga yang menonjol saat ini bidang pertanian

Polda Jabar Cek Laporan Demokrat Terhadap Wamendes
Indonesia
Polda Jabar Cek Laporan Demokrat Terhadap Wamendes

Polda Jawa Barat masih melakukan pengecekan terkait laporan DPD Partai Demokrat Jabar terhadap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi.

Pemerintah Tunjuk Dua RS untuk Pemeriksaan Spesimen Hepatitis Akut
Indonesia
Pemerintah Tunjuk Dua RS untuk Pemeriksaan Spesimen Hepatitis Akut

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes)terus melakukan investigasi terkait tiga kasus hepatitis akut pada anak.

Belum Tentukan Siapa Figur di Pilpres, PKS Fokus Perjuangkan PT 0 Persen
Indonesia
Belum Tentukan Siapa Figur di Pilpres, PKS Fokus Perjuangkan PT 0 Persen

PKS belum menentukan siapa figur yang akan diusung nantinya untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.

Pengadaan Gorden Mewah DPR Berlanjut, PSI Klaim Temukan Sejumlah Kejanggalan
Indonesia
Pengadaan Gorden Mewah DPR Berlanjut, PSI Klaim Temukan Sejumlah Kejanggalan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan pengadaan gorden mewah di rumah jabatan anggota DPR RI, Kalibata, Jakarta, berlanjut.

Badai Angin Kencang Masih Ancam Jabodetabek Hingga Dua Hari Lagi
Indonesia
Badai Angin Kencang Masih Ancam Jabodetabek Hingga Dua Hari Lagi

BMKG menilai kejadian badai angin dipicu sistem awan konvektif jenis cumulonimbus

Ridwan Kamil Minta Guru Cabul Dihukum Seberat-beratnya
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Guru Cabul Dihukum Seberat-beratnya

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengutuk keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan tersangka HW tersebut.

Hal Meringankan Vonis Juliari karena Menderita Dicaci Maki Masyarakat
Indonesia
Hal Meringankan Vonis Juliari karena Menderita Dicaci Maki Masyarakat

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal meringankan, hakim menyebut Juliari belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Menurut Hakim, Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki dan dihina oleh masyarakat.

5 Pati TNI AD Berpeluang Jabat KSAD
Indonesia
5 Pati TNI AD Berpeluang Jabat KSAD

Lima perwira tinggi TNI AD berpeluang untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi kepala Staf (KSAD) TNI AD.