Kasus Edhy Prabowo, KPK Periksa Finance PT Perishable Logistic Indonesia Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Finance PT Perishable Logistic Indonesia (PLI), Kasman, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur, Senin (7/12).

Kasman akan diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP, (Edhy Prabowo)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (7/12).

Baca Juga

KPK Amankan Uang Rp4 Miliar dan 8 Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo

Penyidik KPK disinyalir bakal mendalami soal keterkaitan atau hubungan tempat Kasman bekerja dengan PT Aero Citra Kargo (ACK).

Selain Kasman, KPK juga menjadwalkan terhadap sejumlaj saksi lain. Yakni, Betha Maya Febiana selaku pegawai PT Dua Putera Perkasa (DPP); Qushairi Rawi selaku pegawai MKP; Yudi Surya Atmaja (wiraswasta); Lutpi Ginanjar (Mahasiswa); Jan Saragih (karyawan swasta); dan Agustinus Jiuwengky (swasta). Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Edhy Prabowo.

Diketahui, sengkarut keterlibatan PT ACK dalam kasus dugaan suap ekspor benur diduga melibatkan PT PLI. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman cargo port to port itu ditengarai berkongsi dengan PT Aero Citra Kargo sebagai forwarder dari eksportir benur ke negara-negara tujuan.

"Forwardernya dari ACK kan memang PLI," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (1/12).

Keterkaitan PT PLI dengan ACK dalam kasus ini mengemuka setelah Oprasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satgas KPK beberapa waktu lalu. Salah satu pihak yang diamankan lantaran diduga mengetahui praktik suap mantan Menteri KP Edhy Prabowo dengan chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP) Suharjito adalah pengendali PT PLI, Dipo Tjahjo Pranoto. Namun, Dipo yang sebelumnya sempat menjabat direktur PT ACK dilepaskan dan hanya berstatus saksi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

PT ACK diduga memopoli bisnis kargo ekspor benur atas restu Edhy Prabowo dengan tarif Rp 1.800 per ekor. Pengendali PT ACK, Siswadhi pengendali PT ACK telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja.

Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 Mei 2020.

Edhy menunjuk stafsusnya, Andreau Pribadi Misata sebagai KetuaPelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Safri yang juga stafsusnya sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Penggunaan PT ACK sebagai satu-satunya perusahaan kargo ekspor benur membuat tarif ekspor semakin mahal.

Baca Juga

KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Edhy Prabowo sendiri diduga memiliki saham di PT ACK melalui nominee atau pinjam nama Amri dan Ahmad Bahtiar. Kedua nama itu yang kemudian menerima uang sebesar Rp 9,8 miliar dari PT ACK yang diduga berasal dari sejumlah eksportir.

Salah satunya Chairman PT Dua Putra Perkasa, Suharjito yang telah menyandang status tersangka. Perusahaan Suharjito itu telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT ACK. Dalam pengembangan kasus ini, KPK membuka peluang menjerat tersangka baru. Termasuk menjerat PT ACK sebagai tersangka korporasi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai
Indonesia
PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai

Kabar koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Gerindra kembali menghangat.

[Hoaks atau Fakta]: Pakai Masker Bikin Infeksi
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Pakai Masker Bikin Infeksi

sSebagian orang adalah pembawa Staph pada saluran hidung sehingga orang tersebut berpotensi untuk lebih banyak infeksi staph dari pemakaian masker, secara potensial tetapi tidak secara keseluruhan.

Rumah Sehat untuk Keluarga Tidak Terpapar COVID-19 di Bandung
Indonesia
Rumah Sehat untuk Keluarga Tidak Terpapar COVID-19 di Bandung

Rumah sehat digunakan bagi warga yang sehat untuk memisahkan diri dengan keluarganya yang terkonfirmasi COVID-19.

Vaksin Masih Terbatas, Anies: Tak Usah Dulu Ributkan Sanksi Penolak Vaksinasi
Indonesia
Vaksin Masih Terbatas, Anies: Tak Usah Dulu Ributkan Sanksi Penolak Vaksinasi

"Sekarang vaksinnya masih sedikit kok, yang mau aja yang divaksin gampang kan," jelas Anies.

Di HUT PDIP, Megawati Sebut Turba Cara Paling Efektif Menangkan Pemilu 2024
Indonesia
Di HUT PDIP, Megawati Sebut Turba Cara Paling Efektif Menangkan Pemilu 2024

PDIP sebagai partai pemenang pemilu dua periode juga telah bersiap menyongsong kontestasi politik lima tahunan Pemilu 2024.

Bergantung Pada Wisata, Pemkot Bandung Minta Bantuan Dana ke Kemenparekraf
Indonesia
Bergantung Pada Wisata, Pemkot Bandung Minta Bantuan Dana ke Kemenparekraf

Di masa pandemi ini perekonomian Kota Bandung mengalami penurunan. Sehingga perlu adanya bantuan, kerja sama, dan kolaborasi

Polisi: Densus 88 Miliki Kemampuan Mengupas Aktivitas Terorisme
Indonesia
Polisi: Densus 88 Miliki Kemampuan Mengupas Aktivitas Terorisme

Densus kini menunggu perintah dari Kapolri

KPK Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Azis bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Alasan UKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Ekspor Versi Menkeu Sri
Indonesia
Alasan UKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Ekspor Versi Menkeu Sri

Pemerintah berharap UKM dapat melakukan penterasi di pasar global, ini bukan sesuatu yang mustahil.

KPK Serahkan Kasus Bupati Nganjuk ke Bareskrim Polri
Indonesia
KPK Serahkan Kasus Bupati Nganjuk ke Bareskrim Polri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mennyerahkan perkara dugaan suap jual beli jabatan yang menyeret Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.