Kasus Edhy Prabowo, KPK Buka Peluang Jerat PT ACK Tersangka Korporasi KPK menunjukkan barang bukti sepeda dalam penangkapan Menteri KP Edhy Prabowo dan jajaran KKP lain, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk menetapkan PT Aero Citra Kargo (ACK) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penetapan PT ACK sebagai tersangka korporasi dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dimungkinkan apabila ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup.

Baca Juga

KPK Bakal Telisik Jika Ada Aliran Duit ke Ali Ngabalin

"KPK tidak segan untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam perkara ini termasuk tentu jika ada dugaan keterlibatan pihak korporasi," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu (2/12).

KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, dua Staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta dan Safri; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP; dan Amiril Mukminin selaku pihak swasta serta Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Menteri Edhy Prabowo tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: KKP)).
Menteri Edhy Prabowo tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: KKP)).

Diketahui, untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Perusahaan Suharjito, PT Dua Putra Perkasa Pratama telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT ACK

Penggunaan PT ACK sebagai satu-satunya perusahaan kargo ekspor benur membuat tarif ekspor semakin mahal. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Pon)

Baca Juga

Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Panggil Saksi Terkait Dugaan Keterlibatan PT PLI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MUI Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Tak Batalkan Puasa
Indonesia
MUI Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Tak Batalkan Puasa

Saat ini, Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 menyatakan vaksin tidak membatalkan puasa. Kecuali dimasukan melalui mulut

Bulan Depan, KAI Daop VI Siapkan Tes COVID-19 dengan GeNose
Indonesia
Bulan Depan, KAI Daop VI Siapkan Tes COVID-19 dengan GeNose

PT Kereta Api (KAI) Daop IV Yogyakarta akan menyediakan alat pendeteksi COVID-19 dengan hembusan nafas bernama GeNose.

Kabiro Humas MA Abdullah Meninggal Dunia
Indonesia
Kabiro Humas MA Abdullah Meninggal Dunia

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Dr. Abdullah meninggal dunia pada Sabtu (31/10) pukul 01.45 WIB di Rumah Sakit Siloam, Surabaya, Jawa Timur.

Update COVID-19 DKI: Total Pasien Sembuh Capai 369.929 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Total Pasien Sembuh Capai 369.929 Orang

Dengan positivity rate 10,5 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.337 jiwa.

DPR Ungkap Ada "Kuda Hitam" Berpotensi Jadi Kapolri Baru
Indonesia
DPR Ungkap Ada "Kuda Hitam" Berpotensi Jadi Kapolri Baru

Sosok calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis masih misterius.

'Hilang' Sejak Oktober, Jack Ma Akhirnya Muncul dalam Video Amal Yayasan
Indonesia
Pengacara BPN Kecewa Majelis Hakim Tolak Dengarkan Keterangan Saksi Ahli
Indonesia
Pengacara BPN Kecewa Majelis Hakim Tolak Dengarkan Keterangan Saksi Ahli

"Kami tim kuasa hukum Paryoto sangat menyayangkan tindakan penolakan," kata kuasa hukum Paryoto, Wardaniman Larosa

Kapolri dan Kapolda Diminta Bagikan Sembako Secara Merata Bagi Warga Terdampak PPKM
Indonesia
Kapolri dan Kapolda Diminta Bagikan Sembako Secara Merata Bagi Warga Terdampak PPKM

"Tentunya, pembagian sembako dalam bluskan tersebut, sudah tidak sejalan dengan slogan Polri Presisi dan mencederai nilai-nilai dari Pancasila yaitu sila ke 5," tandasnya.

8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan
Indonesia
8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan

Kategori ini berdasarkan pada penyebaran COVID-19, Kamtibmas, dan rawan kategori bencana di sekitar TPS.

BPIP Sebut Rencana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Hanya Ilusi Belaka
Indonesia
BPIP Sebut Rencana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Hanya Ilusi Belaka

Isu amendemen perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode masih jadi perbincangan masyarakat luas.