Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Dalami Peran Sekjen KKP Antam Novambar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Antaranews

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami peran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar, dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.

Hal itu disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, menanggapi penyitaan uang Rp52,3 miliar dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Baca Juga:

Dalami Kasus Benur, KPK Periksa Pejabat KKP Jadi Saksi Edhy Prabowo

Edhy Prabowo diduga memerintahkan Antam, selaku Sekjen KKP untuk membuat surat perintah tertulis terkait penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir kepada Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

Selanjutnya, Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima garansi bank tersebut.

KPK menduga garansi bank itu sebenarnya. merupakan komitmen fee dari para eksportir. Total uang yang terkumpul dari aturan itu adalah Rp52,3 miliar dan saat ini telah disita KPK.

"Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/3).

Ilustrasi Gedung KPK. (Antaranews)

Ali mengatakan sejauh ini peran Sekjen KKP yang diketahui adalah menandatangani surat perintah tersebut. Dia memastikan KPK akan mendalami apabila ditemukan dugaan peran yang lebih signifikan.

"Nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut kepda para saksi apakah kemudian ada unsur kesengajaan misalnya dalam konstruksi secara keseluruhan proses di dalam dugaan korupsi seluruh peristiwa yang ada di perkara ini," kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP; dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Baca Juga:

Kiara Ingatkan Menteri KP Segara Cabut Aturan Izin Ekspor Benur

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Revisi Aturan Kartu Prakerja Bisa Tekan Penyelewengan
Indonesia
Revisi Aturan Kartu Prakerja Bisa Tekan Penyelewengan

Revisi aturan diharapkan menghasilkan peserta yang jujur sesuai dengan kondisi yakni pekerja dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tito Tegaskan Vaksin Bukanlah Obat
Indonesia
Tito Tegaskan Vaksin Bukanlah Obat

Pemerintah saat ini masih berjuang melawan pandemik COVID-19

Masih Diproses Kemendagri, Pelantikan Orient P. Riwu Ditunda
Indonesia
Masih Diproses Kemendagri, Pelantikan Orient P. Riwu Ditunda

Pelantikan bupati dan wakil bupati pada tahap pertama yang akan digelar pada Jumat, 26 Februari ini hanya untuk lima kabupaten.

Tradisi 3 Hari Observatorium Bosscha Teropong Hilal
Indonesia
Tradisi 3 Hari Observatorium Bosscha Teropong Hilal

Sementara pada tahun-tahun sebelum pandemi, pengamatan hilal kerap menimbulkan perhatian masyarakat luas.

Mantan Pimpinan Sesalkan Pegawai KPK Jadi ASN
Indonesia
Mantan Pimpinan Sesalkan Pegawai KPK Jadi ASN

Hal tersebut sebagai sebuah ironi lantaran KPK pernah mendapat predikat best practice lembaga antirasuah dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

WN Tiongkok Ditangkap Buntut Tewasnya ABK WNI Kapal Lu Huang Yuan Yu 118
Indonesia
WN Tiongkok Ditangkap Buntut Tewasnya ABK WNI Kapal Lu Huang Yuan Yu 118

Pria paruh baya tersebut diduga melakukan penganiayaan pada ABK sejak bulan Januari hingga Juli 2020.

Begini Kriteria Utang UMKM Yang Dijamin Pemerintah
Indonesia
Begini Kriteria Utang UMKM Yang Dijamin Pemerintah

Pemerintah juga menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan dan anggaran dana cadangan penjaminan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan pemerintah ini.

Kemenhub Janji Konsisten Batasi Penumpang Saat New Normal
Indonesia
Kemenhub Janji Konsisten Batasi Penumpang Saat New Normal

Sekarang semua operator transportasi harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat

Minta Pemprov Percepat Pengerukan Sungai, PKB DKI: Jakarta Seperti Mangkok
Indonesia
Minta Pemprov Percepat Pengerukan Sungai, PKB DKI: Jakarta Seperti Mangkok

Hasbiallah meminta Pemprov DKI mengeruk sungai dalam dua hari ke depan

Pasar Wage Purwokerto Kebakaran
Indonesia
Pasar Wage Purwokerto Kebakaran

Petugas kebakaran mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran guna mengatasi si jago merah yang melahap Pasar Wage Purwokerto.