Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Smith Naik ke Penyidikan Bahar bin Smith menjalani tes kesehatan, sesaat setelah tiba di Lapas Klas IIA Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020) (ANTARA/HO - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

MerahPutih.com - Polda Jawa Barat menaikkan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bahar Smith ke tahap penyidikan.

"Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan," kata Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/12).

Baca Juga

Bahar bin Smith Hirup Udara Bebas Hari Ini

Penyidik Polda Jawa Barat, lanjut Suntana, sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Bahar bin Smith di kediamannya di Bogor pada Selasa (28/12).

Adapun penyerahan SPDP itu pun beredar dalam rekaman video yang tersebar di media sosial. Dalam rekaman tersebut polisi dari reserse kriminal nampak memberikan secara langsung SPDP kepada Bahar.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana. (ANTARA/HO-Humas Polda Jawa Barat)
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana. (ANTARA/HO-Humas Polda Jawa Barat)

Tetapi, Suntana belum menyebutkan secara rinci ujaran kebencian yang dilakukan Bahar. Namun dengan dimulainya penyidikan, artinya polisi telah menemukan unsur pidana terhadap Bahar."Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor," ujarnya.

Baca Juga

Istri Sebut Habib Bahar bin Smith Dizalimi Jokowi

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA. Dengan naiknya kasus itu ke penyidikan, polisi menerapkan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (*)

Baca Juga

Bandingkan dengan Bahar bin Smith, Eks Bos KPK Nilai Tuntutan Peneror Novel Tak Masuk Akal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
HET Dicabut, Politikus PKS Heran Tiba-tiba Stok Minyak Goreng Melimpah
Indonesia
HET Dicabut, Politikus PKS Heran Tiba-tiba Stok Minyak Goreng Melimpah

Sakyat seolah diminta memilih antara barang susah didapat, tetapi harga murah atau barang banyak tapi harga mahal.

Orang Tua Diminta Waspadai Kasus Hepatitis Akut Pada Anak
Indonesia
Orang Tua Diminta Waspadai Kasus Hepatitis Akut Pada Anak

Kementerian Kesehatan tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit hepatitis akut yang menyerang anak-anak.

Hakim: Korupsi Azis Syamsuddin Rusak Citra DPR
Indonesia
Hakim: Korupsi Azis Syamsuddin Rusak Citra DPR

Azis Syamsuddin dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara, denda sebesar Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan.

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Giring PSI
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Giring PSI

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 di Jakarta, Rabu (31/8)

Brigjen Hendra Kurniawan Resmi Diberhentikan dari Polri
Indonesia
Brigjen Hendra Kurniawan Resmi Diberhentikan dari Polri

Brigjen Hendra Kurniawan menjalani sidang etik terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kasus Omicron DKI Versi Pusat Beda, Anak Buah Anies Angkat Suara
Indonesia
Kasus Omicron DKI Versi Pusat Beda, Anak Buah Anies Angkat Suara

Perbedaan data sebaran kasus Omicron di DKI itu disebabkan adanya perbedaan cut off data

Jelang Idul Adha, Penumpang di Terminal Kalideres Meningkat 200 Persen
Indonesia
Jelang Idul Adha, Penumpang di Terminal Kalideres Meningkat 200 Persen

Jelang Hari Raya Idul Adha, Jumlah penumpang bus meningkat sedikitnya 200 persen di Terminal Kalideres untuk tujuan keberangkatan ke kota-kota di Pulau Sumatera dan Jawa menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini.

PSI Tolak Pembangunan ITF Libatkan Investor: Kita akan Rugi
Indonesia
PSI Tolak Pembangunan ITF Libatkan Investor: Kita akan Rugi

“Apabila menggandeng investor untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, maka investor akan menarik tipping fee pengelolaan sampah kepada Pemprov DKI Jakarta, kita akan rugi,” kata Justin

DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Dirut Krakatau Steel usai Insiden Pengusiran
Indonesia
DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Dirut Krakatau Steel usai Insiden Pengusiran

Oleh karena itu, DPR RI meminta Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mengevaluasi Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim

Gerindra Kritik Wagub Jabar: Perundungan Anak Bukan Candaan
Indonesia
Gerindra Kritik Wagub Jabar: Perundungan Anak Bukan Candaan

Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum yang terkesan menyepelekan kasus perundungan anak