Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Smith Naik ke Penyidikan Bahar bin Smith menjalani tes kesehatan, sesaat setelah tiba di Lapas Klas IIA Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020) (ANTARA/HO - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

MerahPutih.com - Polda Jawa Barat menaikkan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bahar Smith ke tahap penyidikan.

"Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan," kata Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/12).

Baca Juga

Bahar bin Smith Hirup Udara Bebas Hari Ini

Penyidik Polda Jawa Barat, lanjut Suntana, sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Bahar bin Smith di kediamannya di Bogor pada Selasa (28/12).

Adapun penyerahan SPDP itu pun beredar dalam rekaman video yang tersebar di media sosial. Dalam rekaman tersebut polisi dari reserse kriminal nampak memberikan secara langsung SPDP kepada Bahar.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana. (ANTARA/HO-Humas Polda Jawa Barat)
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana. (ANTARA/HO-Humas Polda Jawa Barat)

Tetapi, Suntana belum menyebutkan secara rinci ujaran kebencian yang dilakukan Bahar. Namun dengan dimulainya penyidikan, artinya polisi telah menemukan unsur pidana terhadap Bahar."Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor," ujarnya.

Baca Juga

Istri Sebut Habib Bahar bin Smith Dizalimi Jokowi

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA. Dengan naiknya kasus itu ke penyidikan, polisi menerapkan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (*)

Baca Juga

Bandingkan dengan Bahar bin Smith, Eks Bos KPK Nilai Tuntutan Peneror Novel Tak Masuk Akal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Surati Kemendikbud Ristek Tanyakan Data 25 Klaster PTM di Jakarta
Indonesia
DKI Surati Kemendikbud Ristek Tanyakan Data 25 Klaster PTM di Jakarta

Pemprov DKI kemungkinan akan tetap menambah jumlah sekolah yang ikut dalam PTM

Keluh Kesah Ojol yang Kecepatan Orderannya Terdampak PPKM Darurat
Indonesia
Keluh Kesah Ojol yang Kecepatan Orderannya Terdampak PPKM Darurat

Terlebih, ketika dirinya menerima order yang harus diantar ataupun diambil melewati titik penyekatan

Survei SMRC: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Turun 3 Bulan Terakhir
Indonesia
Survei SMRC: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Turun 3 Bulan Terakhir

Kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir.

Nama Kepala Badan Otorita IKN Sudah di Kantong Jokowi
Indonesia
Nama Kepala Badan Otorita IKN Sudah di Kantong Jokowi

Rapat paripurna pengesahan RUU IKN dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani

Sepekan ke Depan Indonesia Alami Gelombang Tinggi, Ini Wilayah-wilayahnya
Indonesia
Sepekan ke Depan Indonesia Alami Gelombang Tinggi, Ini Wilayah-wilayahnya

BMKG memprediksi dalam sepekan ke depan, pada periode 31 Mei hingga 7 Juni, sejumlah wilayah Indonesia mengalami cuaca ekstrem. Salah satunya gelombang tinggi air laut hingga 4 meter.

Ganjil Genap di Jakarta Kembali Berlaku, 165 Kendaraan Tertangkap Melanggar
Indonesia
Ganjil Genap di Jakarta Kembali Berlaku, 165 Kendaraan Tertangkap Melanggar

Polda Metro Jaya kembali memberlakukan aturan ganjil genap di 13 ruas jalan DKI Jakarta pasca-libur Lebaran 2022.

Pergi Sekolah, Siswa Dilarang Naik Angkutan Umum
Indonesia
Pergi Sekolah, Siswa Dilarang Naik Angkutan Umum

Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, satuan pendidikan harus melakukan PTM dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Satgas Beberkan Empat Strategi Redam Penyebaran COVID-19 Varian Baru
Indonesia
Satgas Beberkan Empat Strategi Redam Penyebaran COVID-19 Varian Baru

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut penanganan tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja.

Ketua KPK Usul Integrasi Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan
Indonesia
Ketua KPK Usul Integrasi Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan

Untuk mengawasi masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan tata kelola yang memicu kelangkaan pangan