Kasus Dugaan Tipikor PT Asabri, Polisi Tunggu Laporan BPK Logo Asabri (Foto: Antaranews)

Merahputih.com - Polri masih menunggu hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero).

"Kasus sedang berjalan dan kami masih menunggu hasil audit BPK RI," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono, Rabu (11/11).

Baca Juga

Asabri Tiarap, Anggota Polri Paling Banyak Kena Dampaknya

Setidaknya, ada tiga laporan dari masyarakat terkait dengan perusahaan pelat merah itu. Dua laporan ditangani oleh Bareskrim Polri. Satu laporan ditangani Polda Metro Jaya.

Ketiga laporan tersebut saat ini telah naik ke penyidikan. Peningkatan status kasus ini dilakukan setelah penyidik memeriksa 49 saksi di Bareskrim Polri dan 94 saksi di Polda Metro Jaya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Selain itu, Penyidik juga telah menyita beberapa laporan keuangan serta empat dokumen. Saat ini Bareskrim Polri masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya karena objek perkara yang dilaporkan ke Bareskrim Polri sama dengan yang diterima oleh Polda Metro Jaya.

"Makanya kami utamakan Ditkrimsus Polda Metro Jaya untuk kasus ini. Kita tunggu bagaimana perkembangannya," kata Awi.

Baca Juga

Kemenkeu Minta PT Jiwasraya dan PT Asabri Lakukan Audit 2020

Saat ini, penyidik masih mencari tersangka dalam kasus ini. Tersanga nantinya bakal dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jalani Pemeriksaan Darah Tes Uji Vaksin Corona, Ridwan Kamil: Mohon Doanya
Indonesia
Jalani Pemeriksaan Darah Tes Uji Vaksin Corona, Ridwan Kamil: Mohon Doanya

“Mohon doanya bahwa pengambilan darah pertama ini hasilnya bagus, kemudian (pengambilan) darah kedua pada Desembernya juga hasilnya bagus, mengonfirmasi kesuksesan (uji klinis) vaksin,” kata Kang Emil.

Kuasa Hukum Protes Jumhur Hidayat tak Dihadirkan, Sidang Ditunda
Indonesia
Kuasa Hukum Protes Jumhur Hidayat tak Dihadirkan, Sidang Ditunda

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat.

Ketua MPR Tegaskan Dugaan Kebocoran Data Bukan Persoalan Main-Main
Indonesia
Ketua MPR Tegaskan Dugaan Kebocoran Data Bukan Persoalan Main-Main

Di era teknologi informasi saat ini data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga

Ahok Maafkan Penghina Keluarganya
Indonesia
Ahok Maafkan Penghina Keluarganya

Polisi terus berkomunikasi dengan penasihat hukum Ahok

Istilah ODP dan PDP Diubah, Begini Penjelasan Jubir COVID-19
Indonesia
Istilah ODP dan PDP Diubah, Begini Penjelasan Jubir COVID-19

Menkes mengganti istilah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan sejumlah definisi baru.

Temui Gibran di Solo, Cak Imin Gamblang Sebut PKB Dukung ke DKI 1
Indonesia
Temui Gibran di Solo, Cak Imin Gamblang Sebut PKB Dukung ke DKI 1

Cak Imin datang khusus ke Solo menemui Gibran untuk mengucapkan selamat atas dilantiknya sebagai Wali Kota Solo.

Eks Kakorlantas Djoko Susilo Kalah Gugatan, Rumah Hasil Korupsi Diubah Museum Batik Solo
Indonesia
Eks Kakorlantas Djoko Susilo Kalah Gugatan, Rumah Hasil Korupsi Diubah Museum Batik Solo

Ada dua rumah mewah milik Djoko hasil korupsi dan disita negara di Solo.

BNPT Ikut Profiling TWK Pegawai KPK
Indonesia
BNPT Ikut Profiling TWK Pegawai KPK

Hasil rapat koordinasi di Gedung BKN, diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan dibina sebelum diangkat menjadi ASN, sementara 51 pegawai sisanya tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor.

 Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Harus Aman
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Harus Aman

Prinsip keamanan, mutu dan khasiat tetap yang utama dan penetapan yang dilakukan BPOM harus benar-benar sesuai standardisasi prosedur.

Kampanye Protokol Kesehatan Bakal Lewat Pemberian Bansos
Indonesia
Kampanye Protokol Kesehatan Bakal Lewat Pemberian Bansos

Penyediaan masker melalui penyaluran bansos, bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.