Kasus Dugaan Subkontraktor Fiktif, KPK Periksa Eks Bupati Wakatobi Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Wakatobi berinisial H dan Mantan Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, BH pada Senin (26/10).

Keduanya diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS) dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya Tbk (Persero) tahun 2009-2015.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YAS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (26/10).

Baca Juga:

Eks Pimpinan KPK Nilai Pengadaan Mobil Dinas Kurang Pantas

Selain H dan BH, KPK juga bakal memeriksa saksi lainnya. Mereka adalah Direktur Utama Translingkar Kita Jaya Hilman Muhsin dan Mantan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Hartanto.

Tim penyidik lembaga antirasuah bakal menggali keterangan para saksi untuk tersangka mantan Kepala Divisi (Kadiv) II Waskita Karya Fathor Rachman.

"Diperiksa untuk tersangka FR," kata Ali.

Belum diketahui keterangan apa yang bakal digali oleh penyidik lembaga antirasuah. Namun, belakangan KPK mendalami aliran uang haram terkait proyek fiktif yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke rekening bank milik eks Dirut PT Waskita Betin Jarot Subana.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS) dan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II Waskita Karya, Fathor Rachman sebagai tersangka.

Fathor dan Yuly dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh emiten berkode saham WSKT tersebut.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, tetapi tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Ilustrasi KPK. (ANTARA)
Ilustrasi KPK. (ANTARA)

Namun selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Empat perusahaan subkontraktor tersebut diduga mendapatkan "pekerjaan fiktif" dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait dengan pekerjaan fiktif tersebut.

14 proyek itu antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat; proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta; proyek Bandara Kualanamu, Sumatra Utara; proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat; proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta; proyek PLTA Genyem, Papua; dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.

Selanjutnya, proyek fly over Tubagus Angke, Jakarta; proyek fly over Merak-Balaraja, Banten; proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta; proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta; proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali; proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, dan proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Soal Mobil Dinas, BW Sebut Pimpinan KPK Berbuat Cela

Teranyar KPK juga telah menetapkan tiga tersangka baru terkait perkara ini. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Desi Arryani, Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana, serta Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakih Usman.

Desi Arryani ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. Sedangkan Jarot Subana, ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Sementara Fakih Usman, ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov Tak Bisa Putuskan Sendiri Penambahan Ruas Ganjil Genap Saat PPKM Level 3
Indonesia
Pemprov Tak Bisa Putuskan Sendiri Penambahan Ruas Ganjil Genap Saat PPKM Level 3

Dishub DKI akan mencermati situasi dan kondisi terkini terkait pengembalian 25 titik ruas jalan yang diterapkan ganjil genap

Tokoh Agama hingga Wartawan di Tangerang Disiapkan Terima Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Tokoh Agama hingga Wartawan di Tangerang Disiapkan Terima Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Kota Tangerang kini telah menyiapkan pemberian vaksin COVID-19 kepada para petugas yang berada dan bekerja di sektor pelayanan publik.

Perempuan Bekerja di Balik Layar Seni dan Kreatif Minim Perlindungan
Indonesia
Perempuan Bekerja di Balik Layar Seni dan Kreatif Minim Perlindungan

Koalisi Seni menyusun sejumlah rekomendasi kebijakan. Antara lain, Pemerintah diminta mencantumkan pelindungan hak pekerja seni, serta memantau kebebasan berkesenian dengan fokus pada kekerasan berbasis gender dalam kerja seni.

Anies Keluarkan Kepgub Ganjil Genap Jalan Menuju Tempat Wisata
Indonesia
Anies Keluarkan Kepgub Ganjil Genap Jalan Menuju Tempat Wisata

Untuk masuk ke lokasi wisata, pengunjung dan pegawai wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi

Walkot Bobby Ngeluh Pasokan Vaksin COVID-19 di Medan Terhambat
Indonesia
Walkot Bobby Ngeluh Pasokan Vaksin COVID-19 di Medan Terhambat

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengeluh pasokan vaksin COVID-19 di daerahnya terhambat dalam beberapa pekan terakhir.

Indonesia Konsisten Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Konsisten Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin COVID-19

Pemerintah Indonesia terus mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin bagi seluruh negara dunia.

Tes COVID-19 Negatif Jadi Syarat Berwisata di Bogor
Indonesia
Tes COVID-19 Negatif Jadi Syarat Berwisata di Bogor

Satgas Penananan COVID-19 bersama Forkopimda, akan memperketat pengawasan tempat-tempat umum, serta melakukan patroli.

Menkes Siapkan Dua Strategi Perang Melawan COVID-19
Indonesia
Menkes Siapkan Dua Strategi Perang Melawan COVID-19

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dua strategi untuk memenangkan perang melawan pandemi virus corona (COVID-19).

Ketegangan di Laut Cina Selatan Harus Jadi Perhatian Panglima TNI
Indonesia
Ketegangan di Laut Cina Selatan Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

“Tidak hanya domain laut, tetapi juga udara dan darat harus diperkuat intensitas operasinya. Ini tantangan bagi Panglima TNI terpilih," kata Ngasiman

Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut
Indonesia
Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut

Pemkot Jakarta Pusat mulai berbenah menata Pasar Tanah Abang menjelang bulan puasa, dengan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan.