Kasus Dugaan Subkontraktor Fiktif, KPK Periksa Eks Bupati Wakatobi Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Wakatobi berinisial H dan Mantan Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, BH pada Senin (26/10).

Keduanya diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS) dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya Tbk (Persero) tahun 2009-2015.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YAS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (26/10).

Baca Juga:

Eks Pimpinan KPK Nilai Pengadaan Mobil Dinas Kurang Pantas

Selain H dan BH, KPK juga bakal memeriksa saksi lainnya. Mereka adalah Direktur Utama Translingkar Kita Jaya Hilman Muhsin dan Mantan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Hartanto.

Tim penyidik lembaga antirasuah bakal menggali keterangan para saksi untuk tersangka mantan Kepala Divisi (Kadiv) II Waskita Karya Fathor Rachman.

"Diperiksa untuk tersangka FR," kata Ali.

Belum diketahui keterangan apa yang bakal digali oleh penyidik lembaga antirasuah. Namun, belakangan KPK mendalami aliran uang haram terkait proyek fiktif yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke rekening bank milik eks Dirut PT Waskita Betin Jarot Subana.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS) dan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II Waskita Karya, Fathor Rachman sebagai tersangka.

Fathor dan Yuly dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh emiten berkode saham WSKT tersebut.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, tetapi tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Ilustrasi KPK. (ANTARA)
Ilustrasi KPK. (ANTARA)

Namun selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Empat perusahaan subkontraktor tersebut diduga mendapatkan "pekerjaan fiktif" dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait dengan pekerjaan fiktif tersebut.

14 proyek itu antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat; proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta; proyek Bandara Kualanamu, Sumatra Utara; proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat; proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta; proyek PLTA Genyem, Papua; dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.

Selanjutnya, proyek fly over Tubagus Angke, Jakarta; proyek fly over Merak-Balaraja, Banten; proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta; proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta; proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali; proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, dan proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Soal Mobil Dinas, BW Sebut Pimpinan KPK Berbuat Cela

Teranyar KPK juga telah menetapkan tiga tersangka baru terkait perkara ini. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Desi Arryani, Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana, serta Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakih Usman.

Desi Arryani ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. Sedangkan Jarot Subana, ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Sementara Fakih Usman, ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bongkar Praktik Klinik Aborsi yang Libatkan Dokter Pecatan PNS
Indonesia
KPU Harus Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Zona Merah COVID-19
Indonesia
KPU Harus Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Zona Merah COVID-19

Pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 harus diberi sanksi tegas, berupa diskualifikasi.

Advokat PDIP Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan KPU
Indonesia
Advokat PDIP Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan KPU

Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas

Cegah Corona, Anies Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan
Indonesia
Cegah Corona, Anies Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan

Menurut Anies penanggulangan penularan virus mematikan dari kota Wuhan, Tiongkok ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, seluruh warga juga harus bekerja bersama.

 Menko Luhut: Kami Dukung Upaya Menteri BUMN Menertibkan Garuda Indonesia
Indonesia
Menko Luhut: Kami Dukung Upaya Menteri BUMN Menertibkan Garuda Indonesia

"Pernyataan Menteri BUMN sudah sangat tepat. Saya mendukung upayanya menertibkan aparat yang penyalahgunakan jabatannya dan melanggar sumpah jabatannya,” ujar Menko Luhut

Polisi Tembak Mati Terduga Teroris di Tengah Ancaman Corona
Indonesia
Polisi Tembak Mati Terduga Teroris di Tengah Ancaman Corona

Densus 88 juga menangkap dua orang yang diduga masih ada hubungan kekerabatan dengan Mt

Polri Buka Peluang Olah TKP Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI Akseyna
Indonesia
Polri Buka Peluang Olah TKP Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI Akseyna

TKP bisa dilakukan berulang kali untuk mencari alat bukti baru dalam suatu kasus.

Kasus Fetish Jarik Bukti Pelecehan Seksual Tak Melulu Sasar Perempuan
Indonesia
Kasus Fetish Jarik Bukti Pelecehan Seksual Tak Melulu Sasar Perempuan

Kasus tersebut menunjukkan arti penting Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Ganjar Sahkan UMK Jateng 2021, Kota Semarang Tertinggi
Indonesia
Ganjar Sahkan UMK Jateng 2021, Kota Semarang Tertinggi

Ia mengungkapkan kenaikan upah minimum ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

  Wabah Virus Corona, Ganjar Masih Enggan Revisi Target Kunjungan Wisman di Jateng
Indonesia
Wabah Virus Corona, Ganjar Masih Enggan Revisi Target Kunjungan Wisman di Jateng

"Saya belum merevisi target kunjungan wisatawan ke Provinsi Jawa Tengah, meskipun virus corona sudah banyak menyebar di negara-negara besar," kata Ganjar.