Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dengan terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat

Pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Heru Hidayat dengan hukuman mati. JPU meyakini Heru telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana Asabri yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

Baca Juga

Kasasi Ditolak, Bentjok dan Heru Hidayat Tetap Divonis Seumur Hidup

"Menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati," kata jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/12).

Selain hukuman mati, jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Heru berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 12,64 triliun paling lama sebulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Jika dalam tenggat waktu tersebut, Heru tak kunjung membayar uang pengganti, jaksa akan menyita harta bendanya untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan Heru merupakan kejahatan luar biasa yang berbahaya bagi integritas bangsa.

Baca Juga

Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Selain itu perbuatan Heru Hidayat disebut tidak mendukung program pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Akibat perbuatan terdakwa adalah kerugian negara yang mencapai Rp 12,643 triliun, sedangkan penyitaan aset-aset terdakwa hanya Rp 2,434 triliun; terdakwa adalah terpidana seumur hidup perkara Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,807 triliun," ujar jaksa.

Jaksa menilai terdapat sejumlah hal yang meringankan. Namun, jaksa menilai hal meringankan itu tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara mencapai belasan triliun.

"Meski dalam persidangan ada hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa namun, hal-hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu hal-hal tersebut patutlah dikesampingkan," kata jaksa. (Pon)

Baca Juga

Kejagung Sita 8 Lapangan Golf Milik Heru Hidayat Terkait Kasus Asabri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Klaim Tak Berwenang Kembalikan Lebih Bayar Alat Damkar
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Tak Berwenang Kembalikan Lebih Bayar Alat Damkar

Setidaknya ada empat paket pengadaan yang pembayarannya melebih nilai uang yang seharusnya disetorkan dalam laporan BPK

Kasus Harian COVID-19 di Kota Bandung Sentuh 450, BOR Lampaui 90 Persen
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 di Kota Bandung Sentuh 450, BOR Lampaui 90 Persen

Tempat tidur sekarang sudah 2.266 itu penuh terus

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, RUU TPKS Mendesak Disahkan Jadi UU
Indonesia
Bank DKI Adakan Sentra Vaksinasi Dosis Kedua, Warga Bisa Daftar Lewat JAKI
Indonesia
Bank DKI Adakan Sentra Vaksinasi Dosis Kedua, Warga Bisa Daftar Lewat JAKI

“Bagi masyarakat umum yang ingin menjadi peserta vaksinasi dapat mulai mendaftarkan diri melalui aplikasi JAKI," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Putih Terlalu Banyak Bahayakan Ginjal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Putih Terlalu Banyak Bahayakan Ginjal

Meminum air delapan gelas dalam satu hari tidak bisa dianggap sama untuk semua orang

Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Waspadai Penyebaran Varian Baru COVID-19
Indonesia
Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Waspadai Penyebaran Varian Baru COVID-19

Dua kasus varian COVID-19 dari India atau B1617 sudah terdeteksi di DKI Jakarta. Varian ini sampai saat ini masuk dalam kategori "variant of interest" oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Upacara Pemuliaan Nilai Luhur Tribrata, Kapolri Peringatkan Anak Buahnya Instropeksi Diri
Indonesia
Upacara Pemuliaan Nilai Luhur Tribrata, Kapolri Peringatkan Anak Buahnya Instropeksi Diri

Pencucian pataka tersebut menjadi pedoman dan semangat untuk setiap insan Polri

Sri Mulyani Yakin Ekonomi Bisa Tumbuh 8,3 Persen di Kuartal II 2021
Indonesia
Sri Mulyani Yakin Ekonomi Bisa Tumbuh 8,3 Persen di Kuartal II 2021

Impor diyakini diprediksikan akan tumbuh sekitar 13 persen sampai 19,7 persen, yang mengindikasikan pemulihan permintaan domestik serta menunjang kebutuhan produksi dan investasi.

Luhut soal Korupsi: Pencegahan Lebih Penting Ketimbang Penindakan
Indonesia
Luhut soal Korupsi: Pencegahan Lebih Penting Ketimbang Penindakan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut upaya pencegahan korupsi lebih penting dilakukan dibanding penindakan.

Polisi Diminta Usut Tuntas Jaringan Teroris di Indonesia
Indonesia
Polisi Diminta Usut Tuntas Jaringan Teroris di Indonesia

Herman mengapresiasi kesigapan polisi