Kasus COVID-19 Turun, Pemerintah Tetap Siapkan Langkah Hadapi Libur Nataru Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (25/7/2021). . ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus diantisipasi agar tak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah mengklaim mempersiapkan berbagai langkah-langkahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan periode Nataru akan diantisipasi seluruh kementerian/lembaga. Terutama, menyangkut pembaruan aturan-aturan mencegah penularan COVID-19. Beberapa di antaranya mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, dan lainnya.

Baca Juga:

Meski Ekonomi Membaik, Bank DKI Waspadai Dampak Aturan PPKM

"Langkah itu tetap diperkuat dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan (prokes) dan 3T (tracing, tracking, treatment),” ujarnya, Selasa (2/11).

Menurut Muhadjir, kondisi saat ini secara agregat nasional mengalami penurunan angka penularan COVID-19. Namun demikian, meski ada penurunan kasus, baik pemerintah maupun masyarakat harus tetap waspada apalagi ada sekitar 131 kabupaten/kota yang tren kasusnya masih naik.

"Prokes tetap dijaga untuk mencegah penularan. Deteksi perjalanan luar negeri dan dalam negeri, kemudian PPKM juga harus deteksi lengkap dan sebisa mungkin dihindari penyekatan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Muhadjir pun menekankan Bali agar dapat menjadi perhatian khusus. Selain kerap menjadi salah satu lokasi tujuan wisata saat libur Nataru, pada bulan Maret, Mei, dan sepanjang tahun 2022 mendatang juga akan ada acara-acara besar berskala internasional di Bali yang mengundang banyak pimpinan negara.

"Supaya pimpinan daerah agar mengantisipasi langkah-langkah yang diperlukan jika di daerahnya akan dilaksanakan acara-acara internasional," tuturnya.

Patroli Satpol PP. (Foto: Antara)
Patroli Satpol PP. (Foto: Antara)

Selain mengantisipasi jelang Nataru, ungkap Menko PMK, pemerintah juga mengantisipasi dampak dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kemenkes bekerja sama dengan Kemendikbudristek membuat aplikasi dan SOP (pro-active tracing) yang akan diterapkan di Indonesia dan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Di samping itu, pelaksanaan vaksinasi untuk lansia juga tetap difokuskan. Sedangkan untuk vaksinasi anak-anak akan dilaksanakan setelah ada izin dan diterapkan pada tahap awal di daerah yang sudah tinggi vaksinasi terhadap lansia.

"Vaksinasi akan dipercepat dengan target Desember 2021 untuk dosis 2 di atas 60 persen," tandasnya.

Hal lain, terkait syarat perubahan perjalanan Jawa-Bali hanya akan menggunakan tes antigen atau sama dengan syarat perjalanan di luar Jawa-Bali. (Knu)

Baca Juga:

Anies Digugat ke PTUN soal Aturan PPKM, Wagub DKI: Itu Hak Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akun Medsos Diretas, Pengurus BEM UI Dipersilakan Lapor Polisi
Indonesia
Akun Medsos Diretas, Pengurus BEM UI Dipersilakan Lapor Polisi

Polri tidak bisa langsung menindaklanjuti dugaan peretasan tersebut walaupun tidak masuk ke dalam delik aduan.

Gibran Geram Lihat Pasien COVID-19 Isoman Pergi Nongkrong di Warung Makan
Indonesia
Gibran Geram Lihat Pasien COVID-19 Isoman Pergi Nongkrong di Warung Makan

"Yang saya lihat isoman tidak tertib masih banyak ditemukan keluar (rumah) pergi wedangan. Banyak yang sepert itu merasa dirinya sudah sehat, padahal masih sakit dan potensi menular," ujar Gibran

Butuh Duit, Taliban Minta Bantuan Donor Internasional
Dunia
Butuh Duit, Taliban Minta Bantuan Donor Internasional

Taliban berharap, masyarakat internasional tidak mempolitisasi bantuan untuk Afghanistan.

PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024
Indonesia
PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024

"Evaluasi Pilkada penting namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat

Setahun Jabat Panglima TNI, Begini Peluang Jenderal Andika Maju Pilpres 2024
Indonesia
Setahun Jabat Panglima TNI, Begini Peluang Jenderal Andika Maju Pilpres 2024

Andika dinilai mencerminkan sosok yang tidak memihak kepada satu kelompok. Baik yang pro pemerintah, maupun yang menjadi oposisi.

Meme Kritik Jokowi dari BEM UI, Pemerintah Diminta Jangan Baper
Indonesia
Meme Kritik Jokowi dari BEM UI, Pemerintah Diminta Jangan Baper

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengkritik Presiden Jokowi dengan menggunakan poster "The King of Lip Service".

Peminjam Pinjol Sudah Capai 70 Juta Rekening
Indonesia
Peminjam Pinjol Sudah Capai 70 Juta Rekening

Masyarakat bisa lebih teliti dalam memanfaatkan layanan pinjol dan memeriksa kembali apa pinjol tersebut masuk ke dalam daftar pinjol legal.

1.700 Orang Ikuti Uji Coba KRL Solo-Yogyakarta, Tarif Rp1
Indonesia
1.700 Orang Ikuti Uji Coba KRL Solo-Yogyakarta, Tarif Rp1

Sebanyak 1.700 orang mengikuti uji coba KRL Solo-Yogyakarta untuk masyarakat umum yang berlangsung 1-7 Februari 2021. Untuk uji coba KRL ini masyarakat cukup membayar Rp1.

Pemerintah Diminta Sikapi Konflik Demokrat dengan Bijak Agar Tidak Melebar
Indonesia
Pemerintah Diminta Sikapi Konflik Demokrat dengan Bijak Agar Tidak Melebar

Langkah antisipasi harus dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik

[Hoaks atau Fakta]: Campuran Garam dan Madu Ampuh Obati COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Campuran Garam dan Madu Ampuh Obati COVID-19

Campuran tersebut berpotensi meningkatkan asam lambung dan menyebabkan maag. Narasi dengan topik serupa sudah pernah beredar pada Desember 2020 dan Juli 2021 yang lalu.