Kasus COVID-19 Terus Melandai, Warga Jatim Diminta Tetap Patuhi Prokes Gubernur Jawa Timur Khofifah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Seiring dengan menurunnya tingkat penularan COVID-19 beberapa hari terakhir ini, terus menunjukan angka penurunan. Fakta tersebut merujuk dari data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Tercatat, data Satgas COVID-19 per 25 Oktober 2021, kasus aktif di Jatim hanya ada 489 orang. Angka tersebut berkurang 41 kasus dibanding hari sebelumnya. Selain itu, untuk total komulatif kasus ada 397.834 orang, atau bertambah 35 kasus.

Baca Juga:

Semakin Baik, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Tak Sampai Seribu Orang

Lalu untuk RS rujukan COVID-19 di Jatim terisi 234 orang, bertambah 5. Untuk RS darurat diisi 6 bertambah 2, karantina di gedung ada 6 orang bertambah 3, dan karantina mandiri ada 69 bertambah 12.

Atas laporan tersebut, bisa disimpulkan tren kasus Covid-19 saat ini sudah melandai. Namun, bukan berarti masyarakat kendor terhadap pemberlakuan protokol kesehatan dan menganggap pandemi ini telah usai.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kini terus fokus mempercepat capaian vaksinasi dan masyarakat diwajibkan terus menjaga protokol kesehatan.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

"Hal ini sangat penting, sebab kedisiplinan menjalankan prokes menjadi kunci untuk perlindungan diri dan orang di sekeliling kita agar terhindar dari penularan Covid-19 tersebut," tuturnya saat dikonfirmasi awak media, Rabu (27/10).

Ia mengapresiasi atas gerak cepat, kekompakan, sinergitas, doa dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Diharapkan Jawa Timur terus mengalami penurunan angka COVID-19 untuk segera tercipta kekebalan komunal.

"Bagaimanapun kita harus tetap berikhtiar dan berdoa agar kondisi di Jatim semakin terkendali. Nah, untuk sekarang ini kita tinggal mengejar capaian vaksinasinya ke masyarakat," ungkap Khofifah. (Andika Eldon / Jawa Timur).

Baca Juga:

Angka Terpapar COVID-19 Indonesia Capai 4,2 Juta Kasus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pemprov DKI Bakal Digugat FEH karena Biaya Komitmen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemprov DKI Bakal Digugat FEH karena Biaya Komitmen

FEH tidak berwenang dan skema pembayaran sudah sesuai ketentuan kontrak terbaru pasca-pandemi.

Tertinggi Sejak September 2021, Penambahan Kasus COVID-19 di Atas 8 Ribu
Indonesia
Tertinggi Sejak September 2021, Penambahan Kasus COVID-19 di Atas 8 Ribu

Penyebaran virus COVID-19 di tengah masyarakat masih masif.

KPK Sebut OTT di Musi Banyuasin Terkait Pengadaan Proyek Infrastruktur
Indonesia
KPK Sebut OTT di Musi Banyuasin Terkait Pengadaan Proyek Infrastruktur

Mereka ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait proyek infrastruktur.

KPK Korek Keterangan Deputi BPOKK Partai Demokrat dalam Kasus Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Korek Keterangan Deputi BPOKK Partai Demokrat dalam Kasus Dugaan Suap Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi II Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan, Rabu (30/3).

14 Warga Jabar Terpapar Omicron, Ridwan Kamil Sebut Wilayahnya Masih Aman
Indonesia
14 Warga Jabar Terpapar Omicron, Ridwan Kamil Sebut Wilayahnya Masih Aman

Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita Omicron ini bisa kita kendalikan lebih baik

Jokowi Sebut Predikat WTP Merupakan Pencapaian Baik di Tahun yang Berat
Indonesia
Jokowi Sebut Predikat WTP Merupakan Pencapaian Baik di Tahun yang Berat

Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021.

Kemendag dan Pemprov Dukung Digitalisasi UMKM di Pasar Rakyat
Indonesia
Kemendag dan Pemprov Dukung Digitalisasi UMKM di Pasar Rakyat

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Pemerintah DKI Jakarta mendukung upaya digitalisasi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Logam Antam-Loco Montrado
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Logam Antam-Loco Montrado

KPK pun berharap publik dapat ikut serta mengawasi proses penyidikan perkara ini

DPR Minta Pemerintah Larang Mobil Mewah Pakai BBM Subsidi
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Larang Mobil Mewah Pakai BBM Subsidi

Pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta agar proses revisi dalam rangka pembatasan pengguna BBM subsidi itu memperhatikan asas keadilan masyarakat. Salah satu caranya dengan melarang kendaraan mewah menggunakan BBM bersubsidi

Menaker Terbitkan Aturan, THR Wajib Dibayar Paling Lambat H-7 Lebaran
Indonesia
Menaker Terbitkan Aturan, THR Wajib Dibayar Paling Lambat H-7 Lebaran

Berdasarkan SE, pemerintah menetapkan bahwa tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2022 dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.