Kasus COVID-19 Meroket, Pemda DIY Batalkan Belajar Tatap Muka Pelaksanaan vaksinasi tenaga pendidik di DIY (Humas Pemda DIY)

Merahputih.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membatalkan rencana pembelajaran tatap muka pada awal tahun ajaran baru 2021/2022. Pembatalan dilakukan lantaran melonjaknya kasus COVID-19 di daerah ini.

Pembatalan ini berlaku untuk seluruh sekolah dari jenjang Sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT).

Baca Juga:

Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran Terlihat 7-8 Pekan

"PTM (pembelajaran tatap muka) batal. Termasuk ajaran baru. Baik perkuliahan maupun pelajar menengah," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji di Yogyakarta, Jumat (18/06).

Pemberlakuan belajar tatap muka akan dilaksanakan jika kasus COVID-19 menurun. Pemda DIY akan terus mengevaluasi perkembangan kasus COVID-19 di lapangan dengan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.

Tugu Yogyakarta. (Foto: MP/Teresa Ika)

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya mengatakan uji coba pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah di DIY sudah dihentikan sejak awal pekan ini. Sebagai gantinya, sekolah kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring.

Meski demikian, persiapan untuk pembelajaran tatap muka tetap berjalan sembari merampungkan proses vaksinasi untuk para guru dan karyawan sekolah. "Kami tak memaksakan diri tahun ajaran baru harus tatap muka. Kami mengikuti perkembangan COVID-19 yang ada," ujar Didik.

Baca Juga:

Pokja Genetik UGM Pastikan Varian Baru COVID-19 Belum Terdeteksi di DIY

Pada Jumat (18/6), kasus konfirmasi COVID-19 di DIY bertambah 592 kasus sehingga secara kumulatif mencapai 51.338 kasus. Sementara kasus sembuh bertambah 237 kasus menjadi 44.843 kasus dan meninggal bertambah 12 kasus sehingga total kasus meninggal mencapai 1.342 kasus. (Teresa Ika/Yogyakarta)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Sudah Terima 14,7 Juta Vaksin COVID-19 Gratis
Indonesia
Indonesia Sudah Terima 14,7 Juta Vaksin COVID-19 Gratis

Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengamankan kebutuhan vaksin untuk rakyat Indonesia dan terus mendorong pada tingkat dunia kesetaraan akses vaksin bagi semua negara.

Kasus Jiwasraya, Ahli Jelaskan Direksi Punya Hak Diskresi Ubah Kebijakan Strategi Investasi
Indonesia
Romo Sindhu: Jakob Oetama Harap Indonesia Tetap Bersatu
Indonesia
Romo Sindhu: Jakob Oetama Harap Indonesia Tetap Bersatu

Romo Sindhunata memimpin misa pelepasan jenazah pendiri grup Kompas Gramedia, Jakob Oetama, di gedung Kompas, Jakarta, Kamis (10/9).

Ini Dukungan Kebijakan Untuk Pulihkan Ekonomi di 2021
Indonesia
Ini Dukungan Kebijakan Untuk Pulihkan Ekonomi di 2021

"Untuk perekonomian tahun 2021 ini, akan terus mengawal dan trennya akan terus membaik didukung dengan kemajuan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi,” kata Sri Mulyani. (Asp)

PHRI Desak Anies Buka Restoran di Mal dan Hotel Saat PSBB Ketat
Indonesia
PHRI Desak Anies Buka Restoran di Mal dan Hotel Saat PSBB Ketat

Akibat kebijakan Pemprov DKI, ada pengusaha yang menjual restoran miliknya karena terus merugi

Penunjukan Luhut untuk Tangani COVID-19 di 9 Provinsi Dinilai tidak Tepat
Indonesia
Penunjukan Luhut untuk Tangani COVID-19 di 9 Provinsi Dinilai tidak Tepat

Menurut kata Jerry, seharusnya masuk ranah Satgas Penanganan COVD-19. Sebab, mereka memiliki data sebaran kasus dan rumah sakit agar penanganan lebih efektif.

Ganggu Pemadangan Mata, Gerobak Pemulung di Kawasan Senen Ditertibkan
Indonesia
Ganggu Pemadangan Mata, Gerobak Pemulung di Kawasan Senen Ditertibkan

“Kami bersama anggota Satpol PP Kecamatan dan Satpol PP Kelurahan menertibkan puluhan gerobak pemulung, karena merusak pemandangan mata sehingga menjadi kumuh," kata Agus

Pembangunan MRT Fase 2 Ditargetkan Rampung Agustus 2027
Indonesia
Pembangunan MRT Fase 2 Ditargetkan Rampung Agustus 2027

"Target operasi MRT dari Harmoni ke Kota, yang merupakan segmen ke-2 dari Fase 2A adalah Agustus 2027. Sementara Segmen 1 dari Fase 2A, yaitu dari Bundaran HI sampai ke Monas akan beroperasi pada April 2025," ujar William.

Anies Berlakukan WFH 75 Persen bagi Kantor di Zona Merah
Indonesia
Anies Berlakukan WFH 75 Persen bagi Kantor di Zona Merah

Anies Baswedan menetapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 75 persen bagi pegawai perkantoran swasta dan pemerintah yang berada di zona merah.

Usai Pandemi, 10 Pekerjaan Ini Paling Dibutuhkan Perusahaan
Indonesia
Usai Pandemi, 10 Pekerjaan Ini Paling Dibutuhkan Perusahaan

Survei Kementerian Ketenagakerjaan ini, dilakukan di 17 sektor usaha, 72 persennya di Pulau Jawa.