Kasus COVID-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Kompak

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 28 Juni 2021
Kasus COVID-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Kompak
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. ANTARA/ HO-

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah pusat dan daerah kompak dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini.

Ia mengingatkan agar pola penyelesaian COVID-19 yang tumpang-tindih antara pemerintah pusat dan daerah di awal pandemi tak terulang.

"Sekarang sebaiknya satu komando, jangan asal mengeluarkan kebijakan di masing-masing daerah tanpa ada koordinasi dengan pusat dan kalau pusat sudah instruksi, ya itu yang harus dijalankan," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Senin, (28/6).

Baca Juga:

Ruang Isolasi COVID-19 RS Bahteramas Kendari Penuh

Di awal pandemi, kata Cak Imin, terjadi perbedaan data serta kebijakan yang disajikan pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, publik dibikin bingung dan sulit membedakan mana data dan kebijakan yang benar atau sebaliknya.

Politikus PKB ini menegaskan hal semacam itu tak boleh terulang. Menurutnya, penyampaian data penyebaran COVID-19 termasuk kebijakan untuk menanganinya harus seragam dan bersumber dari satu pintu.

“Termasuk juga periodenya. Kalau pusat menetapkan pengetatan selama 14 hari, daerah juga begitu sehingga semua kebijakan yang diambil bersama tidak hanya seiring seirama tetapi terkendali," ujarnya.

Ruang isolasi khusus untuk pasien yang terinfeksi virus corona di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (28/1/2020). (ANTARA FOTO/JOJON)
Ruang isolasi khusus untuk pasien yang terinfeksi virus corona di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (28/1/2020). (ANTARA FOTO/JOJON)


Selain itu, Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana COVID-19 DPR tersebut juga meminta pemerintah pusat dan daerah menyempurnakan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Cak Imin pun mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil kebijakan emergency dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas warga untuk mencegah terus melonjaknya kasus positif dan kematian akibat COVID-19.

Baca Juga:

COVID-19 Melonjak, Pemilihan Ketum Kadin Diusulkan Ditunda

Tak hanya membatasi aktivitas masyarakat, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19.

"Mereka ini garda terdepan kita, pahlawan kesehatan yang harus dilindungi agar tetap bisa memberikan pelayanan terhadap pasien COVID-19," tutup Cak Imin. (Pon)

Baca Juga:

Puluhan Orang Ditemukan Reaktif COVID-19, Pengguna KRL Diminta Pakai Masker Ganda

#COVID-19 #Muhaimin Iskandar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Bagikan