Kasus COVID-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Kompak Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. ANTARA/ HO-

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah pusat dan daerah kompak dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini.

Ia mengingatkan agar pola penyelesaian COVID-19 yang tumpang-tindih antara pemerintah pusat dan daerah di awal pandemi tak terulang.

"Sekarang sebaiknya satu komando, jangan asal mengeluarkan kebijakan di masing-masing daerah tanpa ada koordinasi dengan pusat dan kalau pusat sudah instruksi, ya itu yang harus dijalankan," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Senin, (28/6).

Baca Juga:

Ruang Isolasi COVID-19 RS Bahteramas Kendari Penuh

Di awal pandemi, kata Cak Imin, terjadi perbedaan data serta kebijakan yang disajikan pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, publik dibikin bingung dan sulit membedakan mana data dan kebijakan yang benar atau sebaliknya.

Politikus PKB ini menegaskan hal semacam itu tak boleh terulang. Menurutnya, penyampaian data penyebaran COVID-19 termasuk kebijakan untuk menanganinya harus seragam dan bersumber dari satu pintu.

“Termasuk juga periodenya. Kalau pusat menetapkan pengetatan selama 14 hari, daerah juga begitu sehingga semua kebijakan yang diambil bersama tidak hanya seiring seirama tetapi terkendali," ujarnya.

Ruang isolasi khusus untuk pasien yang terinfeksi virus corona di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (28/1/2020). (ANTARA FOTO/JOJON)
Ruang isolasi khusus untuk pasien yang terinfeksi virus corona di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (28/1/2020). (ANTARA FOTO/JOJON)

Selain itu, Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana COVID-19 DPR tersebut juga meminta pemerintah pusat dan daerah menyempurnakan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Cak Imin pun mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil kebijakan emergency dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas warga untuk mencegah terus melonjaknya kasus positif dan kematian akibat COVID-19.

Baca Juga:

COVID-19 Melonjak, Pemilihan Ketum Kadin Diusulkan Ditunda

Tak hanya membatasi aktivitas masyarakat, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19.

"Mereka ini garda terdepan kita, pahlawan kesehatan yang harus dilindungi agar tetap bisa memberikan pelayanan terhadap pasien COVID-19," tutup Cak Imin. (Pon)

Baca Juga:

Puluhan Orang Ditemukan Reaktif COVID-19, Pengguna KRL Diminta Pakai Masker Ganda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perayaan Malam Tahun Baru, Warga Jakarta Diminta Berada di Rumah
Indonesia
Perayaan Malam Tahun Baru, Warga Jakarta Diminta Berada di Rumah

Sejumlah gangguan keamanan dan pelanggaran protokol kesehatan diprediksi terjadi saat perayaan malam tahun baru 2021.

Lili Terbukti Lakukan Perbuatan Tercela, BW Sebut UU KPK Tegaskan Pemberhentian
Indonesia
Lili Terbukti Lakukan Perbuatan Tercela, BW Sebut UU KPK Tegaskan Pemberhentian

"Pasal 32 huruf c UU KPK menegaskan bahwa pimpinan KPK diberhentikan jika melakukan perbuatan tercela," tegas dia

Kasus Narkoba Eks Kapolsek Astana Anyar, Seluruh Polisi di Indonesia Dites Urine
Indonesia
Kasus Narkoba Eks Kapolsek Astana Anyar, Seluruh Polisi di Indonesia Dites Urine

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan instruksi kepada Kapolda di seluruh Indonesia. Para Kapolda diminta untuk melaksanakan tes urine kepada seluruh jajaran dibawahnya.

Perasaan Lega Perawat Usai Divaksin COVID-19
Indonesia
Perasaan Lega Perawat Usai Divaksin COVID-19

Sebelum disuntik sempat terbersit keraguan di hati karena khawatir akan ada efek samping setelah divaksin. Tetapi keraguan itu pupus seiring niatnya yang kuat.

Komnas HAM: Dampak Kesehatan Masyarakat Akibat Pilkada Tidak Begitu Mengkhawatirkan
Indonesia
Komnas HAM: Dampak Kesehatan Masyarakat Akibat Pilkada Tidak Begitu Mengkhawatirkan

mnas HAM melakukan pemantauan di sejumlah daerah saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

6 Pengawal Rizieq Tewas Ditembak, PKS: Keadilan Harus Ditegakkan
Indonesia
6 Pengawal Rizieq Tewas Ditembak, PKS: Keadilan Harus Ditegakkan

Politikus PKS Abdurrahman Suhaimi ikut angkat bicara terkait peristiwa meninggalnya 6 pengawal Imam Besar FPI Rizieq Shihab di kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Layanan Kebersihan Kota Bandung Kini Dilayani Dinas Bukan Lagi BUMD
Indonesia
Layanan Kebersihan Kota Bandung Kini Dilayani Dinas Bukan Lagi BUMD

Proses peralihan pengelolaan ini tidak akan mengganggu layanan kebersihan. Segala kendala sudah diantisipasi sejak lama, sehingga sampai saat ini layanan kebersihan di Kota Bandung tetap berjalan lancar.

Saksi Akui Aliran Duit dari Juliari Digunakan untuk Pemenangan Pilkada Jagoan PDIP
Indonesia
Saksi Akui Aliran Duit dari Juliari Digunakan untuk Pemenangan Pilkada Jagoan PDIP

Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Akhmad Suyuti mengakui menerima uang senilai Rp 508 juta dari kolega separtainya, mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.

Aksi Terorisme Menguat Jelang Akhir Tahun
Indonesia
Aksi Terorisme Menguat Jelang Akhir Tahun

"Aksi teror oleh kelompok Mujahid Indonesia Timur (MIT) di Sigi Sulteng (27/11) menunjukkan aksi teror di tanah air menggeliat kembali," katanya