Kasus COVID-19 Melandai, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada Saat Mudik Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak

MerahPutih.com- Pemerintah Indonesia telah mengizinkan masyarakatnya unutuk melakukan Mudik 2022, setelah beberapa tahun dilarang karena Pandemi COVID-19.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus Corona atau COVID-19 di Indonesia sudah melandai sehingga warga diizinkan mudik saat Lebaran.

Baca Juga:

ASN Pemprov DKI Boleh Mudik, tapi Dilarang Menggunakan Mobil Dinas

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar warga tetap berhati-hati dan waspada meski kasus Corona melandai.

"Saran Bapak Presiden, kita tetap harus hati-hati dan waspada, jangan sombong dan jemawa. Kita bisa melakukan pergerakan dengan lebih normal, tapi tetap harus hati-hati dan waspada," ucapnya dalam konfrensi pers virtual di Jakarta, Senin (18/4).

Budi mengingatkan hal paling penting yang harus tetap dilakukan adalah memakai masker.

Dia mengatakan pemerintah tak ingin buru-buru mencabut kewajiban memakai masker seperti negara lain.

Kemudian, Pemerintah memberikan kelonggaran bagi anak di bawah 18 tahun yang akan melakukan perjalanan mudik.

Pemerintah pun kini membebaskan anak di bawah usia 18 tahun ikut mudik tanpa tes antigen atau PCR, asalkan sudah menjalani vaksinasi dua kali.

"Jadi bisa mendampingi orang tuanya untuk mudik tanpa perlu tes antigen asal vaksinasi sudah dua kali," jelas Budi yang mengenakam kemeja batik lengan panjang ini.

Baca Juga:

2 Kapal Kapasitas 2.500 Penumpang Disiapkan Buat Mudik Gratis

Hal ini diklaim Budi merupakan kebijakan dari Presiden Jokowi.

"Jadi ini hadiah dari beliau kepada anak-anak kita yang keluarganya mau menikmati mudik ini dengan lebih baik," lanjut Budi Gunadi yang juga mantan Wakil Menteri BUMN ini.

Ia mengklaim, 99,2 persen masyarakat diyakini sudah memiliki antibodi terhadap COVID-19, baik yang diperoleh dari vaksin COVID-19 maupun infeksi alamiah.

"Artinya 99,2 persen dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa berasal dari vaksinasi maupun berasal dari infeksi," jelas Budi Gunadi.

Namun dalam kesempatan tersebut juga, ia juga menyebut masyarakat Indonesia tak perlu terburu-buru mengikuti negara lain yang terlampau agresif terkait pelonggaran penerapan protokol kesehatan.

Pasalnya, momentum perbaikan kondisi pandemi COVID-19 RI sudah tercapai dan perlu dipertahankan. (Knu)

Baca Juga:

ASN Pemprov DKI Boleh Mudik, tapi Dilarang Menggunakan Mobil Dinas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kinerja Jokowi-Ma'ruf Dinilai Turun, KSP Sebut Dampak Perang Rusia-Ukraina
Indonesia
Kinerja Jokowi-Ma'ruf Dinilai Turun, KSP Sebut Dampak Perang Rusia-Ukraina

Di tengah berbagai risiko global yang muncul, perekonomian Indonesia mampu melanjutkan tren perbaikan yang konsisten.

Pembangunan SDM Dipercepat Isi 97 Juta Pekerjaan Baru Dampak Kemajuan Teknologi
Indonesia
Pembangunan SDM Dipercepat Isi 97 Juta Pekerjaan Baru Dampak Kemajuan Teknologi

Peningkatan keterampilan digital dan soft skills harus selaras dengan perkembangan teknologi agar tenaga kerja bisa terserap.

Puan Ingin Masyarakat Pulang Berwisata Jadi Bahagia, Bukan Menderita karena Corona
Indonesia
Puan Ingin Masyarakat Pulang Berwisata Jadi Bahagia, Bukan Menderita karena Corona

Panduan ini menjadi acuan untuk pemerintah daerah dan kelompok yang bergerak di sektor wisata

Ribuan CPNS Tes di UNS Surakarta, Tidak Bawa Sertifikat Vaksin Dilarang Masuk
Indonesia
Ribuan CPNS Tes di UNS Surakarta, Tidak Bawa Sertifikat Vaksin Dilarang Masuk

Sebanyak ribuan orang mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (15/9). Peserta tes SKD CPNS diharuskan menyertakan hasil tes PCR dan Antigen serta bukti vaksin.

Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah
Indonesia
Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah

Seorang kepala desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Hariyanto dituntut membayar denda Rp 12,5 juta subsider enam bulan penjara atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

 Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum
Indonesia
Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum

"Dengan demikian kerja sama BKN dengan pihak ketiga seperti BAIS, Dinas Psikologi AD, BNPT, dan BIN juga tidak memiliki dasar hukum," kata Anam

Seluruh Daerah Kirimkan Pejabat Buat Perwakilan Saat Penutupan PON Papua
Indonesia
Seluruh Daerah Kirimkan Pejabat Buat Perwakilan Saat Penutupan PON Papua

Para perwakilan pimpinan dari berbagai daerah itu akan membawa serta lebih dari satu staf untuk turut hadir sehingga akan banyak perwakilan daerah lain yang datang ke Papua.

KPK Siap Hadapi Banding Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Siap Hadapi Banding Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kesiapannya menghadapi banding yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Syarat Gunakan Kereta Api Jarak Jauh Saat PPKM Level 4
Indonesia
Syarat Gunakan Kereta Api Jarak Jauh Saat PPKM Level 4

"Untuk pelanggan usia di bawah 18 tahun tidak diharuskan menunjukkan kartu vaksin. Kemudian untuk pelanggan usia di bawah 5 tahun tidak diharuskan menunjukkan hasil RT-PCR atau Rapid Test Antigen," kata Joni.

Temui Petinggi Mabes Polri, Mantan Pegawai KPK Apresiasi Tawaran Kapolri
Indonesia
Temui Petinggi Mabes Polri, Mantan Pegawai KPK Apresiasi Tawaran Kapolri

Dari sembilan orang tadi mengapresiasi apa yang menjadi harapan bapak Kapolri