MerahPutih.com - Kondisi tingginya kasus positif COVID-19 dibandingkan angka kesembuhan perlu mendapatkan perhatian.
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, kasus penularan di Indonesia terus mengalami peningkatan.
Baca Juga
Angka kenaikan kasus harian mencapai rekor tertinggi selama pandemi pada pada 21 Juni sebanyak 14.536. Sedangkan, selama lima pekan terakhir, kasus baru selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesembuhan, dengan puncak selisih 17.391 kasus pekan ini.
Wiku menambahkan berdasarkan data per 20 Juni 2021, terdapat enam provinsi yang memiliki gap atau kesenjangan paling besar antara kasus positif dengan angka kesembuhan.
Keenam provinsi ini berasal dari Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta (selisih 13.032 kasus), Jawa Tengah (selisih 7.171 kasus), Jawa Barat (selisih 6.670 kasus), Jawa Timur (selisih 2.239 kasus), DI Yogyakarta (selisih 2.131 kasus), dan Banten (selisih 878 kasus).
Selain tingginya selisih antara kasus positif dengan angka kesembuhan, Wiku juga menyoroti enam provinsi yang memiliki kasus aktif tertinggi. Yaitu Jawa Barat (29.784 kasus aktif), DKI Jakarta (11.411 kasus aktif), Jawa Tengah (10.050 kasus aktif), Papua (8.799 kasus aktif), Riau (6.291 kasus aktif), dan Kepulauan Riau (3.431 kasus aktif).
“Sesuaikan aturan terkait kapasitas kantor, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat makan, tempat wisata, serta fasilitas umum lainnya yang berpotensi menjadi titik penularan COVID-19,” kata Wiku di Jakarta, Rabu (23/6).
Ia meminta kepada pemerintah daerah mengoptimalkan PPKM kabupaten/kota maupun PPKM Mikro.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini. Yaitu dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif.
"Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan COVID-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus,” kata Wiku.
Wiku menyebut kenaikan kasus COVID-19 juga diikuti dengan meningkatnya BOR atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan covid.
Bahkan, BOR 5 dari 6 Provinsi ini mencapai lebih dari 80 persen per tanggal 21 Juni 2021. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen.
Dia menjelaskan kenaikan kasus positif ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk bersama mengevaluasi kebijakan pengendalian.
Untuk dapat memastikan efektivitas khususnya penerapan kebijakan PPKM Mikro, semua unsur fungsinya dengan baik sehingga tercipta penanganan yang komprehensif.
Saat ini, persentase pembentukan Posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah.
"Penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan," kata Wiku yang sempat terpapar COVID-19 ini.
Masih banyaknya desa/kelurahan yang belum memiliki posko tentunya berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan COVID-19 yang baik hingga tingkat RT. Sehingga berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.
Oleh karena itu, Satgas meminta kepada Gubernur khususnya dari ke-6 Provinsi ini untuk segera menginstruksikan Bupati dan wali kota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM Mikro. (Knu)
Baca Juga
