MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti munculnya klaster baru dengan 1.262 kasus positif COVID-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat.
Dia meminta, pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca Juga
"Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal," ujar Mufida kepada wartawan, Minggu (12/7).
Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiagakan fasilitas kesehatan untuk menampung warga yang teridentifikasi positif. Termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif.
"Semakin banyak ditemukan kasus orang tanpa gejala (OTG), sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat,” ujar Mufida.
Dia secara khusus kembali meminta pemerintah melanjutkan dan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal. Langkah itu, untuk mendeteksi adanya OTG, kemudian melakukan tracing dan melakukan langkah-langkah pencegahan penularan.
"Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pemberlakuan new normal, karena sampai sekarang Pandemi masih di depan mata," ujar Mufida.
Pemangku kebijakan terkait disarankan mengambil langkah taktis salah satunya dengan mempersiapkan kurikulum pembelajaran online atau jarak jauh di Secapa dan juga sekolah atau tempat pelatihan sejenis.
“Prihatin dengan adanya klaster Secapa ini harus menjadi evaluasi pemerintah dan pengelola Secapa,” kata Mufida.
Mufida menyarankan dua opsi kebijakan yang bisa diterapkan untuk menghindari kejadian serupa di Secapa dan sejenisnya. Pertama, melakukan pembelajaran secara daring sehingga, pihak Secapa harus menyiapkan kurikulum pembelajaran jarak jauh dari rumah.
Kedua, sambung Mufida, jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung maka, semua pihak yang berada di dalam lingkungan Secapa harus difasilitasi melakukan swab test PCR. Sehingga dipastikan tidak ada yang positif COVID-19. Dan pada saat semua sudah di dalam asrama harus disipilin protokol kesehatan.
“Dan satu hal lagi, jumlah orang yang beraktivitas dan tinggal di lingkungan Secapa harus memenuhi jumlahnya sesuai protokol kesehatan,” imbuhnya.
Baca Juga
Ratusan Calon Perwira Terkena COVID-19 di Secapa AD, DPR Panggil KSAD dan Panglima?
Namun demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lebih menyarankan untuk menggunakan opsi kedua karena lebih aman. Karena, kasus positif di Secapa ini signifikan menambah angka positif COVID di Jawa Barat sehingga menempati urutan pertama saat itu di Indonesia.
“Opsi kedua adalah paling aman. Namun, harus disiapkan semua pemenuhan hak-hak belajar siswa Secapa. Jadi, harus diambil solusi dan pemerintah harus tegas mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar untuk semua lembaga pendidikan,” tegasnya. (Knu)
