Kasus COVID-19 di Secapa AD Jadi Teguran Keras Pemerintah Ilustrasi. (Foto: MP/tniad.mil.id)

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti munculnya klaster baru dengan 1.262 kasus positif COVID-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Dia meminta, pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga

Awal Mula Munculnya Klaster COVID-19 di Secapa AD

"Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal," ujar Mufida kepada wartawan, Minggu (12/7).

Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiagakan fasilitas kesehatan untuk menampung warga yang teridentifikasi positif. Termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif.

"Semakin banyak ditemukan kasus orang tanpa gejala (OTG), sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat,” ujar Mufida.

Ilustrasi-Salah satu kegiatan di Secapa TNI AD - secapaad.mil.id
Ilustrasi-Salah satu kegiatan di Secapa TNI AD - secapaad.mil.id

Dia secara khusus kembali meminta pemerintah melanjutkan dan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal. Langkah itu, untuk mendeteksi adanya OTG, kemudian melakukan tracing dan melakukan langkah-langkah pencegahan penularan.

"Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pemberlakuan new normal, karena sampai sekarang Pandemi masih di depan mata," ujar Mufida.

Pemangku kebijakan terkait disarankan mengambil langkah taktis salah satunya dengan mempersiapkan kurikulum pembelajaran online atau jarak jauh di Secapa dan juga sekolah atau tempat pelatihan sejenis.

“Prihatin dengan adanya klaster Secapa ini harus menjadi evaluasi pemerintah dan pengelola Secapa,” kata Mufida.

Mufida menyarankan dua opsi kebijakan yang bisa diterapkan untuk menghindari kejadian serupa di Secapa dan sejenisnya. Pertama, melakukan pembelajaran secara daring sehingga, pihak Secapa harus menyiapkan kurikulum pembelajaran jarak jauh dari rumah.

Kedua, sambung Mufida, jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung maka, semua pihak yang berada di dalam lingkungan Secapa harus difasilitasi melakukan swab test PCR. Sehingga dipastikan tidak ada yang positif COVID-19. Dan pada saat semua sudah di dalam asrama harus disipilin protokol kesehatan.

“Dan satu hal lagi, jumlah orang yang beraktivitas dan tinggal di lingkungan Secapa harus memenuhi jumlahnya sesuai protokol kesehatan,” imbuhnya.

Baca Juga

Ratusan Calon Perwira Terkena COVID-19 di Secapa AD, DPR Panggil KSAD dan Panglima?

Namun demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lebih menyarankan untuk menggunakan opsi kedua karena lebih aman. Karena, kasus positif di Secapa ini signifikan menambah angka positif COVID di Jawa Barat sehingga menempati urutan pertama saat itu di Indonesia.

“Opsi kedua adalah paling aman. Namun, harus disiapkan semua pemenuhan hak-hak belajar siswa Secapa. Jadi, harus diambil solusi dan pemerintah harus tegas mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar untuk semua lembaga pendidikan,” tegasnya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Maria Pauline Lumowa Tunjuk Pengacara dari Kedubes Belanda
Indonesia
Maria Pauline Lumowa Tunjuk Pengacara dari Kedubes Belanda

Maria diketahui saat ini telah menjadi warga negara Belanda.

Perintahkan Sehari 10.000 Tes PCR, Jokowi Tuntut Data Jangan Dimanipulasi
Indonesia
Perintahkan Sehari 10.000 Tes PCR, Jokowi Tuntut Data Jangan Dimanipulasi

Data terbuka semua sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik

Pemerintah Diminta Siapkan Upaya Darurat Jika Covid-19 Merajalela
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Upaya Darurat Jika Covid-19 Merajalela

Mengungkap data itu perlu sebagai suatu langkah kewaspadaan

Update COVID-19 Selasa (29/12): Pasien Positif Bertambah 7.903 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (29/12): Pasien Positif Bertambah 7.903 Kasus

Doni meminta masyarakat memiliki kesadaran kolektif

Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra
Indonesia
Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra

Jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK
Indonesia
Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK

"ICW mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dapat kooperatif terhadap KPK," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

Pengembangan Kasus Jiwasraya, Kejagung Garap Benny Tjokro dan Heru Hidayat di KPK
Indonesia
Pengembangan Kasus Jiwasraya, Kejagung Garap Benny Tjokro dan Heru Hidayat di KPK

Ali mengaku tak mengetahui materi pemeriksaan yang dijalani Benny dan Heru. Pasalnya hal tersebut merupakan ranah Kejagung.

100 Hari Kerja, Jenderal Listyo Rombak Seluruh Pelayanan Publik di Kantor Polisi
Indonesia
100 Hari Kerja, Jenderal Listyo Rombak Seluruh Pelayanan Publik di Kantor Polisi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan penggalangan internal dan eksternal di hari pertamanya menjabat sebagai Kapolri.

Titah Raja Jogja di Tengah Wabah COVID-19
Indonesia
Titah Raja Jogja di Tengah Wabah COVID-19

Warga Yogyakarta diimbau tidak berpergian keluar kota selama status ini ditetapkan.

Besok, Jakob Oetama Dimakamkan di TMP Kalibata Secara Kenegaraan
Indonesia
Besok, Jakob Oetama Dimakamkan di TMP Kalibata Secara Kenegaraan

Jakob Oetama pernah mendapat anugerah penghargaan Bintang Mahaputra dari Republik Indonesia sehingga berhak untuk dimakamkan di TMP Kalibata.