Kasus COVID-19 di Kudus Melonjak, Kapolri Minta Wilayah Jateng Tingkatkan 3T Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (5/6). (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta wilayah Jawa Tengah memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan 3T (testing, tracing dan treatment). Hal ini guna mencegah terjadinya lonjakan kasus baru COVID-19 seperti di Kabupaten Kudus.

"Pengendalian COVID-19 agar dipertahankan dan dijaga terus,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulis, Minggu (6/6).

Baca Juga:

Kasus COVID-19 di Kudus Naik 30 Kali Lipat

Kapolri mengakui bahwa angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di Kudus terus meningkat. Untuk itum seluruh wilayah diminta belajar melakukan antisipasi penanganan COVID-19 dari kasus yang terjadi di Kabupaten Kudus dan Cilacap.

"Sehingga daerah siap menghadapi semua kemungkinan,” papar Kapolri.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (5/6). (Foto: MP/Istimewa)

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa sinergitas TNI-Polri dengan stakeholder terkait dalam melengkapi data COVID-19 berbasis RT/RW terus ditingkatkan. Karena dengan penyajian data yang baik dan komperhensif maka penanganan COVID-19 akan lebih efektif.

Baca Juga:

Lonjakan Kasus COVID-19 di Kudus Akibat Hajatan Jadi Pelajaran Bagi Daerah Lain

“Tingkatkan kepatuhan masyarakat dalam bermasker. Gunakan unsur TNI-Polri untuk jaga dan laksanakan 5M yakinlah bahwa COVID-19 dapat dikendalikan di wilayah Pekalongan,” pesan Hadi. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Musim Dingin, Korban Tewas COVID-19 Eropa Capai 300.000
Dunia
Jelang Musim Dingin, Korban Tewas COVID-19 Eropa Capai 300.000

Pihak berwenang juga khawatir bahwa kematian dan infeksi akan terus meningkat saat kawasan itu menuju musim dingin.

Caketum Kadin Dukung Program Vaksinasi Gotong-Royong
Indonesia
Caketum Kadin Dukung Program Vaksinasi Gotong-Royong

Saat ini 22.736 perusahaan telah mengikuti program vaksinasi gotong-royong

Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK
Indonesia
Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK

Bagi yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

[HOAKS Atau FAKTA]: Pilkada Jalan Terus, Pilpres Bakal Ditunda 7 Tahun Lagi
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Pilkada Jalan Terus, Pilpres Bakal Ditunda 7 Tahun Lagi

Ketentuan tentang pilpres masih diatur dalam UU Pemilu yang menyebut bahwa pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali.

Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

Kemenkumham menyampaikan surat yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan

Kemenkumham Perpanjang Program Asimilasi Napi di Masa Pandemi
Indonesia
Kemenkumham Perpanjang Program Asimilasi Napi di Masa Pandemi

Perpanjangan masa program asimilasi dan integrasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020.

Renovasi Rumah Nurhadi di Patal Senayan Capai Rp14 Miliar
Indonesia
Renovasi Rumah Nurhadi di Patal Senayan Capai Rp14 Miliar

"Kita punya bukti kok, Pak Nurhadi punya usaha burung walet, sampai saat ini masih jalan. Nanti akan dibuktikan oleh beliau pada saat pemeriksaan terdakwa," katanya

Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional
Indonesia
Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional

Cara itu hanya melanggengkan siklus kekerasan

Ganjil-Genap Kota Bogor, 9 Ribu Lebih Kendaraan Diputarbalik
Indonesia
Ganjil-Genap Kota Bogor, 9 Ribu Lebih Kendaraan Diputarbalik

Penerapan ganjil-genap diberlakukan sebagai upaya agar tidak terjadi kerumunan

MPR: Presidential Threshold Jangan Sampai Kebiri Kedaulatan Rakyat
Indonesia
MPR: Presidential Threshold Jangan Sampai Kebiri Kedaulatan Rakyat

DPR diharapkan benar-benar menghayati ketentuan UUD 1945, soal besaran pengaturan ambang batas pencalonan presiden atau presidenstial threshold (PT) dalam UU Pemilu.