Kasus Corona Tembus 1 Juta, Ketua DPD Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Prokes Petugas gabungan operasi yustisi di Wonosobo memberikan pengarahan kepada sejumlah pelanggar protokol kesehatan. (ANTARA/HO - Kodim Wonosobo)

MerahPutih.com - Langkah pemerintah yang menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran COVID-19 dinilai kurang efektif tanpa saksi tegas. Angka corona pun sudah tembus 1 juta kasus.

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti meminta pemerintah daerah menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

Ia berharap, pemerintah menyiapkan langkah yang lebih tegas dan konkret untuk mengatasi pandemi yang semakin berlarut-larut.

Baca Juga:

Update COVID-19 Selasa (26/1): Kasus Positif di Tanah Air Tembus 1 Juta

"Sudah beberapa pekan PPKM dijalankan. Namun hasilnya kurang efektif. Karena jumlah kasus COVID-19 tidak mampu ditekan. Masyarakat pun seperti mengabaikan protokol kesehatan," kata La Nyalla dalam keterangannya, Selasa (26/1).

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

La Nyalla memberikan contoh PPKM Jawa Timur yang menjaring 1,9 juta pelanggar prokes. Menurutnya, fakta ini menunjukkan masyarakat tidak peduli dengan wabah yang sedang melanda. Contoh kasus lainnya adalah masih bukanya sejumlah cafe dan tempat hiburan di kalangan anak muda.

"Hal ini sangat kita sayangkan. Karena hal ini semakin menambah jumlah kasus. Padahal, langkah pertama untuk memutus mata rantai itu adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.

Baca Juga:

Anak Buah Anies Nyatakan TPU Bambu Apus Khusus Jenazah COVID-19 Beragama Muslim

Oleh karena itu, mantan Ketua PSSI ini mengingatkan para kepala daerah untuk tegas menerapkan sanksi ketat bagi pelanggar protokol kesehatan. Jika kasus semakin meningkat, kata dia, pemerintah tidak bisa lagi memberikan toleransi.

"Seharusnya angka-angka ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Ayo kita sama-sama menerapkan 3M, sama-sama kita putus pandemi COVID-19. Karena kondisi saat ini sudah semakin buruk. Jika semua lapisan masyarakat patuh prokes, saya yakin wabah ini melandai," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pemkot Jakpus Rombak GOR dan Balai Jadi Tempat Pasien COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Masyarakat Baduy Belum Pernah Divaksin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Masyarakat Baduy Belum Pernah Divaksin

Anak usia bawah lima tahun (balita) Baduy menerima vaksin imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit menular, seperti campak dan polio pada bulan Maret 2010.

Kecelakaan Beruntun di Tol Tangerang-Merak, Satu Orang Tewas
Indonesia
Kecelakaan Beruntun di Tol Tangerang-Merak, Satu Orang Tewas

Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat bus pariwisata terjadi di Tol Tangerang-Merak pada Sabtu (16/10) sekitar pukul 08.30 WIB.

Anies: Perkantoran Diisi Orang Terdidik, Tapi Masih Langgar Aturan
Indonesia
Anies: Perkantoran Diisi Orang Terdidik, Tapi Masih Langgar Aturan

Anies juga menyesalkan adanya seorang ibu hamil yang tetap diminta bekerja di kantor

Kapolri: Kritikan dari Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi Polri
Indonesia
Kapolri: Kritikan dari Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi Polri

"Berbagai kritik dan masukan dari masyarakat, seperti munculnya #PercumaLaporPolisi, #1Hari1Oknum dan #ViralforJustice merupakan evaluasi untuk perbaikan Polri ke depan," ujar Listyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (24/1).

Dinar Candy Tersangka Gegara Berbikini, Pengamat: Mau Ditaruh Dimana Muka Jokowi?
Indonesia
Dinar Candy Tersangka Gegara Berbikini, Pengamat: Mau Ditaruh Dimana Muka Jokowi?

Polisi sendiri telah menetapkan Dinar Candy sebagai tersangka

Berkurang 33 Orang, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet 1.022 Orang
Indonesia
Berkurang 33 Orang, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet 1.022 Orang

Terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai 2 September 2021 jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 126.940 orang

Kompolnas Sebut Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Bisa Selesaikan Masalah
Indonesia
Kompolnas Sebut Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Bisa Selesaikan Masalah

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan, pihaknya menyambut baik hal ini karena sekaligus sebagai upaya penyelesaian masalah.

KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami potensi tindak pidana suap di balik komunikasi antara Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial.

Ketua DPRD Sudah Kirim Surat Pemecatan Viani PSI ke KPUD DKI
Indonesia
Ketua DPRD Sudah Kirim Surat Pemecatan Viani PSI ke KPUD DKI

PSI) telah mengajukan surat pemberhentian Viani sebagai anggota DPRD DKI pada 14 Oktober 2021 lalu.

Kelompok Pedagang Soroti Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran
Indonesia
Kelompok Pedagang Soroti Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyoroti beberapa bahan pokok yang masih melonjak tinggi harganya dan rawan kelangkaan menjelang Lebaran Idulfitri 2022.