Kasus Corona Masih Tinggi, Jokowi Dianggap Terlalu Berani Berlakukan New Normal Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai meninjau kesiapan ‘New Normal’ di Sarana Perniagaan Summarecon Mall, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/5). (Foto: Humas/Rahmat)

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, rencana memberlakukan new normal pada Juni mendatang, dianggap kebijakan yang terlalu berani. Trubus mengingatkan angka penyebaran corona yang belum mereda bahkan malah semakin tinggi.

"New normal kalau Juni terlalu berani. Pasalnya angka masih tinggi,"kata Trubus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (27/5).

Baca Juga

PSBB Jakarta Segera Berakhir, Masyarakat Diminta Siap Jalani New Normal

Menurut Trubus, tanpa perencanaan matang dan tidak disoalisasikan dengan masyarakat, maka jumlah penderita corona malah makin menambah. Ia mencontohkan di pusat perbelanjaan dimana tidak adanya sanksi jika masyarakat melanggar.

"Lalu siapa yang bertanggungjawab siapa pengelola mall atau tenant. Ini pemerintah harus membuat aturan yang tepat," sebut Trubus.

Trubus menekankan pentingnya sanksi bagi perusahaan atau pengelola pusat perbelanjaan jika sampai melanggar aturan. Ia menyebut, sosialisasi dan komunikasi harus matang.

"Harus ada sanksi. Seperti denda bagi mall yang tak taat. Pemerintah daerah dan pusat mesti kolaborasi dengan pengusaha. Dengan mengajak dialog," jelas Ketua Pusat Studi Hukum dan Perundang-Undangan Universitas Trisakti ini.

 Trubus Rahadiansyah
Trubus Rahadiansyah

Ia pun meminta pemerintah melibatkan para pakar dan akademisi, serta tenaga kesehatan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan di masa pandemi COVID-19. Trubus juga mendesak pemerintah memperbaiki komunikasi publik.

"Kebijakan pemerintah yang non-scientific populisme membingungkan masyarakat. Apalagi ditambah komunikasi yang buruk dan bising di antara pejabat publik," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, persiapan untuk menuju new normal atau tatanan kehidupan baru saat ini baru diterapkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Kebijakan ini bisa diperluas apabila dirasa efektif untuk membuat masyarakat produktif, serta tetap aman dari virus corona atau Covid-19.

"Ini akan kita lihat dalam satu minggu dampaknya seperti apa. Kemudian akan kita lebarkan ke provinsi, kabupaten/kota lain, apabila dirasa terdapat perbaikan yang signifikan" kata Jokowi usai meninjau kesiapan prosedur new normal di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5).

Adapun, 4 provinsi yang mulai melakukan persiapan menuju new normal yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Persiapan dilakukan dengan menerjunkan personel TNI/Polri di tempat umum atau keramaian.

Salah satu aspek yang diukur bagi daerah untuk dapat menerapkan aktivitas sosial ekonomi pada era kenormalan baru adalah surveilans kesehatan masyarakat.

Salah satu indikator yang menunjukkan baiknya surveilans kesehatan masyarakat yakni jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 yang meningkat dan diikuti dengan berkurangnya kasus positif Covid-19.

Aspek berikutnya adalah pelayanan kesehatan. Indikatornya antara lain, jumlah ketersediaan tempat tidur untuk kasus positif baru di rumah sakit, alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di rumah sakit, serta ventilator.

Kemudian, gambaran epidemiologi di suatu wilayah. Salah satu indikatornya adalah apabila kasus positif COVID-19 turun 50 persen selama dua pekan berturut-turut.

Baca Juga

DPR Nilai Jokowi Gegabah Terapkan New Normal

Selain penurunan kasus positif, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) juga harus turun selama dua pekan sejak puncak terakhir.

Lalu, jumlah pasien yang sembuh dan jumlah ODP serta PDP yang telah selesai dipantau juga harus meningkat.

Sementara itu, jumlah pasien meninggal dari kasus positif juga harus menurun walaupun tidak ada target angka penurunannya. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH