Kasus Corona Belum Turun, Jokowi tidak Berani Buka Sekolah dan Aktivitas Ekonomi Presiden Jokowi sidak ke Masjid Istiqlal, Selasa (2/6). Foto: (Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pembukan tempat ibadah, tempat aktivitas ekonomi, dan sekolah harus melalui tahapan-tahapan yang ketat. Hal itu untuk memastikan agar saat pembukaan tempat-tempat tersebut tidak menimbulkan gelombang kedua pandemi virus corona

Tahapan yang ketat tersebut, lanjut Jokowi, diiringi dengan melihat angka dari kurva angka produktif (R0) dan angka produktif efektif (Rt). Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat.

Baca Juga

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

"Sehingga, kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan, dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi, sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan,” terang Jokowi di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

R0 atau basic reproduction number menunjukkan daya tular penularan virus dari orang sakit ke orang yang sehat. Jika R0 kurang dari satu, maka rata-rata orang yang terinfeksi akan menularkan kurang dari 1 orang. Sebaliknya, apabila R0 di atas satu maka penyebaran virus Corona masih tinggi.

Jokowi menegaskan pembukaan tempat publik akan menggunakan data-data keilmuan yang ketat. Dengan begitu, masyarakat dapat kembali beraktivitas namun aman dari virus Corona.

"Sehingga kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan, dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan," tutur dia.

Jokowi
Presiden Jokowi di Summarecon Mall, Bekasi, Jawa Barat. Foto: ANTARA/Biro Pers Setpres

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, ada sejumlah indikator kesehatan untuk menentukan suatu daerah dapat kembali melaksanakan aktivitas ekonomi yang produktif dan aman dari virus Corona.

Antara lain yakni pendekatan berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Sesuai dengan rekomendasi WHO, kami menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan,” ujar Wiku dalam keterangannya, Minggu 31 Mei 2020.

Dia menuturkan, ada 11 indikator utama yang dipakai untuk melihat penurunan jumlah kasus selama dua pekan sejak puncak terakhirnya, dengan target lebih dari 50 persen untuk setiap wilayah.

Adapun penurunan angka yang dilihat tersebut adalah berdasarkan dari jumlah yang meninggal, penurunan jumlah kasus positif, termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit, juga jumlah pasien sembuh dan selesai pemantauan.

Selain itu, indikator lain adalah dengan melihat hasil dari jumlah pemeriksaan laboratorium, di mana positivity rate-nya harus di bawah 5%, dan penggunaan metode pendekatan Rt atau angka reproduktif efektif kurang dari 1.

Baca Juga

New Normal Tempat Ibadah, Walkot Solo: Tak Perlu Izin dan Patuhi Protokol Kesehatan

Ditemukan, ada 102 wilayah yang dinyatakan aman dan dikelompokkan dalam zona hijau. Seluruh wilayah itu dapat memasuki tatanan kehidupan normal baru atau new normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Seluruh wilayah tersebut selanjutnya diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19," ujar Wiku. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19 Klaim PPKM Mampu Tekan Angka Penyebaran COVID-19
Indonesia
Satgas COVID-19 Klaim PPKM Mampu Tekan Angka Penyebaran COVID-19

Satgas COVID-19 mengharapkan pelaksanaan PPKM yang masih terus berlangsung hingga dua pekan ke depan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan disiplin. Sehingga dapat menurunkan penularan COVID-19.

OTT Bupati Kolaka Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang
Indonesia
OTT Bupati Kolaka Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Mersya Nur.

Sri Mulyani Perintahkan DJP Bikin Aplikasi Yang Mudahkan Orang Bayar Pajak
Indonesia
Sri Mulyani Perintahkan DJP Bikin Aplikasi Yang Mudahkan Orang Bayar Pajak

Indonesia harus mampu melihat seluruh tren perubahan global yang menciptakan peluang positif sekaligus ancaman seperti masifnya perkembangan teknologi.

KPK Terima Audiensi Menparekraf Sandiaga, Ini yang Dibahas
Indonesia
KPK Terima Audiensi Menparekraf Sandiaga, Ini yang Dibahas

KPK menerima audiensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beserta jajaran terkait rencana kerja sama pengelolaan anggaran.

Pemerintah Kucurkan Rp 39,19 Triliun untuk Bansos PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Kucurkan Rp 39,19 Triliun untuk Bansos PPKM Darurat

Subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt juga diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021

Ungkapan Penyesalan TNI AU dan Istana Terkait Kekerasan Aparat di Merauke
Indonesia
Ungkapan Penyesalan TNI AU dan Istana Terkait Kekerasan Aparat di Merauke

"KSP mengajak semua pihak untuk berupaya memastikan agar kejadian tersebut tidak berulang, baik di Papua maupun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Moeldoko.

Lebih dari 10 Ribu Pasien Sembuh COVID-19
Indonesia
Lebih dari 10 Ribu Pasien Sembuh COVID-19

Akumulasi kasus positif COVID-19 menjadi 1.037.993 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Di Depan Mahasiswa, Mentan Beri Sinyal Keberatan Soal Impor Beras
Indonesia
Di Depan Mahasiswa, Mentan Beri Sinyal Keberatan Soal Impor Beras

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menolak mengomentari soal rencana impor beras yang menjadi perbincangan publik sepekan terakhir.

Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024
Indonesia
Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024

Kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2024.

Menkes Klaim Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia
Indonesia
Menkes Klaim Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Sadikin mengklaim varian Omicron belum terdeteksi di Indonesia. Untuk itu, masyarakat diminta tidak panik, tetapi terus waspada.