Kasus Corona Belum Turun, Jokowi tidak Berani Buka Sekolah dan Aktivitas Ekonomi Presiden Jokowi sidak ke Masjid Istiqlal, Selasa (2/6). Foto: (Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pembukan tempat ibadah, tempat aktivitas ekonomi, dan sekolah harus melalui tahapan-tahapan yang ketat. Hal itu untuk memastikan agar saat pembukaan tempat-tempat tersebut tidak menimbulkan gelombang kedua pandemi virus corona

Tahapan yang ketat tersebut, lanjut Jokowi, diiringi dengan melihat angka dari kurva angka produktif (R0) dan angka produktif efektif (Rt). Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat.

Baca Juga

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

"Sehingga, kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan, dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi, sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan,” terang Jokowi di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

R0 atau basic reproduction number menunjukkan daya tular penularan virus dari orang sakit ke orang yang sehat. Jika R0 kurang dari satu, maka rata-rata orang yang terinfeksi akan menularkan kurang dari 1 orang. Sebaliknya, apabila R0 di atas satu maka penyebaran virus Corona masih tinggi.

Jokowi menegaskan pembukaan tempat publik akan menggunakan data-data keilmuan yang ketat. Dengan begitu, masyarakat dapat kembali beraktivitas namun aman dari virus Corona.

"Sehingga kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan, dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan," tutur dia.

Jokowi
Presiden Jokowi di Summarecon Mall, Bekasi, Jawa Barat. Foto: ANTARA/Biro Pers Setpres

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, ada sejumlah indikator kesehatan untuk menentukan suatu daerah dapat kembali melaksanakan aktivitas ekonomi yang produktif dan aman dari virus Corona.

Antara lain yakni pendekatan berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Sesuai dengan rekomendasi WHO, kami menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan,” ujar Wiku dalam keterangannya, Minggu 31 Mei 2020.

Dia menuturkan, ada 11 indikator utama yang dipakai untuk melihat penurunan jumlah kasus selama dua pekan sejak puncak terakhirnya, dengan target lebih dari 50 persen untuk setiap wilayah.

Adapun penurunan angka yang dilihat tersebut adalah berdasarkan dari jumlah yang meninggal, penurunan jumlah kasus positif, termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit, juga jumlah pasien sembuh dan selesai pemantauan.

Selain itu, indikator lain adalah dengan melihat hasil dari jumlah pemeriksaan laboratorium, di mana positivity rate-nya harus di bawah 5%, dan penggunaan metode pendekatan Rt atau angka reproduktif efektif kurang dari 1.

Baca Juga

New Normal Tempat Ibadah, Walkot Solo: Tak Perlu Izin dan Patuhi Protokol Kesehatan

Ditemukan, ada 102 wilayah yang dinyatakan aman dan dikelompokkan dalam zona hijau. Seluruh wilayah itu dapat memasuki tatanan kehidupan normal baru atau new normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Seluruh wilayah tersebut selanjutnya diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19," ujar Wiku. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub Riza Dorong Bank DKI Beri KUR untuk UMKM Pulihkan Ekonomi
Indonesia
Wagub Riza Dorong Bank DKI Beri KUR untuk UMKM Pulihkan Ekonomi

Pemberian kredit ringan ini, kata Riza, sebagai bentuk stimulus lain untuk menggerakan roda perekonomian di ibu kota.

Yasonna: Tak Ada Istilah Kebal Hukum Bagi Pelaksana Perppu COVID-19
Indonesia
Yasonna: Tak Ada Istilah Kebal Hukum Bagi Pelaksana Perppu COVID-19

Aturan Perppu No:1/2020 tentang Dana COVID-19 tidak menghapus delik korupsi.

Kemenkes Pastikan Belum Ada Kasus Virus Korona di Indonesia
Indonesia
Kemenkes Pastikan Belum Ada Kasus Virus Korona di Indonesia

Anung Sugihartono memastikan sampai saat ini tidak ada yang dinyatakan positif terjangkit virus korona.

Alasan Pemerintah Tak Perlu Reaktif Tanggapi 'Manuver' Din Syamsuddin Cs
Indonesia
Alasan Pemerintah Tak Perlu Reaktif Tanggapi 'Manuver' Din Syamsuddin Cs

KAMI jangan marah atau alergi jika publik mengkritik langkah mereka

Solo Tampung OTG COVID-19 di RSUD Bung Karno
Indonesia
Solo Tampung OTG COVID-19 di RSUD Bung Karno

Warga yang tidak punya tempat isolasi mandiri bisa langsung menghubungi petugas Puskesmas atau Gugus Tugas untuk dijemput.

Masyarakat tak Patuhi PSBB karena Kebijakan Pemerintah yang Inkonsisten dan Membingungkan
Indonesia
Masyarakat tak Patuhi PSBB karena Kebijakan Pemerintah yang Inkonsisten dan Membingungkan

"Kebijakan itu banyak sekali, bingung, enggak konsisten. Jadi kebijakan tumpang tindih, overlap," kata Trubus

Pendekatan TNI dan Marinir Efektif Luluhkan Hati Pendemo
Indonesia
Pendekatan TNI dan Marinir Efektif Luluhkan Hati Pendemo

Mereka tampak lebih segan terhadap TNI ketimbang aparat Kepolisian.

Wilayah-wilayah di Negara Eropa Berikut Berisiko Tinggi COVID-19
Dunia
Wilayah-wilayah di Negara Eropa Berikut Berisiko Tinggi COVID-19

Jerman menambahkan wilayah di 11 negara Eropa ke daftar tujuan yang dikategorikan sebagai zona risiko COVID-19.

Pegawai KPK Mulai Bekerja dari Rumah
Indonesia
Pegawai KPK Mulai Bekerja dari Rumah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memberlakukan aturan bekerja dari rumah atau work from home kepada para pegawainya.

Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam
Indonesia
Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam

Kapolda Jatim Irjen Fadil Imran sudah memerintahkan fungsi pengawas termasuk penekanan kembali kepada fungsi Propam