Kasus Bunuh Diri Karena Ekonomi Melonjak, UMNO Minta PM Malaysia Muhyiddin Mundur Presiden Jokowi berbincang dengan PM Muhyiddin di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (05/02/2021) pagi. (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)

MerahPutih.com - Musyawarah Majelis Tertinggi (MKT) UMNO menarik dan mengakhiri dukungan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yasin. Padahal, sehari Muhyiddin melantik dua menteri UMNO masing-masing Menteri Senior Pertahanan Ismail Sabri Yaakob sebagai Wakil Perdana Manteri dan Menteri Luar Negeri Hishammudin Hussein sebagai Menteri Senior Luar Negeri.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, kegagalan pemerintah memenuhi aspirasi rakyat menyebabkan UMNO menarik dukungan tersebut.

Baca Juga:

Malaysia Lockdown, Cuma 20 Persen Pekerja Yang Boleh Ngantor

"UMNO mendesak agar Muhyiddin dapat mundur secara terhormat untuk membolehkan seorang perdana menteri baru dilantik untuk suatu tempo yang terbatas," katanya seperti dikutip Antara, Kamis (8/7).

Zahid mengatakan, pihaknya mempertimbangkan beberapa garis panduan utama yang ditetapkan oleh MKT pada 11 Maret 2020 tatkala UMNO memberikan dukungan kepada Muhyiddin selaku Perdana Menteri.

"Dua panduan utama adalah pemerintah harus memastikan aspirasi rakyat benar-benar direalisasikan dan pemerintah harus segera menangani kelambanan ekonomi dan melakukan tindakan dalam menangani pandemi COVID-19," katanya.

Zahid mengatakan, pemerintah pimpinan Perdana Menteri, Muhyiddin Yasin gagal memenuhi syarat partai untuk meneruskan dukungan.

Di antaranya, kegagalan pemerintah adalah kegagalan pemerintah menangani pandemi COVID-19 secara nyata sehingga mencetuskan keresahan dan kemurungan serius rakyat.

"Contohnya total lockdown hanya menggandakan jumlah kematian dari 2,800 menjadi lebih 5,768 korban hanya dalam tempoh 38 hari setelah PM mengumumkan total lockdown," katanya.

Gedung Petronas. (Foto: visit malaysia)
Gedung Petronas. (Foto: visit malaysia)

Kemudian kegagalan pemerintah dengan menyalahgunakan darurat hingga membuat rakyat dan ekonomi negara bergejolak.

"Pemerintah gagal untuk mempertahankan sistem demokrasi berparlemen hingga memandulkan segala praktek demokrasi check and balance yang menjamin hak dan suara rakyat dibela," katanya.

Selain itu, pemerintah gagal dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kasus bunuh diri. Tercatat, kasus bunuh diri dari Maret 2020 hingga Mei 2021 sebanyak 1,099 kasus.

"Gerakan #BenderaPutih adalah satu contoh manifestasi kekecewaan dan protes rakyat terhadap kegagalan pemerintah untuk menyantuni keperluan rakyat yang amat susah, tertekan dan terdesak saat ini," katanya.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Meningkat, Malaysia Open 2021 Ditunda

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Djoko Tjandra

Hal itu disampaikan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/3), dengan agenda pembacaan replik atas tanggapan pleidoi dari terdakwa atas tuntutan empat tahun penjara.

Tumpang Tindih Aturan Belum Tentu Bisa Diselesaikan Kementerian Investasi
Indonesia
Tumpang Tindih Aturan Belum Tentu Bisa Diselesaikan Kementerian Investasi

Pengusaha memiliki keraguan mengenai dampaknya terhadap obesitas dan tumpang tindih regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah.

Sederet Pelonggaran PPKM Level 3 dan 4, Mulai Pernikahan Sampai Kerja di Pabrik
Indonesia
Sederet Pelonggaran PPKM Level 3 dan 4, Mulai Pernikahan Sampai Kerja di Pabrik

"Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 25 persen sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat," kata Luhut.

Luhut Resmikan Stasiun KA Bandara Yogyakarta
Indonesia
Luhut Resmikan Stasiun KA Bandara Yogyakarta

Menteri Luhut mengapresiasi pembangunan jalur kereta api yang menghabiskan dana Rp 1,1 Triliun ini.

Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun, Yenny Wahid Ajak Masyarakat 'Ojo Kagetan'
Indonesia
Dokumen Kependudukannya Jadi Bungkus Gorengan, Susi Pudjiastuti Bingung Protes ke Mana
Indonesia
Dokumen Kependudukannya Jadi Bungkus Gorengan, Susi Pudjiastuti Bingung Protes ke Mana

"Protes ke mana? ke siapa ?setiap hari kita dapat WA Pinjol, investasi, promo dll.. semua tahu nomor kita data kita," ungkapnya.

Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan
Dunia
Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan

Militer Tiongkok mengutuk tindakan pelayaran perdana kapal perang di era Presiden Biden itu, dan mengirim unit angkatan laut dan udara untuk mengikuti dan memperingatkan kapal tersebut.

Pembatasan Warga Asing Masuk Indonesia
Foto
Pembatasan Warga Asing Masuk Indonesia

Warga Negara Asing (WNA) melakukan validasi dokumen penerbangan di area Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten,

Ketua MPR: Indonesia Konsisten Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Indonesia
Ketua MPR: Indonesia Konsisten Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Bangsa Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh.

KPK Cecar Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus soal Pembagian Kuota Paket Bansos
Indonesia
KPK Cecar Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus soal Pembagian Kuota Paket Bansos

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Rakyan mengenai pembagian jatah dan kuota untuk para vendor yang mendistribusikan bansos COVID-19.