Kasus Bunuh Diri Karena Ekonomi Melonjak, UMNO Minta PM Malaysia Muhyiddin Mundur Presiden Jokowi berbincang dengan PM Muhyiddin di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (05/02/2021) pagi. (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)

MerahPutih.com - Musyawarah Majelis Tertinggi (MKT) UMNO menarik dan mengakhiri dukungan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yasin. Padahal, sehari Muhyiddin melantik dua menteri UMNO masing-masing Menteri Senior Pertahanan Ismail Sabri Yaakob sebagai Wakil Perdana Manteri dan Menteri Luar Negeri Hishammudin Hussein sebagai Menteri Senior Luar Negeri.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, kegagalan pemerintah memenuhi aspirasi rakyat menyebabkan UMNO menarik dukungan tersebut.

Baca Juga:

Malaysia Lockdown, Cuma 20 Persen Pekerja Yang Boleh Ngantor

"UMNO mendesak agar Muhyiddin dapat mundur secara terhormat untuk membolehkan seorang perdana menteri baru dilantik untuk suatu tempo yang terbatas," katanya seperti dikutip Antara, Kamis (8/7).

Zahid mengatakan, pihaknya mempertimbangkan beberapa garis panduan utama yang ditetapkan oleh MKT pada 11 Maret 2020 tatkala UMNO memberikan dukungan kepada Muhyiddin selaku Perdana Menteri.

"Dua panduan utama adalah pemerintah harus memastikan aspirasi rakyat benar-benar direalisasikan dan pemerintah harus segera menangani kelambanan ekonomi dan melakukan tindakan dalam menangani pandemi COVID-19," katanya.

Zahid mengatakan, pemerintah pimpinan Perdana Menteri, Muhyiddin Yasin gagal memenuhi syarat partai untuk meneruskan dukungan.

Di antaranya, kegagalan pemerintah adalah kegagalan pemerintah menangani pandemi COVID-19 secara nyata sehingga mencetuskan keresahan dan kemurungan serius rakyat.

"Contohnya total lockdown hanya menggandakan jumlah kematian dari 2,800 menjadi lebih 5,768 korban hanya dalam tempoh 38 hari setelah PM mengumumkan total lockdown," katanya.

Gedung Petronas. (Foto: visit malaysia)
Gedung Petronas. (Foto: visit malaysia)

Kemudian kegagalan pemerintah dengan menyalahgunakan darurat hingga membuat rakyat dan ekonomi negara bergejolak.

"Pemerintah gagal untuk mempertahankan sistem demokrasi berparlemen hingga memandulkan segala praktek demokrasi check and balance yang menjamin hak dan suara rakyat dibela," katanya.

Selain itu, pemerintah gagal dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kasus bunuh diri. Tercatat, kasus bunuh diri dari Maret 2020 hingga Mei 2021 sebanyak 1,099 kasus.

"Gerakan #BenderaPutih adalah satu contoh manifestasi kekecewaan dan protes rakyat terhadap kegagalan pemerintah untuk menyantuni keperluan rakyat yang amat susah, tertekan dan terdesak saat ini," katanya.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Meningkat, Malaysia Open 2021 Ditunda

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keterisian Tempat Tidur di Ruang Isolasi dan ICU Jawa-Bali Turun Drastis
Indonesia
TransJakarta Hadirkan JAK 88 Tanjung Priok - Ancol Barat
Indonesia
TransJakarta Hadirkan JAK 88 Tanjung Priok - Ancol Barat

Di sepanjang rute terdapat sekitar 60 titik pemberhentian bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanannya baik untuk pulang maupun pergi.

Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif
Indonesia
Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif

Pemerintah agar mengajak para ahli ekonom dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Epidemiolog Sebut Kenaikan COVID-19 8 Kali Lipat dari Data Pemerintah
Indonesia
Epidemiolog Sebut Kenaikan COVID-19 8 Kali Lipat dari Data Pemerintah

Ahli berpendapat bahwa kenaikan kasus COVID-19 saat ini sebenarnya 8 kali lipat dari data yang diumumkan oleh pemerintah.

Sidang Pendahuluan Perselisihan Pilkada Dimulai 26 Januari
Indonesia
Sidang Pendahuluan Perselisihan Pilkada Dimulai 26 Januari

Sidang pengucapan putusan akan dilakukan pada tanggal 15—16 Februari 2021 dan 19—24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.

PPKM Diperpanjang, Kapasitas Mal dan Dine In Restoran di Level 4 Ditambah
Indonesia
PPKM Diperpanjang, Kapasitas Mal dan Dine In Restoran di Level 4 Ditambah

Hasil evaluasi menunjukkan penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan sudah dilakukan secara disiplin

Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran
Indonesia
Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran

Fraksi Golkar DPR menyampaikan sejumlah catatan kritis menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol), yang telah dipaparkan para pengusul pada Selasa (10/11) lalu.

MUI Bandung Harapkan Ceramah Id Hanya 20 Menit
Indonesia
MUI Bandung Harapkan Ceramah Id Hanya 20 Menit

"Kalau mau menunjuk salah seorang warganya menjadi khatib, MUI juga menyediakan teks untuk khotbah salat Id," ucap Miftah.

Komite I DPD Terima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPR Papua Barat
Indonesia
Komite I DPD Terima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPR Papua Barat

Komite I DPD RI menerima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dari DPR Papua Barat (DPRPB) dan Tim Pansus Papua Barat.

KPK Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan
Indonesia
KPK Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan

Sebelumnya, tim pènyidik KPK telah lebih dulu menggeledah ruang kerja Azis Syamsuddin di DPR beserta rumah dinasnya pada Rabu (28/4).