Kasus Bansos, KPK Garap Staf PT. Tiga Pilar Agro Utama Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara (baju hitam) saat menyerahkan bansos sembako kepada warga terdampak COVID-19. (ANTARA/HO.Humas Kemensos)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf PT. Tiga Pilar Agro Utama, Imanuel Tarigan dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (28/12).

Imanuel akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

"Yang bersangkutan (Imanuel Tarigan) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JPB (Juliari P.Batu Bara)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (4/1).

Baca Juga:

Mantan Mensos Juliari Buka Suara Soal Keterlibatan Gibran di Kasus Suap Bansos

KPK saat ini tengah menelusuri asal usul dan rekam jejak vendor dalam pengadaan bansos. PT. Tiga Pilar, merupakan salah satu vendor pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial.

Pada Senin (28/12) lalu, penyidik telah memeriksa Nuzulia Hamzah Nasution, broker PT. Tiga Pilar.Nuzulia diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Juliari.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Nuzulia seputar proses dan pelaksanaan pengadaan paket bansos pada Kemensos tahun 2020, khususnya untuk wilayah Jabodetabek.

Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).
Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).

Kemudian pada Selasa (29/12), penyidik juga memeriksa Direktur PT. Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam.

PT. Bumi Pangan Digdaya menjadi salah satu rekanan Kemensos yang mendapat kuota besar dalam pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. PT. Bumi Pangan Digdaya tercatat mendapat kuota sebanyak 811.355 paket bansos.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

Baca Juga:

KPK Korek Keterangan Juliari Batubara soal Proses Pengadaan Bansos

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masuk Tahun Ketiga, Sompo Latih Puluhan Mahasiswa Sadar Lingkungan
Indonesia
Masuk Tahun Ketiga, Sompo Latih Puluhan Mahasiswa Sadar Lingkungan

Program magang yang dilakukan Sompo Environment Foundation diluncurkan pada 2020 di Jepang, telah menghasilkan lulusan 1.100 mahasiswa.

Dubes Arab Saudi Surati Puan, Klarifikasi Soal Kuota Haji Tak Didapat Indonesia
Indonesia
Dubes Arab Saudi Surati Puan, Klarifikasi Soal Kuota Haji Tak Didapat Indonesia

Kedutaan Besar Arab Saudi memastikan pernyataan mengenai Indonesia tak mendapat kuota haji serta ada 11 negara telah memperoleh kuota haji, tidak benar.

Anies Minta Media Investigasi Soal Tuduhan Gratifikasi Rumah Mewah
Indonesia
Anies Minta Media Investigasi Soal Tuduhan Gratifikasi Rumah Mewah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada media massa menginvestigasi untuk mengungkap terkait isu gratifikasi rumah mewah dari pengembang pulau reklamasi.

Hadapi Aksi 'Ruatan Rakyat Untuk KPK', TNI-Polri Jaga Ketat Kantor Firli Bahuri
Indonesia
Hadapi Aksi 'Ruatan Rakyat Untuk KPK', TNI-Polri Jaga Ketat Kantor Firli Bahuri

Puluhan personil TNI-Polri itu diturunkan untuk menjaga pengamanan di depan Gedung KPK

Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Periksa Direktur Adonara Propertindo Tommy Adrian
Indonesia
Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Periksa Direktur Adonara Propertindo Tommy Adrian

KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 lalu

MA Tolak PK Eks Presiden PKS Luthfi Hasan
Indonesia
MA Tolak PK Eks Presiden PKS Luthfi Hasan

Putusan itu diketok Senin (15/11) kemarin

Polda NTT Berikan Teguran Terkait Acara Kumpul Kepala Daerah NTT di Pantai Otan
Indonesia
Polda NTT Berikan Teguran Terkait Acara Kumpul Kepala Daerah NTT di Pantai Otan

Polda NTT telah membentuk tim untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapatkan data dan informasi terkait kejadian di video yang viral di media sosial berkaitan dengan dugaan pelanggaran prokes.

Jokowi Resmikan RSUP Pertama di Kawasan Indonesia Timur
Indonesia
Jokowi Resmikan RSUP Pertama di Kawasan Indonesia Timur

Presiden direncanakan untuk turut meninjau vaksinasi yang diperuntukkan bagi para petugas atau pekerja publik di pelabuhan yang terdiri dari pegawai dari PT Pelni, PT Pelindo, Kantor Kesyahbandaran, dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Pemprov DKI Klaim Punya Konsep dan Strategi Atasi Varian Corona Baru dari Inggris
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Punya Konsep dan Strategi Atasi Varian Corona Baru dari Inggris

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengklaim telah mempunyai solusi penanggulangan virus corona varian baru atau virus jenis B117-UK dari Inggris.

BOR Naik, Wagub Minta Warga Jakarta Tidak Keluar Rumah Jika Tak Mendesak
Indonesia
BOR Naik, Wagub Minta Warga Jakarta Tidak Keluar Rumah Jika Tak Mendesak

Tercatat pada Rabu 9 Juni 2021, DKI Jakarta mencatatkan positivity rate 10,8 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.371 jiwa dan melakukan tes PCR sebanyak 15.954 spesimen.