Kasus Bansos COVID-19, KPK Panggil Direktur PT Bumi Pangan Digdaya Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara (baju hitam) saat menyerahkan bansos sembako kepada warga terdampak COVID-19. (ANTARA/HO.Humas Kemensos)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam dan pihak swasta Helmi Rivai.

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

"Kedua orang saksi dipanggil untuk tersangka Ardian IM (AIM)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (29/12).

Baca Juga:

KPK Korek Keterangan Juliari Batubara soal Proses Pengadaan Bansos

Diketahui, PT Bumi Pangan Digdaya menjadi salah satu rekanan Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapat kuota besar dalam pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Berdasarkan data yang dihimpun, PT Bumi Pangan Digdaya tercatat mendapat kuota sebanyak 811.355 paket bansos.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, salah satu yang akan ditelusuri KPK, yakni mengenai asal usul dan rekam jejak vendor dalam pengadaan dan distribusi bansos.

Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).
Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).

Menurut Alex, pendalaman mengenai identitas para vendor ini penting dilakukan lantaran terdapat sekitar 272 kontrak terkait pengadaan serta penyaluran paket bansos berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek yang sedang didalami penyidik KPK.

Alex memastikan, KPK akan mendalami proses pemilihan vendor hingga penyaluran bansos yang sampai ke masyarakat tersebut. Tak tertutup kemungkinan terdapat rekanan yang hanya meminjam bendera perusahaan lain.

"Jadi prinsipnya kan ada 272 kontrak kalau enggak salah, ya semua harus didalami. Siapa mendapat pekerjaan itu, dari mana, atau bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu dan apakah dia melaksanakan penyaluran sembako itu atau hanya, itu tadi, modal bendera doang, di-sub-kan, itu semua harus didalami," ujarnya.

Baca Juga:

Mantan Mensos Juliari Buka Suara Soal Keterlibatan Gibran di Kasus Suap Bansos

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga:

Pasar Jaya Klaim Barang Bansos Sesuai Permintaan Pemprov

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kelompok Buruh Tuntut Pembayaran THR Lebaran 2021 Dibayar Penuh
Indonesia
Kelompok Buruh Tuntut Pembayaran THR Lebaran 2021 Dibayar Penuh

"Maka kami minta tidak ada lagi yang namanya mencicil untuk bayar THR," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4).

Jokowi Diyakini Lakukan Reshuffle Demi Bangkitkan Ekonomi
Indonesia
Jokowi Diyakini Lakukan Reshuffle Demi Bangkitkan Ekonomi

Pada saat sama, dia juga berpesan kepada Presiden

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Kinerja Menhan Prabowo Layak Dievaluasi
Indonesia
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Kinerja Menhan Prabowo Layak Dievaluasi

“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik," kata Arjuna kepada wartawan, Senin (26/4)

PSBB DKI Terpaksa Diperpanjang Gegara Kasus COVID Terus Melonjak
Indonesia
PSBB DKI Terpaksa Diperpanjang Gegara Kasus COVID Terus Melonjak

Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir

Wagub DKI Larang Warga yang Punya Rumah Sempit Isolasi Mandiri
Indonesia
Wagub DKI Larang Warga yang Punya Rumah Sempit Isolasi Mandiri

Dengan kata lain, sambung Riza, pasien gejala ringan yang tempat tinggalnya sempit dan berada di pemukiman padat penduduk tidak diperkenankan melakukan isolasi mandiri di rumah.

Anies Siapkan Paket Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Anies Siapkan Paket Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta

Jadi, keputusan kebijakan-kebijakan itu selalu merujuk kepada angka yang senyatanya terjadi di lapangan

DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac
Indonesia
DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac

DPR meminta BPOM untuk menginformasikan status emergency use authorization atau otorisasi penggunaan darurat terkait vaksin Sinovac.

Simak Nih! Cara Daftar dan Syarat Penerima KIP Kuliah
Indonesia
Simak Nih! Cara Daftar dan Syarat Penerima KIP Kuliah

KIP Kuliah dapat digunakan untuk program reguler

Polisi Hadirkan Lebih dari 25 Saksi Saat Rekonstruksi di Tol Japek
Indonesia
Wagub DKI: Pembentukan Satgas COVID-19 Jabodetabek Terbentur Kewenangan Luhut
Indonesia
Wagub DKI: Pembentukan Satgas COVID-19 Jabodetabek Terbentur Kewenangan Luhut

“Dan kita juga, di antara kami, Jabodetabek juga terus berkoordinasi. Pak Presiden sudah menunjuk langsung Pak Luhut, untuk fokus menangani 8 provinsi yang cukup tinggi penularannya,” ungkap dia