Kasus Bansos, Bekas Anak Buah Juliari Batubara Divonis 9 Tahun Penjara Matheus Joko Santoso mendengarkan sidang pembacaan tuntutan dari gedung KPK Jakarta, Jumat (13/8). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 450 juta subsider enam bulan kurungan terhadap mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Bekas anak buah Juliari Batubara itu divonis bersalah lantaran terbukti menerima suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

"Mengadili, menyatakan Tedakwa Matheus Joko Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis, membacakan amar putusan, Rabu (1/9).

Baca Juga

Korupsi Bansos COVID-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

Selain pidana pokok, Matheus Joko juga dijatuhi hukuman berupa uang pengganti sebesar Rp 1.560.000.000. Apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman kurungan satu tahun dan enam bulan penjara.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Matheus Joko tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

"Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non alam yaitu wabah COVID-19," ujar Hakim Damis.

Sementara itu, untuk hal yang meringankan Matheus Joko dinilai belum pernah dijatuhi hukuman pidana, sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.

Baca Juga

Duduk Perkara Kasus Suap Bansos Kata Kuasa Hukum Juliari

Majelis Hakim juga mengabulkan justice collaboratore (JC) kepada Matheus Joko. Meski membantu Juliari dalam mengupulkan uang fee sebesar Rp 10 ribu untuk setiap paket bansos, Matheus dipandang bukan pelaku utama.

"Sehingga majelis hakim menyetujui memberikan status JC," kata Hakim Damis. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK
Indonesia
Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK

Komnas HAM dinilai tidak berwenang memproses pengaduan 75 pegawai KPK yang diberhentikan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Impor Beras Dinilai Rawan Terjadi Pelanggaran dan Maladministrasi
Indonesia
Impor Beras Dinilai Rawan Terjadi Pelanggaran dan Maladministrasi

Ombudsman RI menduga adanya indikasi cacat administrasi atau maladministrasi dalam rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.

DPR Bahas Peraturan KPU Soal Pilkada, Termasuk Penggunaan Teknologi
Indonesia
DPR Bahas Peraturan KPU Soal Pilkada, Termasuk Penggunaan Teknologi

Penggunaan Teknologi Informasi dalam rekapitulasi untuk mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan suara dan rekapitulasi dengan cepat.

Pemerintah Beri Formasi Khusus buat Pelatih dan Peraih Medali Olimpiade Jadi ASN
Indonesia
Pemerintah Beri Formasi Khusus buat Pelatih dan Peraih Medali Olimpiade Jadi ASN

Pemerintah akan memberikan formasi khusus buat pelatih dan peraih medali di Olimpiade untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

MUI Kutuk Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar
Indonesia
MUI Kutuk Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar

"MUI meminta pihak aparat untuk mencari dan menangkap pelaku serta membongkar motif dari tindakan yang tidak terpuji ini," papar Anwar Abbas.

PT KAI Tunggu Arahan Menhub soal Pengetatan Pra-Larangan Mudik
Indonesia
PT KAI Tunggu Arahan Menhub soal Pengetatan Pra-Larangan Mudik

Terkait addendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 Kepala Satgas Penanganan COVID-19 tentang pengetatan pra larangan mudik peniadaan mudik, PT KAI menyambut baik langkah pemerintah itu sebagai kebijakan menekan penyebaran kasus corona.

Irjen Napoleon Heran Brigjen Prasetijo Mau Diperintah Pengusaha Tommy Sumardi
Indonesia
Irjen Napoleon Heran Brigjen Prasetijo Mau Diperintah Pengusaha Tommy Sumardi

Salah satu terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pengurusan red notice Djoko Tjandra.

Koalisi Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung
Indonesia
Koalisi Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung

"Sekitar 30 persen dari total CHA di tahap ini bermasalah atau diragukan independensinya," kata Anggota Koalisi Pemantau Peradilan, Erwin Natosmal Oemar

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Miliki Mobil Dengan Plat Nomor Sendiri di Luar Negeri
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Miliki Mobil Dengan Plat Nomor Sendiri di Luar Negeri

Video yang diunggah oleh Kemas Fatan II merupakan potongan dari menit 1:16-1:26.