Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara Bos PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno diperpanjang masa tahanannya oleh KPK (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Direktur Utama PT CMI Teknologi, Rahardjo Pratjihno.

Jaksa meyakini Rahardjo terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek Backbone Coastal Surveillance System yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System secara bersama-sama dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku staf khusus (narasumber) Kepala Bakamla; Bambang Udoyo selaku PPK, Leni Marlena selaku Ketua ULP serta Juli Amar Ma’ruf selaku koordinator ULP Bakamla.

Baca Juga

KPK Perpanjang Penahanan Bos PT CMIT Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Tindak pidana tersebut diyakini Jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 63,829 miliar serta memperkaya Rahardjo sebesar Rp 60,329 dan Ali Fahmi sebesar Rp 3,5 miliar.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 600 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap Rahardjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (2/10).

Selain pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan kepada Rahardjo berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 60,329 miliar sesuai dengan hasil tindak pidana yang dinikmatinya.

Tersangka Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno menutupi wajahnya dengan buku usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/3). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Tersangka Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno menutupi wajahnya dengan buku usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/3). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Jaksa akan menyita dan melelang harta benda Rahardjo jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu sebulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Rahardjo sudah berusia lanjut, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Baca Juga

KPK Bantah Klaim Politikus Nasdem Ahmad Sahroni Soal Kasus Bakamla

Sementara untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Rahardjo tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Rahardjo juga tidak merasa bersalah dan memberikan keterangan berbelit-belit dalam persidangan.

"Terdakwa juga tidak mempunyai itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmatinya," kata Jaksa. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Ingin Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik
Indonesia
Indonesia Ingin Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik

Potensi jika Indonesia menjadi pemain global baterai kendaraan listrik yang bisa menghasilkan USD26 miliar pada 2030.

Berkaca dari Kasus Bintaro, LPSK Ajak Korban Perkosaan Berani Melapor
Indonesia
Berkaca dari Kasus Bintaro, LPSK Ajak Korban Perkosaan Berani Melapor

LPSK berharap kasus ini diteruskan hingga ranah pengadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dewas KPK Minta Firli Cs Usut Pembocor Penggeledahan PT Jhonlin Haji Isam
Indonesia
Dewas KPK Minta Firli Cs Usut Pembocor Penggeledahan PT Jhonlin Haji Isam

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Ahok Marah Tunjangan DPRD Naik, PKS: Kalau Ngomong Pakai Data
Indonesia
Ahok Marah Tunjangan DPRD Naik, PKS: Kalau Ngomong Pakai Data

"Kalau bicara itu harus pakai data. Pak Ketua sendiri (Prasetio Edi Marsudi) kan sudah memberikan informasi bahwa tidak ada kenaikan," tegas Suhaimi

12 Terduga Teroris Merauke Ditetapkan Tadi Tersangka, Segera Dibawa ke Jakarta
Indonesia
12 Terduga Teroris Merauke Ditetapkan Tadi Tersangka, Segera Dibawa ke Jakarta

Semua tersangka teroris akan diterbangkan ke Jakarta

Kata 'Pendidikan' Terucap 3 Kali dalam Pidato Panjang Jokowi di MPR
Indonesia
Kata 'Pendidikan' Terucap 3 Kali dalam Pidato Panjang Jokowi di MPR

Ketimpangan pendidikan terlihat di masa pandemi ini, banyak anak yang tidak memiliki alat serta kuota untuk belajar daring.

AS Keluarkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Moderna
Dunia
AS Keluarkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Moderna

Vaksin virus corona Moderna Inc menjadi penerima kedua otorisas penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat (FDA).

KPAI Prihatin Siswi Pembuat Konten Tiktok Palestina Dikeluarkan dari Sekolah
Indonesia
KPAI Prihatin Siswi Pembuat Konten Tiktok Palestina Dikeluarkan dari Sekolah

Karena soal usia masih simpang siur, maka KPAI akan menelusuri kebenarannya

Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI
Indonesia
Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI

TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis

Tertutup Soal Hasil COVID-19, Rizieq Dinilai Korbankan Umat
Indonesia
Tertutup Soal Hasil COVID-19, Rizieq Dinilai Korbankan Umat

Sikap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang tertutup soal riwayat kesehatannya menuai kritikan.