Kasus Asabri, Pakar Hukum Sebut DO Hakim Mulyono Sudah Tepat dari Sisi Aturan Sidang pembacaan vonis kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/1/2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Nur Basuki Minarno menilai dissenting opinion (DO) yang dilakukan anggota majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mulyono Dwi Purwanto dalam kasus Asabri, sudah tepat dari segi aturan atau undang-undang.

Pasalnya, kerugian negara dalam kasus korupsi termasuk kasus Asabri harus kerugian nyata dan pasti, tidak boleh kerugian potensial karena akan menjadi beban bagi terpidana. Menurut Nur, dissenting opinion hakim Mulyono ini penting karena akan menjadi catatan bagi pengadilan di atasnya, yakni pengadilan banding dan pengadilan kasasi.

“Kalau argumentasinya (dissenting opinion hakim Mulyono) seperti itu (perhitungan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti), dari sisi aturannya itu benar. Dissenting opinion ini penting untuk menjadi catatan bagi pengadilan di atasnya,” ujar Nur kepada wartawan, Kamis (6/1).

Baca Juga:

Kasus Asabri, Dua Pihak Swasta Divonis 10 dan 13 Tahun Penjara

Nur menjelaskan, frasa "dapat" dalam kalimat "…dapat merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor telah dinyatakan tidak berlaku oleh MK sehingga kerugian negara dalam kasus korupsi harus kerugian keuangan negara yang riil, nyata dan pasti. Kerugian negara tersebut, kata Nur, tidak boleh kerugian potensial.

“Jadi, kerugian negara itu harus riil terjadi, harus nyata dan pasti, tidak boleh hanya potensial kerugian, itu sebetulnya sama maknanya dalam Pasal 1 angka 22 dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,” jelas Nur.

Menurut Nur, hakim Mulyono memberikan dissenting opinion karena menilai penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus Asabri oleh BPK tidak konsisten. Di satu pihak, kata dia, BPK mendasarkan perhitungan pada pembelian dana investasi oleh Asabri yang tidak sesuai prosedur dan di lain pihak, BPK tetap menggunakan pengembalian efek yang diterima dari reksadana yang dibeli secara tidak sah dalam perhitungannya kerugian keuangan negara.

“Artinya di sini, BPK itu menggunakan 2 parameter yang berbeda. Jadi, BPK mengatakan pembelian dana investasi tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi di dalam perhitungannya itu menggunakan pengembalian efek yang diterima dari reksadana yang dibeli secara tidak sah. Sehingga anggota majelis hakim Mulyono menilai itu belum menunjukkan kerugian negara yang secara nyata ada, tetapi itu hanya menunjukkan potential loss saja,” ungkap Nur.

Baca Juga:

Kasus Asabri, Pakar Sebut Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi Harus Faktual

Nur sendiri enggan masuk terlalu jauh ke dalam proses dan mekanisme penghitungan kerugian negara dalam kasus Asabri. Pasalnya, dia bukan akuntan dan tidak terlalu paham bagaimana melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus Asabri. Namun, Nur hanya memastikan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi termasuk kasus Asabri harus kerugian negara yang nyata dan pasti sebagaimana disoroti dan ditekankan oleh hakim Mulyono.

“Saya tidak mengerti bagaimana cara menghitung kerugian keuangan negara, karena saya bukan akuntan. Tetapi saya menggarisbawahi sebagaimana pendapat hakim Mulyono itu, karena di dalam pembuktian Pasal 2 dan 3 UU Tipikor itu harus ada kerugian negara secara nyata dan pasti, akan tetapi perhitungan yang dilakukan BPK itu, itu menggunakan total loss. Itu yang disoroti hakim Mulyono,” tegas dia.

Lebih lanjut, Nur mengatakan, kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi harus nyata untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada terpidana. Pasalnya, terpidana yang nantinya harus menanggung beban kerugian keuangan negara tersebut untuk dikembalikan dalam bentuk ganti rugi.

“Kerugian keuangan negara tidak boleh potential loss, karena itu nantinya akan menjadi beban bagi terpidana untuk mengembalikan ganti kerugian kepada negara. Jadi, harus nyata dan pasti jangan sampai kerugian negara yang nyata hanya Rp 5 miliar, lalu jadi Rp 5 triliun, mampus terpidananya mengembalikan, padahal bukan sebesar itu yang dia nikmati,” kata Nur.

Terkait dissenting opinion hakim Mulyono, menurut Nur, tidak menjadi masalah karena itu menjadi catatan yang harus dilampirkan pada putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut dia, dissenting opinion tersebut menjadi catatan untuk pengadilan tingkat atasnya baik pengadilan banding maupun pengadilan kasasi.

Dissenting opinion itu dilampirkan dalam putusan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pendapat hakim lainnya itu yang mengikat, tetapi paling tidak ada catatan bagi pengadilan yang ada di atasnya, pengadilan banding, kemudian pengadilan kasasi. Soal benar tidaknya pendapat hakim Mulyono, saya tidak boleh memberikan komentar karena ini juga belum inkrah, tetapi kalau argumentasinya seperti itu, dari sisi aturannya itu benar,” pungkas Nur. (Pon)

Baca Juga:

Hakim Sebut Perhitungan Kerugian Negara Rp 22,788 Triliun Kasus Asabri Tidak Terbukti

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 Anggota Polisi Ditangkap di Nias Positif Narkoba
Indonesia
2 Anggota Polisi Ditangkap di Nias Positif Narkoba

Dua orang anggota polisi yang bertugas di Kabupaten Nias, Sumatera Utara ditangkap atas dugaan kepemilikan sejumlah paket narkotika jenis sabu-sabu.

BPN DKI Pastikan Biaya Perubahan Nama Jalan di Sertifikat Tanah Gratis
Indonesia
BPN DKI Pastikan Biaya Perubahan Nama Jalan di Sertifikat Tanah Gratis

BPN DKI mengatakan, sertifikat atas tanah dengan dokumen lama masih berlaku dan tidak ada tambahan biaya apabila masyarakat ingin mengubah ke nama jalan yang baru pada surat-surat tanah.

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Izin Keramaian
Indonesia
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Izin Keramaian

Airlangga Hartarto menegaskan, Presiden Jokowi minta vaksinasi booster COVID-19 Digenjot

Tabrakan Beruntun di Balikpapan Tewaskan 4 Orang
Indonesia
Tabrakan Beruntun di Balikpapan Tewaskan 4 Orang

Kecelakaan tragis terjadi di Traffic Light (TL) Ratak, Balikpapan, Kaltim, Jumat (21/1), pukul 06.19 WITA.

Akun Twitter Pemkot Depok Retweet 'Penembak Laskar FPI', Polisi Turun Tangan
Indonesia
Akun Twitter Pemkot Depok Retweet 'Penembak Laskar FPI', Polisi Turun Tangan

Jadi sudah ada pembelaan dari Diskominfo kalau itu dihack

KPPU Ungkap Dugaan Permainan Kartel Minyak Goreng ke DPR
Indonesia
KPPU Ungkap Dugaan Permainan Kartel Minyak Goreng ke DPR

Ketua KPPU Ukay Karyadi berdebat dengan anggota Komisi VI Mufti Anam soal dugaan permainan kartel yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

Cara Kapolri Menjaga Generasi Penerus Bangsa dari Ancaman COVID-19
Indonesia
Cara Kapolri Menjaga Generasi Penerus Bangsa dari Ancaman COVID-19

Langkah ini disebut Sigit untuk meminimalisir pertumbuhan klaster baru di sekolah

Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Sejalan Cita-Cita UUD 1945
Indonesia
Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Sejalan Cita-Cita UUD 1945

Hilmy Muhammad. menilai langkah orang nomor satu di Indonesia itu sudah tepat karena merupakan bagian dari impelentasi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Manuver Parpol Lain dan Deklarasi Capres Tidak Geser Posisi Golkar
Indonesia
Manuver Parpol Lain dan Deklarasi Capres Tidak Geser Posisi Golkar

Elektabilitas Partai Golkar serta Ketua Umumnya Airlangga Hartarto tidak terpengaruh oleh berbagai manuver politik menjelang Pilpres 2024.

Gempa Susulan Guncang Taiwan
Dunia
Gempa Susulan Guncang Taiwan

Berdasarkan keterangan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), guncangan gempa susulan ini terjadi pukul 10.00 pagi waktu setempat