Kasus ACT Jadi Momentum DPR Perbaiki Regulasi Lembaga Filantropi DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Kasus dugaan penyelewengan dana masyarakat oleh lembaga kemanusiaan Aksi Tanggap Cepat (ACT) menjadi perhatian DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, kasus tersebut bisa menjadi momentum bagi Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki regulasi lembaga filantropi.

Baca Juga:

Wagub Tegaskan Pemprov DKI tidak Kerja Sama dengan ACT Terkait Hewan Kurban

"Kalau memang benar (ada yang mengusulkan RUU itu), nanti diusulkan saja sebagai usulan Inisiatif DPR. Nanti kami lihat naskah akademiknya, kemudian kami akan ajukan sesuai mekanisme yang ada di DPR," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu, (6/7).

Setelah mencuat dugaan kasus penyelewengan dana umat di ACT, DPR membuka peluang membentuk Rancangan Undang-Undang Penggalangan Dana atau RUU Charity.

Usul pembentukan RUU Penggalangan Dana awalnya diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq yang mengatakan bahwa kasus tersebut bisa menjadi momentum untuk memperbaiki regulasi.

Maman berharap RUU tersebut bisa menjadi payung hukum untuk melakukan pengawasan ketat terhadap lembaga-lembaga bantuan sosial agar dapat lebih transparan dan besaran dana serta penggunaannya juga dipertanggungjawabkan.

"Ini sebuah kezaliman yang nyata dan saya rasa DPR nanti akan mengusulkan UU Pengumpulan Dana Amal seperti yang di Inggris," kata Maman kepada wartawan.

Baca Juga:

PPATK Ungkap Dugaan Aliran Dana Karyawan ACT ke Al Qaeda

Begitupun dengan Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, yang menilai pentingnya pengaturan khusus tentang mekanisme pengumpulan dan akuntabilitas penyelenggaraan bagi lembaga-lembaga filantropi atau lembaga pengumpul dana umat lainnya.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan bahwa kementerian dan lembaga terkait perlu membuat aturan yang lebih detail untuk lembaga filantropi, termasuk pemberian sanksi.

"Sangat perlu ada aturan jelas akuntabilitas publik karena mereka menghimpun dana masyarakat, perlu ada standar audit dan lain-lain, sehingga tidak disalahgunakan," ujar politikus PAN tersebut kepada awak media.

"Kalau perlu, dibentuk Komisi Pengawasan Yayasan Filantropi atau apa pun namanya, sehingga ada wadah atau ada jalur untuk masyarakat mengadu atau ada yayasan yang menyimpang bisa ditindak,” tegas Yandri. (*)

Baca Juga:

Dipantau PPATK, Transaksi ACT Tembus Rp 1 Triliun Per Tahun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemendagri Diminta Susun Aturan Teknis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Indonesia
Kemendagri Diminta Susun Aturan Teknis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

"Pemerintah sebaiknya membuat turunan dari pertimbangan MK dalam bentuk peraturan tertulis secara formal agar proses penunjukkan ini bisa dilakukan secara transparan prinsip-prinsip demokrasinya bisa dikedepankan," ucap Saan di Jakarta, Selasa (24/5).

Mabes Polri Bersiap Pindah ke Ibu Kota Baru
Indonesia
Mabes Polri Bersiap Pindah ke Ibu Kota Baru

Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara (IKN) ke wilayah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Besok Polda Metro Bersama Stakeholder Gelar Rakor Tilang di Tol
Indonesia
Besok Polda Metro Bersama Stakeholder Gelar Rakor Tilang di Tol

Pengemudi yang kebut-kebutan di jalan tol bakal ditilang. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Jasa Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, hingga Dinas Perhubungan terkait rencana penindakan tilang bagi pengemudi over speed.

Polri Masih Godok Penempatan 56 Pegawai Nonaktif KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN
Indonesia
Polri Masih Godok Penempatan 56 Pegawai Nonaktif KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN

Dalam penempatan posisi, Polri menegaskan harus cermat dan teliti. Alasannya, masing-masing individu 56 pegawai KPK tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda.

Kasus Rahmat Effendi, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Bekasi
Indonesia
Kasus Rahmat Effendi, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Bekasi

Uang tersebut diterima politikus Partai Golkar itu melalui sejumlah orang kepercayaannya

Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024
Indonesia
Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024

Partai NasDem resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (1/8).

Cacar Monyet dan Hepatitis Akut Diprediksi Tak Berpotensi Jadi Pandemi
Indonesia
Cacar Monyet dan Hepatitis Akut Diprediksi Tak Berpotensi Jadi Pandemi

Cacar monyet dan hepatitis akut tidak berpotensi sebagai pandemi berikutnya layaknya COVID-19.

Wagub Berharap Atlet DKI di PON Papua Kembali dalam Keadaan Sehat
Indonesia
Wagub Berharap Atlet DKI di PON Papua Kembali dalam Keadaan Sehat

Seluruh kontingen Atlet DKI Jakarta yang ikut PON diharapkan tidak membawa COVID-19 yang dapat menularkan masyarakat ibu kota ketika pulang.

Puluhan Kasus Omicron dari Luar Negeri, Luhut Imbau Masyarakat Liburan di Indonesia
Indonesia
Puluhan Kasus Omicron dari Luar Negeri, Luhut Imbau Masyarakat Liburan di Indonesia

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat agar tetap berlibur di dalam negeri.

Polisi Beberkan Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang
Indonesia
Polisi Beberkan Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

Insiden yang melibatkan 17 kendaraan tersebut diduga karena sebuah bus mengalami rem blong.