Kasatgas Penyelidik KPK Sebut Hanya Firli Bahuri yang Getol Dorong TWK Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid menyebut pengambilan keputusan di tubuh lembaga antirasuah tidak lagi dilakukan secara kolektif kolegial. Menurut dia, hanya Ketua KPK Firli Bahuri yang yang getol mendorong Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain, dan ini sudah dinyatakan oleh pimpinan lainnya ternyata bahwa di KPK itu sudah tak ada kolegial, Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya tes wawasan kebangsaan," kata Harun kepada wartawan, Rabu (12/5).

Baca Juga

TWK KPK Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Berkeyakinan

Harun menjadi satu di antara 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK. Dia dan 74 pegawai lainnya telah dinonaktifkan oleh Firli Bahuri.

Harun mengaku diminta untuk memahami kondisi KPK belakangan. Namun, ia menyayangkan sikap pimpinan lainnya yang hanya diam saja mengenai terancam dipecatnya 75 pegawai lewat dalih TWK.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Harun berharap pimpinan lainnya mau mengungkapkan ke publik, bahwa pernyataan Firli Bahuri yang menyatakan tes ini adalah keputusan lima pimpinan adalah tidak benar. Ia yakin, bila pimpinan lainnya mau bersuara maka permainan ini akan segera berakhir.

“Andai saja pimpinan lainnya berani menyatakan ke publik bahwa yang disampaikan oleh Ketua KPK, bahwa pelaksanaan tes itu adalah keinginan pimpinan secara kolektif kolegial tidak benar dan omong kosong, pasti sudah game over permainan ini,” ujar Harun.

Sebelumnya penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri telah bertindak sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Novel menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK yang sewenang-wenang. Seorang Ketua KPK bertindak sewenang-wenang dan berlebihan. Ini yang menarik dan perlu menjadi perhatian," kata Novel dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Baca Juga

Novel Baswedan Duga TWK Alat Untuk Menyingkirkan 75 Pegawai Terbaik KPK

Menurut Novel, SK tertanggal 7 Mei yang ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu seharusnya berisi tentang hasil assesment TWK, bukan pemberhentian.

"Tapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggungjawab (nonjob)," ujarnya.

Novel menambahkan, SK tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas dalam agenda pemberantasan korupsi. Pasalnya, beberapa pegawai yang dinonaktifkan merupakan penyelidik atau penyidik kasus yang masih berjalan.

"Akibat dari tindakan sewenang-wenang tersebut para penyidik atau penyelidik disuruh berhenti tangani perkara. Dan semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas dengan segala cara," tegas Novel. (Pon)

Baca Juga

OTT Bupati Nganjuk Dipimpin Kasatgas KPK Yang Tidak Lolos TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Polisi Tak Berikan Izin Demo Buruh di Depan Gedung DPR
Indonesia
Ini Alasan Polisi Tak Berikan Izin Demo Buruh di Depan Gedung DPR

Buruh menggelar aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang disebut-sebut akan disahkan pada Kamis (8/10).

Desakan Penundaan Pilkada Buat Malas Pemilih
Indonesia
Desakan Penundaan Pilkada Buat Malas Pemilih

Desakan agar Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda akan menurunkan partisipasi pemilih.

Panen Petani Melimpah, Khofifah Ogah Pakai Beras Impor
Indonesia
Panen Petani Melimpah, Khofifah Ogah Pakai Beras Impor

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegasjan tidak akan memakai beras impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Polisi Periksa Saksi dari PT Kimia Farma Terkait Kasus Pelecehan di Bandara Soetta
Indonesia
Polisi Periksa Saksi dari PT Kimia Farma Terkait Kasus Pelecehan di Bandara Soetta

enyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga kesehatan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta terus berlanjut.

Polda Jateng Ingatkan Penjemputan Ba'asyir Tidak Timbulkan Kerumunan
Indonesia
Polda Jateng Ingatkan Penjemputan Ba'asyir Tidak Timbulkan Kerumunan

Terpidana kasus terorisme selama 15 tahun dan mendapatkan remisi 55 bulan, Abu Bakar Ba'asyir dipastikan akan bebas murni dari Lapas Gunung Sindur.

COVID-19 Melonjak, Satgas Bandung Usul WFH Kembali 75 Persen
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Satgas Bandung Usul WFH Kembali 75 Persen

Saat ini, jumlah kasus aktif mencapai 1.188 orang atau ada kenaikan 86 orang. Jika diakumulatif, sudah mulai rata-rata di atas 100 orang.

Dalam 6 Bulan, Defisit Anggaran Capai Rp257 Triliun
Indonesia
Dalam 6 Bulan, Defisit Anggaran Capai Rp257 Triliun

"Ini lebih dalam dari defisit tahun lalu yang yaitu 0,85 persen dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai yang Tak Lolos Tes ASN
Indonesia
KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai yang Tak Lolos Tes ASN

Mereka dinonaktifkan setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Banyak Temuan Kasus Tanpa Gejala, Anies Tambah Tes COVID-19
Indonesia
Banyak Temuan Kasus Tanpa Gejala, Anies Tambah Tes COVID-19

66 persen kasus positif yang ditemukan di DKI merupakan kasus tanpa gejala

BW Sebut Pimpinan KPK Abaikan Arahan Jokowi Soal TWK 75 Pegawai
Indonesia
BW Sebut Pimpinan KPK Abaikan Arahan Jokowi Soal TWK 75 Pegawai

Kenapa pernyataan Presiden yang di dalamnya mengandung kebijakan sekaligus sebagai perintah itu secara sengaja tidak segera dilanjuti