Karyawan Milenial BUMN Kini Tidak Perlu Pensiun Saat Diangkat Jadi Direksi Kementerian BUMN.(Foto: Kementerian BUMN)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo melakukan perubahan aturan dalam mengangkat dan memberhentikan direksi Badan Usaha Milik Negara, terutama bagi karyawan yang sudah mengabdi di perusahaan negara.

Kini, karyawan BUMN generasi milenial dan muda serta di bawah usia 50 tahun, bisa menjabat direksi BUMN, tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu.

Baca Juga:

Erick Thohir Minta Anggaran BUMN 2023 Ditambah Rp 79,7 M

Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Pasal 96 ayat (1) menyebutkan dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota direksi pada BUMN yang bersangkutan, karyawan tersebut pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dan hak pensiun tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota direksi.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi karyawan yang telah mencapai usia 50 tahun, baik pada saat pengangkatan maupun setelah diangkat menjadi anggota direksi," menurut Pasal 96 ayat (2) PP No. 23/2022.

Aturan ini memungkinkan karyawan muda dan milenial di satu BUMN tertentu dapat diangkat menjadi anggota direksi BUMN lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 96 ayat (3).

Pasal itu menyebutkan, bahwa dalam hal karyawan tersebut diangkat menjadi anggota direksi pada BUMN lain, yang bersangkutan dapat meminta pensiun setelah mencapai usia 50 tahun, baik saat pengangkatan maupun setelah menjabat, dengan pangkat dan hak pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BUMN yang bersangkutan.

Pasal 96 ayat (4) menyebut bahwa selama karyawan BUMN diangkat sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan belum pensiun, kepangkatan karyawan berjalan sesuai dengan ketentuan pada BUMN yang bersangkutan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan BUMN yang diangkat sebagai anggota direksi pada BUMN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan karyawan BUMN yang diangkat menjadi anggota direksi pada BUMN lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri," demikian ketentuan dalam Pasal 96 ayat (5) PP No. 23/2022.

Sebelumnya, dalam Pasal 96 ayat (1) PP No. 45/2005 hanya menyatakan bahwa dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota direksi BUMN, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota direksi.

Sementara itu, Pasal 96 ayat (2) PP No. 45/2005 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan yang diangkat sebagai anggota direksi diatur dengan peraturan menteri.

Aturan anyar atau PP No. 23/2022 , telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2022. (Asp)

Baca Juga:

Erick Thohir Beri Alasan BUMN Tidak Menjadi Sponsor Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Boneka Squid Game di Jalan Tunjungan Jadi Pusat Berswafoto
Indonesia
Boneka Squid Game di Jalan Tunjungan Jadi Pusat Berswafoto

Replika boneka setinggi 2 meter tersebut berdiri di samping pertigaan antara Jalan Tunjungan dan Pasar Genteng, Surabaya.

Deteksi Keresahan Warga Jabar Lewat Teknologi Digital
Indonesia
Deteksi Keresahan Warga Jabar Lewat Teknologi Digital

Kang Emil tidak ingin kondisi Jabar yang aman dan nyaman ini diganggu oleh pihak-pihak yang berniat buruk merusak kondusivitas.

Sunarta Diharap Atasi Pelanggaran HAM Agar Tak 'Digoreng' Saat Ada Agenda Politik
Indonesia
Gelombang Ketiga COVID-19, Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Kesehatan
Indonesia
Gelombang Ketiga COVID-19, Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Kesehatan

Gelombang ketiga COVID-19 diprediksi terjadi pada pertengahan Februari 2022

 Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum
Indonesia
Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum

"Dengan demikian kerja sama BKN dengan pihak ketiga seperti BAIS, Dinas Psikologi AD, BNPT, dan BIN juga tidak memiliki dasar hukum," kata Anam

Bawa Bekal Ajaran Pesantren, Cak Imin Pede Maju Capres di Pilpres 2024
Indonesia
Bawa Bekal Ajaran Pesantren, Cak Imin Pede Maju Capres di Pilpres 2024

Ia pun menyampaikan alasan mengapa dirinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bersaing di ajang Pilpres 2024.

Anies Diminta Perhatikan Angka Pengangguran di Jakarta
Indonesia
Anies Diminta Perhatikan Angka Pengangguran di Jakarta

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta menerapkan konsep link and match dengan SMK

NIK Presiden Jokowi Tersebar di Medsos, Begini Tanggapan Istana
Indonesia
NIK Presiden Jokowi Tersebar di Medsos, Begini Tanggapan Istana

Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan bocornya data pribadi Presiden Jokowi) ke publik

Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi
Indonesia
Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi

Setelah mendengar berbagai masukan, pria yang karib disapa Cak Imin itu mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang.

Erick Perintahkan Sentral Vaksinasi COVID-19 BUMN Suntik 6 Juta Dosis
Indonesia
Erick Perintahkan Sentral Vaksinasi COVID-19 BUMN Suntik 6 Juta Dosis

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) memprediksi penyuntikan vaksin COVID-19 untuk 200 juta penduduk Indonesia paling cepat selesai dalam kurun waktu dua tahun.