Karyawan Dipersilakan Lapor Polisi Jika Dipaksa Ngantor Sama Bos saat PPKM Darurat Anies tegur HRD PT Equity Life (Foto: Instagram @aniesbaswedan)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya meminta kepada pegawai perkantoran untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila dipaksa untuk masuk berkerja oleh pihak perusahaan. Bagi pegawai yang melapor identitasnya akan dilindungi.

“Kalau disuruh masuk laporkan akan kami tutupi identitasnya. Kapan COVID-19 bisa hilang kalau begini (pegawai tetap bekerja),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (7/7).

Baca Juga

103 Perusahaan di Jakarta Disegel karena Langgar PPKM Darurat

Menurut Yusri, Polri telah membuka layanan pengaduan masyarakat 110 dan setiap laporan akan ditindak lanjuti.

“Kapolri sudah buka layanan 110 silahkan menghubungi,” jelas Yusri.

Yusri menuturkan Polda Metro Jaya sudah menindak dua perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang melanggar PPKM darurat. Dari penggerebekan itu, 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Salah satu perusahaan tersebut yakni PT Dana Purna Investama yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat karena nekad beroperasi.

“Satgas Gakkum telah melakukan pengecekan dan kemarin amankan dua perusahaan. Pertama, PT Dana Purna Investama di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kita amankan 9 orang,” ujar Yusri.

Anies Baswedan tutup kantor Ray White (Foto: Instagram)
Anies Baswedan tutup kantor Ray White (Foto: Instagram)

Yusri menambahkan, ke-9 orang tersebut kemudian diperiksa secara intensif di Polda Metro Jaya dan dari hasil pemeriksaan polisi ditetapkan dua tersangka. Di mana, kedua tersangka itu diketahui merupakan petinggi perusahaan PT Dana Purna Investama.

“Ada dua tersangka inisial ERK ini direktur utamanya. Kedua, AHV manajer HR dari PT Dana Purna Investama ini,” ungkap Yusri.

Perusahaan kedua yang ditindak pidana berinisial PT LMI, yang beralamat di Sudirman, Jakarta Selatan. Saat dilakukan penggerebekan, polisi mengamankan 5 orang di lokasi.

Polisi kemudian melakukan pengembangan dari kelima orang tersebut. Satu orang dengan posisi CEO perusahaan ditetapkan sebagai tersangka.

“Lima orang kita dalami dan kita tetapkan tersangka perempuan inisial SD. Dia CEO dari PT ini ya,” jelas Yusri.

Yusri mengatakan, penindakan kepada perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang tetap beroperasi akan terus dilakukan dan agar tinggal di rumah.

“Sebaiknya masyarakat untuk tinggal di rumah aja. Kapan COVID-19 akan berakhir,” pungkas mantan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat ini.

Tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 juncto Pasal 55 dan 56 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Ketiganya dipidana satu tahun penjara dan denda Rp100 juta. (Knu)

Baca Juga

Polisi Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Napiter Imam Mulyana tak Menyangka Bom 'Mother of Satan' Memiliki Daya Ledak Tinggi
Indonesia
Napiter Imam Mulyana tak Menyangka Bom 'Mother of Satan' Memiliki Daya Ledak Tinggi

Narapidana terorisme (napiter) Imam Mulyana, mengaku tidak menyangka kalau bahan peledak jenis Triacetone Triperoxide (TATP) miliknya sebanyak 35 kilogram memiliki daya ledak yang sangat berbahaya.

Crowd Free Night Diklaim Sukses Cegah Kerumunan Warga Jakarta
Indonesia
Crowd Free Night Diklaim Sukses Cegah Kerumunan Warga Jakarta

Polda Metro Jaya kembali menerapkan kebijakan crowd free night di sejumlah kawasan di ibu kota untuk mengurangi kerumunan selama PPKM Level 3.

Usai Terima Vaksin COVID-19, Masyarakat Diminta Jangan Merasa Superman
Indonesia
Usai Terima Vaksin COVID-19, Masyarakat Diminta Jangan Merasa Superman

Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada teman-teman sekalian bahwa vaksinasi ini aman

Sespri Ungkap Edhy Prabowo Simpan Uang Tunai Rp10 Miliar di Rumah
Indonesia
Sespri Ungkap Edhy Prabowo Simpan Uang Tunai Rp10 Miliar di Rumah

Sekretaris Pribadi (Sespri) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Amiril Mukminin, mengungkapkan bahwa atasannya menyimpan uang cash Rp7 miliar hingga Rp10 miliar di kediaman pribadinya.

DPR Minta Pemerintah Tak Ulur Waktu Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tak Ulur Waktu Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

"Jadi keamananan data digital ini tidak hanya soal perlindungan data warga negara Indonesia, tetapi sistem yang akan membuat berbagai pihak merasa nyaman dan aman melakukan transaksi elektronik di Indonesia," kata Sukamta

Kedubes Prancis Kembali Didemo, Polisi Bakal Lakukan Pengalihan Jalan Thamrin
Indonesia
Kedubes Prancis Kembali Didemo, Polisi Bakal Lakukan Pengalihan Jalan Thamrin

Penutupan jalan protokol disesuaikan dengan situasi

Petani Sragen Digegerkan Penemuan Mayat Bayi di Saluran Irigasi
Indonesia
Petani Sragen Digegerkan Penemuan Mayat Bayi di Saluran Irigasi

Sosok bayi perempuan (7 bulan) ditemukan tergeletak terbungkus dalam tas sling warna hitam dibuang di saluran irigasi, Senin (15/3).

Evakuasi Pekerja Pembangunan Jembatan, Aparat Ditembaki KKB Papua
Indonesia
Evakuasi Pekerja Pembangunan Jembatan, Aparat Ditembaki KKB Papua

Mereka saat itu tengah melakukan evakuasi para pekerja PT Indo Papua yang sedang membangun jembatan di Dekai-Yahukimo, Papua, Senin (23/8).

Posko Penyekatan dan Tes Swab di Suramadu Dibubarkan
Indonesia
Posko Penyekatan dan Tes Swab di Suramadu Dibubarkan

Posko Penyekatan Suramadu menuai penolakan dari warga Madura yang merasa didiskriminasi dengan adanya penyekatan tersebut.

Baru 2 Tangki Padam, Kebakaran Kilang Balongan Masuki Hari Kedua
Indonesia
Baru 2 Tangki Padam, Kebakaran Kilang Balongan Masuki Hari Kedua

Pemadaman juga dilakukan dengan menggunakan foam ke perimeter bundwall dan pusat nyala api, serta mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Pertamina Group dan pemerintah daerah setempat.