Kartu Vaksin COVID-19 Bakal Jadi Syarat Kegiatan di Tempat Umum Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sleman, Jumat (6/9/2021). ANTARA/HO-Humas Pemkab Sleman

MerahPutih.com - Pemerintah berencana akan menerapkan kartu vaksin COVID-19 sebagai syarat berkegiatan bagi masyarakat di tempat-tempat umum.

Pemerintah pun masih mempersiapkan kartu serta skema penggunaannya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan setelah meninjau vaksinasi massal di Gedung Setda Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/8).

Baca Juga:

QR Code Sertifikat Vaksin Diyakini Sulit Dipalsukan

"Kita sekarang sedang nyiapin pelan-pelan. Semua nanti jalan akhirnya ini nanti mengubah gaya hidup kita nanti," ungkap Luhut.

Luhut melanjutkan, kartu vaksin tengah disiapkan sebagai syarat mengakses tempat-tempat umum.

Ia memberikan memberi contoh, bila masyarakat ingin datang ke kawasan Malioboro, maka nanti akan ada syarat kartu vaksin.

"Sekarang kita mau pelan-pelan orang yang mau masuk Malioboro harus punya kartu vaksin. Orang yang masuk Malioboro harus pakai ini,” tuturnya.

Luhut pun meminta para pengelola usaha untuk tegas terutama terhadap warga yang belum divaksin.

“Jadi nanti kalian pergi ke restoran enggak pakai (sertifikat vaksin) ini tolak, belanja enggak pakai ini tolak. Karena ini demi keselamatan kita semua," jelasnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Selter Tegalrejo Yogyakarta, Jumat (6/8/2021). (ANTARA/Eka AR)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Selter Tegalrejo Yogyakarta, Jumat (6/8/2021). (ANTARA/Eka AR)

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta kini mewajibkan syarat vaksinasi COVID-19 bagi warga untuk beraktivitas di sejumlah tempat, termasuk mengunjungi mal atau pusat perbelanjaan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, ada sanksi bagi pengelola fasilitas jika tak mengindahkan persyaratan ini.

"Ada, ada sanksinya. Semua aturan ada sanksinya, kalau enggak ada sanksi namanya anjuran, bukan aturan," kata Anies.

Anies mengatakan, pemberian sanksi akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tentang Penanggulangan COVID-19 serta Peraturan Gubernur yang berlaku. Sebagai informasi, dalam perda diatur sanksi sebesar Rp 5 juta bagi yang menolak vaksin COVID-19.

"Nah sanksinya sesuai aturan yang ada di dalam perda dan pergub," sebutnya.

Baca Juga:

Pemilik Fotokopi Jadi Tersangka Pembuatan Sertifikat Vaksin Palsu di Bekasi

Mantan Mendikbud itu menilai, sudah menjadi tugas pengelola untuk mengawasi dan memastikan warga yang masuk ke lokasinya telah divaksinasi COVID-19.

Pengelola, sebutnya, dapat mengecek sertifikat maupun bukti vaksinasi pengunjung melalui aplikasi JAKI dan sebagainya.

"Jadi kalau itu restoran, maka pengelola restoran harus bertanggung jawab, kalau itu mal, maka pengelola mal yang bertanggung jawab, kalau itu kedai cukur maka pengelola kedai cukur yang harus bertanggung jawab," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, PPKM Level 4 di DKI Jakarta resmi diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang.

Aturan ini termaktub dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 966 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19. Kepgub ini ditandatangani oleh Anies pada 3 Agustus 2021. (Knu)

Baca Juga:

Teater Broadway Mewajibkan Penonton Punya Sertifikat Vaksin COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PDIP Maknai Hari Pahlawan Sebagai Momentum Perangi COVID-19
Indonesia
Legislator PDIP Maknai Hari Pahlawan Sebagai Momentum Perangi COVID-19

Percayakan sepenuhnya kepada pemimpin perang dalam hal ini pemerintah

Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Diperkirakan Keluar pada September
Indonesia
Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Diperkirakan Keluar pada September

Proses pengembangan Vaksin Merah Putih akan memasuki uji klinik fase ketiga.

Pedagang di Luar Pasar Gemolong Juga Dapat 'Rezeki' dari Jokowi
Indonesia
Pedagang di Luar Pasar Gemolong Juga Dapat 'Rezeki' dari Jokowi

Jokowi tiba di Pasar Gemolong pukul 08.50 WIB

Ketua DPR: Bung Karno dan Ibu Fatmawati Pernah Mengabdi di Muhammadiyah
Indonesia
Ketua DPR: Bung Karno dan Ibu Fatmawati Pernah Mengabdi di Muhammadiyah

Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan lain-lain

Rusia-Ukraina Makin Panas, Finlandia Ikut Tegang
Dunia
Rusia-Ukraina Makin Panas, Finlandia Ikut Tegang

Angkatan bersenjata Finlandia pada Senin (24/1) mengumumkan latihan besar-besaran di Helsinki dan wilayah seputar ibu kota negara itu pekan ini dan pekan depan.

Tiba di KPK, Hakim PN Surabaya Bungkam
Indonesia
Tiba di KPK, Hakim PN Surabaya Bungkam

KPK juga berhasil mengamankan uang ratusan juta rupiah

Pemerintah Dorong Pembiayaan Fintech Untuk Kegiatan Produktif
Indonesia
Pemerintah Dorong Pembiayaan Fintech Untuk Kegiatan Produktif

Pada Juli 2022 kredit mengalami pertumbuhan 10,71 persen secara tahunan (yoy) ditopang peningkatan pertumbuhan di seluruh jenis kredit dan sebagian besar sektor ekonomi.

MP Tumanggor Bantah Beri Uang untuk Dapat Izin Ekspor CPO
Indonesia
MP Tumanggor Bantah Beri Uang untuk Dapat Izin Ekspor CPO

Parulian Tumanggor membantah memberi uang dalam rangka memuluskan PT Wilmar Nabati Group mendapatkan perizinan minyak sawit ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sufmi Dasco Sambut Baik Rencana Menag Undang Paus Fransiskus ke Indonesia
Indonesia
Sufmi Dasco Sambut Baik Rencana Menag Undang Paus Fransiskus ke Indonesia

"Saya pikir apa yang dilakukan oleh Menteri Agama juga tidak salah ya karena negara kita ini bukan hanya agama tertentu," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3).

Usut Kasus Edy Mulyadi, Bareskrim Polri Sampai Periksa 38 Saksi
Indonesia
Usut Kasus Edy Mulyadi, Bareskrim Polri Sampai Periksa 38 Saksi

"Sehingga total keseluruhan sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 30 orang saksi dan delapan saksi ahli," ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan