Karhutla Sebabkan Gangguan Tumbuh Kembang dan Rampas Hak Anak Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru dibantu Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru memadamkan bara api yang membakar lahan gambut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/hp

Merahputih.com - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menilai kabut asap yang melanda sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan telah merampas hak anak untuk belajar, bermain hingga hak untuk sehat.

"Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan menindak pelaku, karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan tumbuh anak terganggu dan juga merampas hak anak untuk belajar, bermain hingga untuk sehat," ujar Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo di Jakarta, Minggu (15/9).

Baca Juga:

Enggak Becus Urus Karhutla, Jokowi Minta Kapolda dan Pangdam Dicopot

Daerah yang dilanda asap seperti Provinsi Riau, Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah terpaksa meliburkan aktivitas sekolah dikarenakan semakin tebalnya kabut asap. Meski demikian, Giwo meminta agar anak tetap mendapatkan akses pendidikan dengan belajar di rumah dan menghindari main di luar ruangan. Para orang tua juga diminta untuk memperhatikan asupan makanan sehat dan bergizi pada anak.

Dia menambahkan berdasarkan Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Kalau mengacu UU Perlindungan Anak, maka ada sanksi tegas pada pelaku pembakaran karena telah merampas hak anak," ucap dia.

Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi saat mengupayakan pemadaman kebakaran lahan gambut di Kumpeh Ulu, Muarojambi, Jambi, Selasa (6/8/2019). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp;
Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi saat mengupayakan pemadaman kebakaran lahan gambut di Kumpeh Ulu, Muarojambi, Jambi, Selasa (6/8/2019). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp;

Giwo menyebut persoalan kabut asap bukan hal baru di Tanah Air. Sewaktu, ia menjabat sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2004-2007 juga sudah sering terjadi.

Seharusnya, perlu upaya pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap tidak terjadi lagi. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan tindakan pencegahan.

"Kalau sekarang, sudah terjadi baru proaktif. Padahal masyarakat sudah terkena dampaknya," jelas dia.

Baca Juga:

Menkopolhukam Sebut Masalah Karhutla Mirip Terorisme

Giwo juga menyarankan perlunya gerakan untuk mencegah kebakaran hutan, seperti halnya di Singapura yang mana ada denda untuk yang membuang sampah sembarangan.

Menurut dia, jika sanksi yang diberikan tegas dan berat maka tidak akan ada yang berani membakar lahan. Selain itu, sebagaimana dikutip Antara, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai bahaya membakar sampah sembarangan. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH