Karhutla Meluas, Kementerian LHK Belum Terlihat Fungsinya Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru dibantu Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru memadamkan bara api yang membakar lahan gambut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/hp

Merahputih.com - DPR menilai pemerintah kurang tanggap dan serius mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang kerap terjadi setiap tahun.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sama sekali tak terlihat.

Baca Juga:
Enggak Becus Urus Karhutla, Jokowi Minta Kapolda dan Pangdam Dicopot

“Saya menilai Kementerian LHK belum terlihat fungsinya dalam masalah kebakaran hutan. Yang muncul di publik itu hanya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Terlepas dari kerja Humas KLHK yang tidak mempublikasikan segala kegiatan di Kementeriannya, yang menjadi pertanyaan di sini anggaran Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim juga masih sangat minim, yakni tidak sampai Rp 200 miliar,” ujar Andi dalam keterangannya, Selasa (17/9).

Padahal kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perubahan iklim itu terjadi hampir setiap tahun. Sejatinya Kementerian LHK sudah mempersiapkan atau mengantisipasinya agar tidak terjadi.

Salah satunya dengan alokasi anggaran yang cukup besar agar dapat digunakan untuk menyediakan berbagai alat-alat canggih mengantisipasi terjadinya kebakaran.

Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi saat mengupayakan pemadaman kebakaran lahan gambut di Kumpeh Ulu, Muarojambi, Jambi, Selasa (6/8/2019). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp;
Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi saat mengupayakan pemadaman kebakaran lahan gambut di Kumpeh Ulu, Muarojambi, Jambi, Selasa (6/8/2019). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp;

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo, ia mengatakan ditinjau dari semangatnya, Kementerian LHK serius dalam mengatasi kebakaran hutan.

Sayangnya semangat tersebut tidak didukung oleh kebijakan alokasi anggaran. Padahal, tahun 2015 DPR RI memberikan dukungan anggaran yang lebih terhadap program pengendalian perubahan iklim. Hal ini untuk mengantisipasi secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Sayangnya hal tersebut tidak terjadi pada pengalokasian anggaran program pengendalian perubahan iklim tahun ini,” jelas Edhy.

Beberapa waktu lalu, pada kunjungan ke lokasi karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau kemarin Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukakan adanya kejanggalan terhadap pola karhutla berdasar pengamatan beliau dari helikopter.

Baca Juga:

Menkopolhukam Sebut Masalah Karhutla Mirip Terorisme

Areal yang kebakar hanya hutan saja, sedangkan areal kebun sawit dan tanaman lainnya tidak terbakar. Hal ini merupakan indikasi adanya unsur kesengajaan.

Kepala BNPB Doni Monardo bahkan mendapatkan laporan dari Bupati Pelalawan bahwa 80% wilayah hutan dan lahan yang terbakar selalu berubah menjadi lahan perkebunan sawit atau tanaman industri lainnya. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH