Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, menyoroti meluasnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan penanganan terpadu.
Menurut Rina, penanganan karhutla harus mencakup pemantauan titik api, pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum. Selain itu, aspek kesehatan masyarakat terdampak juga harus menjadi prioritas.
Rina menjelaskan, berdasarkan data BMKG, Agustus 2025 diperkirakan menjadi puncak musim kemarau. Analisis curah hujan menunjukkan sebagian besar wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan mengalami kekeringan.
Situasi ini meningkatkan potensi karhutla, bahkan dengan risiko tinggi terjadinya kebakaran tanpa campur tangan manusia, seperti yang ditunjukkan oleh peta Fire Danger Rating System (FDRS) yang menampilkan zona merah.
Baca juga:
Puan Maharani Ungkap Korban Karhutla Bukan Cuma Lingkungan, tapi Anak-anak
"Penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan titik api, pencegahan, penanganan hingga penegakan hukum. Selain itu, penanganan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak juga sangat penting," ujar Rina di Jakarta, Selasa (29/7).
Menanggapi situasi ini, Rina menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga. Meskipun Kementerian Kehutanan adalah pemangku kepentingan utama, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi upaya Menteri Kehutanan yang telah berkoordinasi dengan BMKG, BNPB, Pemerintah Daerah, dan elemen masyarakat lainnya. Rina berharap koordinasi dan kolaborasi ini dapat terus diperluas melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Rina juga menyoroti alokasi anggaran pada Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan untuk prasarana, sarana, dan pelibatan masyarakat dalam pencegahan serta penanganan karhutla tahun 2025. Ia mendorong pemanfaatan anggaran ini secara maksimal.
Baca juga:
Sikapi Karhutla Riau, Gibran Bakal Ketatkan Regulasi Hingga Pengawasan Pembukaan Lahan
Untuk pengajuan RKA 2026, Kementerian Kehutanan menargetkan penurunan luas kebakaran hutan sebesar 3% dibandingkan tahun 2023. Rina berharap upaya pencegahan dan penanganan karhutla tahun ini dapat berjalan baik melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.
Penanganan karhutla tidak hanya dilakukan di darat, tetapi juga melibatkan operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan helikopter water bombing. Pasukan Manggala Agni, aparat TNI, Kepolisian, dan masyarakat juga turut berperan aktif.
Indonesia dinilai cukup berhasil dalam mengelola karhutla beberapa tahun terakhir, sehingga tidak menimbulkan kerugian besar di dalam maupun luar negeri. Hingga pertengahan tahun ini, BNPB mencatat 278 kasus karhutla secara nasional. (Pon)
