Karantina PPLN yang Sudah Divaksin Booster Kini Hanya 3x24 Jam Wisma Atlet. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah kembali merilis aturan baru karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Ketentuan durasi karantina terbaru itu tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19 yang dirilis per 16 Februari 2022.

Baca Juga

Pemerintah Ungkap Alasan Berani Pangkas Masa Karantina Jadi 3 Hari

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut disebutkan PPLN yang tiba di Indonesia wajib dilakukan tes ulang RT-PCR dan diwajibkan menjalani karantina terpusat.

Terdapat empat ketentuan durasi karantina di antaranya selama 7x24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis pertama, 5x24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua, 3x24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis ketiga (booster).

Sementara durasi karantina bagi PPLN berusia di bawah 18 tahun atau yang membutuhkan perlindungan khusus, maka durasinya mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanannya.

Saat menjalani karantina sesuai durasi, maka dilanjutkan dengan tes RT-PCR kedua pada hari keenam bagi PPLN dengan durasi karantina 7x24 jam, bagi PPLN dengan durasi karantina 5x24 jam dilakukan tes kedua pada hari keempat karantina. Sementara bagi PPLN dengan durasi karantina 3x24 jam dilakukan tes kedua pada hari ketiga.

Baca Juga

Karantina Perjalanan Luar Negeri Dipangkas Jadi 3 Hari

Jika hasil tes ulang RT-PCR menunjukkan hasil negatif, bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan.

Namun bila hasil tes kedua positif maka dilakukan dilakukan tindak lanjut sesuai gejala yang dialami. Bagi yang bergejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri atau ditanggung pemerintah.

Bagi PPLN yang menunjukkan hasil positif dengan gejala sedang, berat atau komorbid yang tidak terkontrol dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri atau ditanggung pemerintah. (*)

Baca Juga

Kasus Omicron Naik, Jabar Sudah Siapkan 14 Lokasi Karantina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksin Booster COVID Umum Mulai Desember, PBI BPJS Gratis Lainnya Bayar
Indonesia
Vaksin Booster COVID Umum Mulai Desember, PBI BPJS Gratis Lainnya Bayar

Bagi masyarakat yang penghasilannya cukup diarahkan secara berbayar

Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi LNG Pertamina ke Penyidikan
Indonesia
Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi LNG Pertamina ke Penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menaikkan kasus dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina ke tahap penyidikan.

PDIP Beri Sanksi Kepada Arteria Dahlan
Indonesia
PDIP Beri Sanksi Kepada Arteria Dahlan

Pak Arteria menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat Jawa Barat

Ekonomi Digital Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara
Indonesia
Ekonomi Digital Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Pengembangan ekonomi digital ini juga didorong oleh adanya pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai sektor.

PT Jaktour Diminta Serap Tenaga Kerja di Jakarta
Indonesia
PT Jaktour Diminta Serap Tenaga Kerja di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang PT Jakarta Tourisindo (Jaktour).

Tuntut Hukum Mati Terdakwa Asabri, Guru Besar Unpad: Jaksa Terlampau Tendensius
Indonesia
Tuntut Hukum Mati Terdakwa Asabri, Guru Besar Unpad: Jaksa Terlampau Tendensius

Bentuk hukum dari Asabri ini adalah sebagai sebuah perseroan terbatas (PT), sehingga tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pemerkosa Santri di Bandung Divonis Penjara Seumur Hidup
Indonesia
Pemerkosa Santri di Bandung Divonis Penjara Seumur Hidup

"Tidak ada keadaan yang meringankan," ungkap Majelis Hakim.

PDIP Ingatkan Menteri Tidak Miliki Pendapat Berbeda Menyangkut Pemilu 2024
Indonesia
PDIP Ingatkan Menteri Tidak Miliki Pendapat Berbeda Menyangkut Pemilu 2024

Big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan, misalnya terkait minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kecelakaan Maut Cibubur, Pertamina Patra Niaga Klaim Sopir dalam Keadaan Fit
Indonesia
Kecelakaan Maut Cibubur, Pertamina Patra Niaga Klaim Sopir dalam Keadaan Fit

Sebelas orang tewas akibat kecelakaan truk tangki Pertamina di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat pada Senin (18/7) sore.

Polisi Ungkap Eks Direktur PDAM Solo Lakukan Dugaan Tindak Asusila Sebanyak 12 Kali
Indonesia
Polisi Ungkap Eks Direktur PDAM Solo Lakukan Dugaan Tindak Asusila Sebanyak 12 Kali

Pelaku melakukan dugaan asusila terhadap korban nama samaran Bunga (16) sebanyak 12 kali selama periode 3 Desember 2021 hingga 1 April 2022.